Scroll untuk baca artikel

Pajak Khusus untuk Crazy Rich, Yes or No?

×

Pajak Khusus untuk Crazy Rich, Yes or No?

Sebarkan artikel ini
g20 sri mulyani
Pertemuan G-20 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, 26 Juli 2024. Foto: Reuters

KABARBURSA.COM – Para menteri keuangan dan bankir sentral dari 20 negara ekonomi utama dunia, yang tergabung dalam forum G20, telah membuat deklarasi bersama yang menegaskan komitmen mereka untuk menarik pajak secara lebih efektif dari individu-individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi. Deklarasi ini disampaikan pada Jumat, 26 Juli 2024, di Sao Paulo, Brazil.

Komunike bersama ini menggarisbawahi pentingnya perpajakan yang adil bagi orang-orang terkaya di dunia dan mengakui perlunya kerja sama internasional untuk memastikan mereka membayar pajak secara efektif.

“Kami akan berupaya untuk bekerja sama guna memastikan bahwa individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi dikenai pajak secara efektif,” demikian bunyi draf akhir deklarasi menteri G20 di Rio de Janeiro.

Namun, masih ada perdebatan tentang apakah komitmen ini akan dilakukan melalui pembicaraan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, menyatakan keyakinannya bahwa OECD, yang telah memimpin negosiasi untuk kesepakatan pajak perusahaan global, lebih mampu menangani pembicaraan mengenai perpajakan individu superkaya.

“Kami tidak ingin hal ini dialihkan ke PBB,” ujar Yellen, menambahkan bahwa OECD adalah organisasi berbasis konsensus dengan keahlian teknis yang diperlukan.

Sementara itu, Guilherme Mello, pejabat Kementerian Keuangan Brasil, menyatakan bahwa Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Pajak Internasional merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang yang sebagian besar bukan anggota OECD. Meski demikian, Mello mengakui bahwa baik OECD maupun PBB adalah forum yang sah untuk diskusi ini, dan kemajuan telah dicapai, apa pun forumnya.

“Bentuk yang akan diambil bergantung pada banyaknya dialog yang akan diadakan,” tambah Mello.

Meski begitu, banyak pengamat tetap skeptis tentang keberhasilan “pajak miliarder” global yang menargetkan kekayaan terbesar di dunia. Tantangan utama termasuk kesulitan dalam mencapai konsensus internasional dan teknis penerapan pajak tersebut secara efektif.

Sri Mulyani: Sulit Dilakukan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Brasil, sebagai tuan rumah, telah mengangkat usulan baru mengenai pemajakan untuk orang super kaya. Usulan tersebut menyoroti kesulitan dalam menerapkan pajak ini, yang menyebabkan erosi penerimaan dan kecemburuan sosial.

“G20 masih belum sepakat mengenai langkah terkait hal ini,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagramnya, kemarin.

Namun, sehari sebelumnya G20 telah sepakat untuk bekerja sama memastikan bahwa individu-individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi dikenai pajak secara efektif. Deklarasi ini mencari keseimbangan antara kedaulatan nasional dan kerja sama dalam menghindari pajak.

Deklarasi ini, yang akan diterbitkan pada hari Jumat, merupakan prioritas bagi Brasil yang memimpin pembicaraan G20 tahun ini. Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula, yang juga mantan pekerja pabrik, mendorong agar “pajak miliarder” dimasukkan dalam agenda G20.

Deklarasi tersebut menyatakan, “Dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatan pajak, kami akan berupaya untuk terlibat secara kooperatif guna memastikan bahwa individu-individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi dikenai pajak secara efektif.”

Kerja sama ini dapat melibatkan pertukaran praktik terbaik, mendorong perdebatan seputar prinsip perpajakan, dan merancang mekanisme anti-penghindaran, termasuk menangani praktik perpajakan yang berpotensi merugikan.

Brasil telah memacu diskusi mengenai usulan untuk mengenakan pajak kekayaan sebesar 2 persen terhadap kekayaan di atas USD 1 miliar, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan hingga USD 250 miliar setiap tahunnya dari 3.000 individu.

“Apa yang dimulai hari ini adalah proses yang lebih luas yang memerlukan partisipasi akademisi dan organisasi internasional yang berpengalaman dan punya waktu, seperti OECD dan PBB,” kata Menteri Keuangan Brasil, Fernando Haddad.

Dengan langkah ini, G20 berusaha menunjukkan komitmen mereka untuk mengatasi ketimpangan kekayaan global melalui perpajakan yang lebih adil dan efektif, sambil tetap menghormati kedaulatan pajak masing-masing negara.

Meskipun ada dukungan luas terhadap deklarasi mengenai pajak untuk individu super kaya, negara-negara peserta menyadari tantangan besar dalam pelaksanaannya. Komisaris Ekonomi Eropa, Paolo Gentiloni, mengakui kesulitan yang dihadapi, menyatakan, “Kita semua tahu bahwa kita sedang memulai sebuah proses yang sangat, sangat menantang.” Gentiloni menekankan bahwa langkah awal adalah bekerja sama dalam pertukaran informasi antar negara, yang akan menjadi topik diskusi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, memuji semangat di balik diskusi mengenai deklarasi tersebut. Namun, Yellen juga menunjukkan kewaspadaan terhadap kebijakan pajak global baru, mengingat Presiden AS Joe Biden telah mengusulkan berbagai kebijakan untuk tujuan tersebut, termasuk “pajak miliarder.” Yellen mengatakan, “Kami pikir … masuk akal bagi sebagian besar negara untuk mengambil pendekatan perpajakan progresif ini. Dan kami senang bekerja sama dengan Brasil dalam hal itu dan menyebarkan ide-ide ini di G20.”

Dengan adanya dukungan dan tantangan ini, G20 berkomitmen untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan mekanisme perpajakan yang adil dan efektif untuk orang-orang terkaya di dunia, sambil menghadapi kompleksitas dan tantangan global yang menyertainya.(*)