KABARBURSA.COM – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa upaya memperpanjang harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi industri dalam negeri menghadapi tantangan besar dan tidak mudah. Ada penolakan kuat dari berbagai pihak terkait.
“Kami berjuang selama dua tahun dan itu tidak mudah karena kami berhadapan dengan pihak-pihak yang sama saat memperjuangkan HGBT. Namun, Alhamdulillah, kami membawa kabar baik. Bapak Presiden dalam ratas (rapat terbatas) kemarin menyetujui pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) gas bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus Gumiwang dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin.
Walaupun ada banyak rintangan, pemerintah telah menyetujui untuk melanjutkan program HGBT.
“Ini adalah tantangan berat yang kami hadapi. Ada kekuatan besar yang mencoba menghalangi keberhasilan program HGBT. Namun, kami dari Kemenperin tidak akan menyerah,” kata Agus.
Saat ini, tujuh sektor industri yang menerima HGBT meliputi industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Program HGBT ini menetapkan harga gas bumi sebesar USD6 per juta British Thermal Unit (MMBTU).
“Selain menyetujui perpanjangan program HGBT, perlu juga dilakukan kajian mendalam untuk menambah sektor-sektor baru di luar tujuh sektor tersebut,” jelas Agus.
Presiden Jokowi telah menyetujui kajian perluasan penerima program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau harga gas murah sebesar USD6 per MMBTU untuk industri. Keputusan ini diambil setelah persetujuan perpanjangan program HGBT untuk tujuh sektor industri.
IPGI Tolak Kebijakan Program HGBT Diperpanjang
Ikatan Perusahaan Gasbumi Indonesia (IPGI) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keinginan pemerintah untuk memperpanjang kebijakan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah dengan harga USD6 per MMBTU.
Ketua Umum IPGI, Eddy Asmanto menegaskan bahwa perpanjangan HGBT seharusnya tidak dilakukan tanpa melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu.
Eddy mengungkapkan bahwa kebijakan HGBT belum pernah dievaluasi sejak diterapkan, sehingga belum diketahui apakah penurunan pendapatan negara di sektor hulu berdampak positif pada sektor hilir.
“Karena sebenarnya kebijakan HGBT sampai saat ini belum pernah dievaluasi, apakah penurunan pendapatan negara di sektor hulu itu memang memberikan efek di sektor hilir,” ujar Eddy dalam program Kabar Bursa Hari Ini (KBHI) yang ditayangkan di channel YouTube Kabar Bursa, Selasa, 9 Juli 2024.
Menurut Eddy, meskipun penurunan pendapatan di sektor hulu diharapkan memberikan imbalan di sektor hilir, seperti peningkatan pajak, pendapatan dari pengembangan industri, dan penyerapan tenaga kerja, namun belum ada bukti nyata bahwa tujuan tersebut tercapai.
“Tetapi sampai saat ini kan belum pernah diterapkan evaluasi apakah benar tujuan tersebut tercapai?” ujarnya.
Selama empat tahun terakhir, perusahaan gas bumi mengalami penurunan pendapatan akibat kebijakan HGBT. Eddy menjelaskan, bahwa pada awalnya, perusahaan gas bumi mendukung HGBT karena dinilai bisa mendorong perkembangan industri. Namun, tanpa adanya evaluasi, IPGI merasa keberatan karena kebijakan tersebut telah mengorbankan pendapatan usaha mereka.
“Kami merasa keberatan, karena selama empat tahun kami betul-betul mengorbankan penurunan pendapatan di dalam usaha kami,” pungkas Eddy.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk memperpanjang program HGBT. Kebijakan ini akan tetap berlaku untuk tujuh sektor industri tertentu, yaitu sektor pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting sekarang, yaitu tujuh sektor,” kata Airlangga usai rapat dengan Presiden Jokowi yang membahas masalah gas industri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Mengenai durasi perpanjangan program HGBT, Airlangga tidak memberikan jawaban tegas. “Ya, lanjut terus pokoknya,” ujarnya.
Pemerintah juga akan mengkaji kelayakan perluasan kebijakan gas murah ke seluruh sektor industri secara bertahap.
“Sedangkan yang lain nanti akan dikaji satu per satu. Sekarang masih tujuh sektor,” jelas Airlangga.
Airlangga juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memberikan penugasan baru kepada Pertamina untuk membangun infrastruktur yang mampu melakukan regasifikasi LNG.
Untuk diketahui, regasifikasi LNG adalah proses pengubahan kembali LNG berfasa cair menjadi fasa gas.
Setelah melalui proses regasifikasi, gas akan digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik dengan kapasitas 15, 30, 45 dan 60 MW.
“Kedua, nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi LNG,” kata Airlangga.
Selain itu, kawasan industri juga diizinkan untuk membangun infrastruktur regasifikasi LNG dan melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.
“Kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, serta bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri,” tuturnya.
Dengan perpanjangan program HGBT ini, Airlangga berharap industri-industri yang telah ditetapkan akan mendapat dukungan yang lebih besar, meningkatkan efisiensi, dan daya saing mereka di pasar global. Pemerintah juga terus mengkaji kemungkinan perluasan kebijakan ini ke sektor-sektor lain yang dinilai layak, sambil memastikan infrastruktur yang diperlukan tersedia dan dapat diakses dengan baik.
Sejak tahun 2016, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meringankan beban industri dengan menurunkan harga gas bumi. Upaya ini pertama kali diwujudkan pada tahun 2020 melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM nomor 89 dan 91, di masa pandemi COVID-19, dengan harapan membantu industri yang tengah menghadapi kesulitan.
Sekjen Ikatan Pengusaha Gasbumi Indonesia (IPGI), Andi Rahman, menjelaskan bahwa untuk menurunkan harga gas bumi, pemerintah melakukan pengaturan harga dari sektor hulu hingga hilir. Namun, dampak terbesar dirasakan di sektor hilir.
“Konsepnya pemerintah tidak akan mengurangi penerimaan di sektor hulu kecuali penerimaan negara. Di hulu ini, yang dikurangin hanya penerimaan negara, perusahaan kontraktor tidak dikurangi,” jelas Andi di acara konferensi pers di kawasan Jakarta Timur, Jumat, 28 Juni 2024.
Pengurangan biaya di sektor hilir cukup signifikan, dengan harga gas yang sebelumnya berada di kisaran USD9-10 diturunkan menjadi USD6, mencapai penurunan 30-40 persen, langkah yang belum pernah terjadi di belahan bumi manapun.
“Ini belum pernah terjadi di belahan bumi manapun, harga gas bisa turun sebanyak 30-40 persen,” ujar Andi.
Dia menyatakan, harga gas untuk industri di Indonesia kini menjadi yang paling murah jika dibandingkan dengan negara-negara di benua Asia.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Andi, pada tahun 2023-2024, harga rata-rata regional gas bumi di Asia mencapai USD10,7-11,6 per barel, sementara di Indonesia hanya USD6,3 per barel.
“Kita bandingkan dengan tetangga terdekat kita saja, Malaysia, harga di sana USD10 dan USD9,4 (per barel), sangat jauh dibandingkan dengan harga di Indonesia,” kata Andi.
Oleh karena itu, Andi mengklaim bahwa gas bumi di Indonesia adalah yang paling murah di Asia, dan kebijakan HGBT sudah tidak diperlukan. “Harusnya kalau kita tidak pakai HGBT (USD6/barel), tapi pakai harga khusus, misal USD8-9, sebenarnya itu sudah cukup murah,” pungkasnya. (*)
