KABARBURSA.COM – Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK), Setyo Budiyanto mengungkap, pimpinan lembaga anti-rasuah ini enggan melakukan koordinasi langsung dengan pimpinan lembaga lainnya. Hal itu dia ungkap dalam tahap fit and proper test (FNP) Capim KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024.
Setyo menilai persoalan non-teknis sering kali terjadi pada pimpinan KPK lantaran ego sektoral. Hal ini kemudian berimbas pada minimnya koordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Menurutnya, hal itu dapat diselesaikan jika antara pimpinan lembaga penegak hukum bisa saling menurunkan egonya.
“Sering kali pimpinan menganggap bahwa merasa tidak perlu ketemu, terutama pimpinan di level KPK, menganggap mungkin karena levelnya sudah terlalu tinggi, tidak mau bertemu dengan Jaksa Agung, tidak mau ketemu Kapolri, merasa yang perlu bertemu adalah level deputi,” ungkap Setyo.
Pada titik tertentu, Setyo menyebut minimnya koordinasi menimbulkan masalah-masalah yang akhirnya menghambat kinerja di level bawah. “Di lapangan sering kali terkendala, terkendalanya adalah karena hal-hal sepele. Ada ego sektoral, kemudian kurang koordinasi,” ungkapnya.
Setyo menyatakan dirinya berkomitmen untuk merapihkan persoalan koordinasi antara pimpinan lembaga, begitu juga pimpinan KPK ke jajaran Deputi. Saat ini, KPK sendiri memiliki Deputi Korsup yang bekerja untuk kegiatan kerja sama dengan lembaga lainnya.
“Kedeputian ini sudah banyak melakukan kegiatan kerja sama antara lain dengan Kejaksaan, Kepolisian, memberikan bantuan antara lain bantuan ahli, kemudian cek fisik, kemudian jika ada perbedaan pendapat dalam hal P19, termasuk juga koordinasi umum, termasuk juga pelimpahan perkara, dari KPK itu juga sudah banyak dilakukan,” katanya.
KPK Lembaga Anti-Rasuah yang Rawan Intervensi
DPR RI juga mempertanyakan integritas para pimpinannya. Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman menyebut, pimpinan KPK sangat rawan diintervensi oleh kekuasaan. Ia pun mempertanyakan integritas Setyo seandainya terpilih sebagai pimpinan KPK kelak.
“Pimpinan KPK rawan sekali diintervensi oleh kekuasaan, apabila saudara diperintahkan supaya si A ditetapkan sebagai tersangka korupsinya memang gamblang sekali. Tetapi si yang punya kuasa tadi diperintahkan, ini dokumennya, ini buktinya, tolong saudara tetapkan jadi tersangka. Apakah saudara menolaknya atau saudara nanti akan melaksanakan dengan baik perintahnya,” ungkap Benny.
Selanjutnya, Benny juga mempertanyakan kesiapan Setyo menjaga integritasnya sebagai pimpinan kala berhadapan dengan calon tersangka memiliki ‘bekingan’ pihak tertentu. “Jika saudara nanti jadi pimpinan KPK nantinya, apakah saudara menolak atau tidak menolak jika ada para pihak atau calon tersangka kontak anda melalui anda punya tangan kanan-kiri ketemu, menurut saudara itu dibolehkan di belakang dilayani atau tidak?” katanya.
Intip Kekayaan Setyo Budiyanto
Setyo sempat menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Pertanian. Dilansir dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Setyo memiliki harta kekayaan senilai Rp9.611.000.000 (Rp9,6 miliar).
Kekayaan Setyo dalam LHKPN dibagi ke beberapa aspek, yakni tanah dan bangunan yang dilaporkan senilai Rp7.600.000.000. Harta dalam aspek ini meliputi tiga tanah dan bangunan di Kabupaten/Kota Tangerang Selatan, Makassar, dan Bogor.
Selain itu, Setyo juga melaporkan kepemilikan transportasi dan mesin sebesar Rp946.000.000 dengan rincian Sepeda Rb, Motor Piaggio Vespa, Trek RB, dan Mobil Toyota LX. Di samping itu, Setyo juga mencatat harta bergerak lainnya senilai Rp360.000.000, kas dan setara kas Rp705.000.000.
10 Capim KPK
DPR RI saat ini tengah menggelar FNP Capim KPM. Agenda FNP akan dilakukan selama empat hari yang dimulai Senin, 18 November 2024 hingga 21 November 2024 di ruang rapat Komisi III pukul 13.30 WIB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 37E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan Surat Nomor: R-60/Pres/11/2024 terkait Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
Menindaklanjuti Surat Presiden RI tersebut, DPR RI menggelar Rapat Konsultasi Pengganti pada 11 November 2024 dan melalui surat Nomor T/699/PW.11.01/11/2024, telah menugaskan Komisi III DPR RI untuk membahas Capim dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK.
Untuk capim sendiri, terdapat 10 kandidat yang akan menjalani FNP bersama Komisi III, yakni:
- Agus Joko Pramono
- Ahmad Alamsyah Saragih
- Djoko Poerwanto
- Fitroh Rohcahyanto
- Ibnu Basuki Widodo
- Ida Budhiati
- Johanis Tanak
- Michael Rolandi Cesnanta Brata
- Poengky Indarti
- Setyo Budiyanto.(*)
