KABARBURSA.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyatakan bahwa ekonomi biru memiliki potensi untuk menjadi mesin pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dari berbagai industri, terutama sektor kelautan.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, Indonesia memiliki sumber daya yang besar di sektor maritim, yang merupakan bagian penting dari ekonomi biru.
Berdasarkan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045, pemerintah menetapkan target bahwa sektor maritim akan berkontribusi sebesar 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2045.
“Dengan Blue Economy Roadmap, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB Indonesia dari 7,6 persen menjadi 15 persen pada tahun 2045. Indonesia memiliki modalitas pengembangan modalitas biru seperti, negara ini mempunyai 17 ribu pulau yang terhubung melalui laut, 65 persen wilayahnya merupakan lautan serta memiliki posisi strategis di jalur pelayaran internasional,” kata Suharso, dikutip Senin, 20 Mei 2024.
Suharso menjelaskan, Indonesia mendapatkan keuntungan tersendiri dalam penerapan Ekonomi Biru mengingat mayoritas wilayah Indonesia merupakan perairan.
“Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk menerapkan (Ekonomi Biru) dan mencapai target 10 persen kawasan perlindungan laut (Marine Protected Areas/MPA) pada tahun 2030,” katanya.
Di samping memaksimalkan potensi maritim Tanah Air, Suharso juga menilai pengembangan Ekonomi Biru juga dapat berdampak positif terhadap berbagai industri yang mencakup industri perikanan, industri berbasis kelautan, industri perdagangan, transportasi dan logistik, serta industri pariwisata.
Ekonomi Biru juga melahirkan beberapa industri baru seperti industri energi baru terbarukan (EBT), bioteknologi dan bioekonomi, hingga riset dan pendidikan.
Sesuai dengan tema World Water Forum 2024, Suharso menyampaikan bahwa Bappenas memperhatikan berpedoman pada tiga pilar utama, yaitu inklusivitas sosial, inklusivitas industri, dan inklusivitas teritorial.
Tiga pilar ini merupakan pedoman pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan manfaat dari inovasi dirasakan secara efektif di antara masyarakat sekaligus para pemangku kepentingan (stakeholder).
Dengan adanya penyelenggaraan World Water Forum 2024, lanjut Suharso, maka diharapkan beberapa isu dan kebijakan dalam Ekonomi Biru dapat menjadi pembahasan di tingkat para pemimpin atau menteri.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya Wisata mengatakan bahwa Ekonomi Biru selaras dengan kehidupan perekonomian masyarakat Bali. Khususnya di sektor pariwisata yang menjadi tonggak utama ekonomi Bali.
Untuk itu, dengan adanya pengembangan Ekonomi Biru serta penyelenggaraan World Water Forum 2024 yang bertempat di Bali, maka Ia berharap berbagai potensi dari Ekonomi Biru dapat digali dan dikembangkan lebih lanjut.
“Ekonomi Biru memungkinkan potensi wilayah laut masing-masing darah dapat dikembangkan. Hal ini memungkinkan adanya diversifikasi daerah wisata sehingga Bali memiliki ekosistem biru yang tetap lestari,” katanya.
Ekonomi Biru Berbasis Sains
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati menyampaikan penerapan ekonomi biru atau blue economy harus disertai dengan data berbasis sains serta riset yang mendalam.
Kehati-hatian dalam perancangan itu guna menghindari adanya kebijakan yang salah sasaran ataupun merugikan lingkungan. “Sebagai key driver blue economy, dalam pengembangannya kita harus berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dari riset yang mendalam dan studi topik terkait,” kata Vivi.
Tak hanya terbatas hanya pada ekonomi biru, Vivi menilai bahwa semua kebijakan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip saintifik dan pembangunan yang berkelanjutan. Ia menjelaskan ekonomi biru memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru.
Dengan berfokus pada penerapan ekonomi biru maka Indonesia tengah menuju perubahan transformasional dalam industri ekonomi maritim yang ramah lingkungan serta sesuai dengan standar keberlanjutan.
Saat ini, sumber pertumbuhan ekonomi biru memang sedang dibutuhkan mengingat prioritas pemerintah dalam penerapan kebijakan transisi ekonomi nasional.
“Jadi, hal ini memerlukan teknologi dan inovasi serta kolaborasi, tidak hanya di bidang teknologi perikanan atau kelautan saja, namun kita juga harus membangun kemampuan kita dalam hal kemampuan beradaptasi, fleksibilitas, hingga keterampilan komputasi dan informatika, kemampuan berbahasa, kompleksitas dan berpikir kritis,” ujar Vivi.
Oleh karena itu, tambah Vivi, penyelenggaraan World Water Forum 2024 penting sebagai wadah banyak negara maupun pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kebijakan pengarian dan sanitasi yang efektif.
Indonesia dapat mempelajari perumusan kebijakan pengairan berbasis data kepada negara lain, dan juga sebaliknya.
“Kita telah mendengar bersama bahwa ekosistem dan komitmen internasional sangatlah biru. Persoalan perekonomian merupakan persoalan yang benar-benar bersifat lintas sektoral, tidak hanya satu sektor saja, maka perlu kita kejar bahwa ekonomi biru sebenarnya berkaitan dengan agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan,” tuturnya.
Adapun World Water Forum Ke-10 diselenggarakan Pemerintah Indonesia dan Dewan Air Dunia (World Water Council (WWC). Mengusung tema “Air untuk Kesejahteraan Bersama” atau “Water for Shared Prosperity”, forum tersebut diharapkan memberikan solusi dalam menyediakan air untuk seluruh kehidupan.
Para pemimpin, kepala negara, dan puluhan ribu delegasi global akan bertukar gagasan dan pemikiran dalam mencari solusi masalah air dunia dalam forum yang digelar pada 18-25 Mei di Bali, Indonesia.
Lebih dari 200 sesi diskusi akan fokus memperkuat kemampuan dalam mengatasi berbagai tantangan dalam menyediakan air bersih dan adil bagi semua.
