KABARBURSA.COM – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengalokasikan dana hingga Rp1 triliun untuk mendirikan markas besar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, pemindahan markas ke IKN akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dijadwalkan dimulai pada bulan Agustus 2024, dengan tahap terakhir direncanakan selesai pada April 2025.
“Kami mengalokasikan sekitar Rp891 miliar, mungkin akan lebih besar, mungkin mencapai Rp1 triliun atau lebih untuk pembangunan markas LPS nanti, karena kami sedang memperkuat berbagai aspek di sana-sini,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor pusat, Selasa 28 Mei 2024.
Meskipun groundbreaking untuk markas LPS di IKN sudah dilakukan, namun, terdapat beberapa kendala pembangunan yang dapat mengakibatkan potensi keterlambatan pemindahan karyawan LPS.
Namun demikian, Purbaya menegaskan bahwa tahap pertama pembangunan akan tetap selesai pada Agustus 2024, tepat waktu untuk mendukung upacara bendera di IKN pada tanggal 17 Agustus mendatang.
“Sudah ada lantai pertama yang dibangun pada bulan Agustus. Kami berharap semuanya akan siap dalam 3 tahap, dan kami akan pindah ke sana pada fase ketiga, April tahun depan,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyebutkan telah menyusun daftar pegawai yang akan dipindahkan ke IKN dalam tiga tahap tersebut.
Dengan sedikit guyonan, ia menyatakan bahwa mereka akan mulai bekerja di IKN ketika pembangunan markas di wilayah tersebut sudah selesai dan akan bergantian dengan beberapa jajaran pimpinannya.
“Dari segi hukum, LPS berada di bawah negara. Jadi, siap diarahkan ke mana saja. Kami senang untuk mematuhi perintah,” tutup Purbaya.
Skenario Pemerintah
Pemerintah terus menyempurnakan skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, dalam pernyataannya Rabu (17/04/2024), pemerintah telah menyusun kebijakan komprehensif terkait pemindahan ASN tersebut.
“Presiden menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara adalah langkah strategis yang tidak hanya melibatkan perubahan fisik bangunan atau gedung pemerintah, tetapi juga transformasi pola pikir, budaya kerja, dan dukungan sumber daya manusia, seperti pola kerja cerdas, semuanya ada di sana,” ujar Anas.
Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan atau filter untuk memastikan kinerja pemerintah tetap optimal dan sesuai dengan ketersediaan hunian di IKN. Anas mengungkapkan bahwa pada bulan Juli 2024, sejumlah menteri dan jajaran akan mulai pindah ke IKN.
“Juli ini beberapa menteri akan pindah, termasuk Pak Basuki [Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat],” katanya.
Selanjutnya, pada bulan September 2024, setelah rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, akan dilakukan pemindahan ASN secara lebih masif berdasarkan prioritas pemindahan. Berdasarkan penapisan yang telah dilakukan terhadap kementerian/lembaga (K/L), Anas menjelaskan bahwa prioritas pertama pemindahan adalah 179 unit eselon I dari 38 K/L, prioritas kedua 91 unit eselon I dari 29 K/L, dan prioritas ketiga 378 unit eselon I dari 59 K/L.
“Prioritas ditentukan berdasarkan kesiapan hunian dan fungsi minimal pemerintahan,” tambahnya.
Terkait penentuan pegawai yang akan dipindahkan, Anas menyatakan bahwa hal tersebut akan diatur oleh masing-masing K/L dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai.
“Pegawai ASN yang dipindahkan pada tahap pertama akan diberikan tunjangan khusus. Jadi akan ada tunjangan khusus untuk PNS yang menjadi pionir pindah,” tambahnya.
292 Pegawai dan Pejabat Pindah ke IKN
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengajukan 292 nama pegawai dan pejabat untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada tahun 2024 ini. Salah satu pejabat yang akan pindah adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekjen Kemenkeu, Heru Pambudi, dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kementerian Keuangan. Ia bersama dengan tim sekretariat akan menjadi salah satu penghuni pionir di IKN.
“Siapa yang akan berangkat duluan? Sekretaris Jenderal dan tim sekretariat akan berangkat duluan ke IKN,” kata Heru, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.
Pada bulan September, sebanyak 198 pejabat dan pegawai dijadwalkan untuk pindah. Terdiri dari 17 pejabat eselon I, 29 eselon II, dan 152 pegawai pelaksana hingga eselon III.
Untuk tahap kedua pada bulan November 2024, terdapat 4 pejabat eselon I, 9 eselon II, dan 81 pegawai pelaksana hingga eselon III yang direncanakan pindah.
“Jadi total kami telah mengajukan kepada KemenPAN-RB untuk mengirimkan 292 pegawai maupu npejabat,” imbuhnya.
Heru menambahkan, angka tersebut masih berkemungkinan akan bergerak naik atau turun. Hal ini bergantumg pada ketersediaan sarana prasarana di sana dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas menteri dan pimpinan lain.”.
