KABARBURSA.COM – Sektor perumahan Indonesia menunjukkan tren positif dengan semakin banyaknya milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang berhasil memiliki rumah pertama mereka melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Hal ini menjadi indikasi optimisme terhadap masa depan sektor perumahan Tanah Air, meskipun dihadapkan dengan sejumlah tantangan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu menyebutkan bahwa kenaikan jumlah pemilik rumah dari kalangan milenial dan pekerja sektor informal menjadi bukti keberhasilan sektor perumahan dalam memberikan akses kepemilikan rumah bagi kelompok yang selama ini dianggap sulit mengakses pembiayaan.
“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak akan bisa membeli rumah,” kata Nixon saat ditemui di Menara BTN 1, Jakarta, Jumat, 8 November 2024 malam.
Namun, meskipun ada kabar baik mengenai peningkatan akses kepemilikan rumah, Nixon tidak menampik bahwa sektor perumahan masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera diatasi. Salah satu yang paling krusial adalah masalah backlog perumahan, yang menurut data pemerintah, masih mencapai sekitar 9,9 juta unit.
Kata Nixon, hal ini menjadi perhatian besar, mengingat bahwa lebih dari 50 persen dari masyarakat miskin di Indonesia masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Penyelesaian Masalah Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni
Di kesempatan tersebut, Nixon juga mengungkapkan keprihatinannya terkait tingginya jumlah rumah yang masih tidak layak huni. Berdasarkan data dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), sekitar 24 juta rumah di Indonesia teridentifikasi masih dalam kondisi tidak layak huni, yang menambah panjang daftar tantangan yang harus segera diselesaikan oleh sektor perumahan.
“Masalah backlog yang mencapai 9,9 juta unit ini perlu perhatian serius. Sektor perumahan Indonesia belum mampu menciptakan stok rumah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian besar masalah ini terkait dengan kemampuan daya beli masyarakat, dan kurangnya program rumah subsidi yang tepat sasaran,” ujar Nixon.
BTN, sebagai salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam pembiayaan sektor perumahan, mencatat sejumlah masalah yang masih menghambat tercapainya penyelesaian masalah tersebut. Salah satunya adalah pendataan kebutuhan rumah yang masih belum efisien.
Menurutnya, sistem yang ada saat ini, yaitu dengan menggunakan metode “by name, by address”, dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memastikan siapa saja yang benar-benar membutuhkan rumah subsidi.
