KABARBURSA.COM – Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara maju, Indonesia perlu mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan baru, termasuk ekonomi digital.
Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan penetrasi internet yang luar biasa, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih manfaat dari ekonomi digital di masa depan. Seperti dikutip, Jakarta, Senin 22 Juli 2024.
Namun, tantangan tetap ada dalam pengembangan dan penguatan ekosistem keuangan digital di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi kesenjangan infrastruktur, rendahnya literasi dan edukasi keuangan, serta ancaman keamanan siber. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih kuat antara pemangku kepentingan sangat diperlukan.
Dalam konteks ini, Pemerintah terus berupaya mengembangkan ekonomi digital secara menyeluruh sebagaimana tercantum dalam Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, dengan fokus pada enam pilar utama.
Pengembangan infrastruktur digital terus dilakukan oleh pemerintah. Dari tahun 2019 hingga 2022, investasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur digital telah mencapai Rp75 triliun.
Menurut Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Adi Budiarso, Indonesia berkomitmen untuk terus berinvestasi pada infrastruktur digital di masa mendatang.
Salah satu program unggulan adalah pembangunan dan pengembangan Palapa Ring untuk penyiapan dan penguatan konektivitas internet di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2024-2025, Pemerintah Indonesia terus berupaya menyambungkan Palapa Ring hingga ke tahap terakhir (lastmile).
Enam pilar pengembangan ekonomi digital meliputi:
- Penguatan infrastruktur.
- Penguatan sumber daya manusia.
- Penguatan iklim bisnis dan keamanan siber.
- Penelitian inovasi dan pengembangan usaha.
- Pendanaan dan investasi.
- Mendorong kebijakan dan regulasi yang kredibel.
Tingkatkan Perekonomian Rakyat
Indonesia mendorong penguatan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, terutama di negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations/Asosiasi Negara Asia Tenggara) untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan digital ekonomi perlu ditingkatkan guna menumbuhkan ekonomi masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
“Saya melihat ekonomi digital ini perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konektivitas digital. Karena dengan peningkatkan konektivitas ini mampu memicu pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan jiwa wirausaha di warga negara anggota ASEAN,” ujarnya dikutip, Jumat, 28 Juni 2024.
Sandiaga menuturkan, pemanfaatan pengembangan ekonomi digital secara optimal ini diyakini mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru di kawasan Asia Tenggara, terutama di sektor teknologi dan e-commerce.
“Konektivitas digital yang kuat ini juga perlu didukung dengan harmonisasi kebijakan dan regulasi antar negara-negara ASEAN,” tutur Sandiaga.
Dia mengungkapkan, dukungan ini telah diberikan oleh ASEAN dengan mengeluarkan DEFA (Digital Economy Framework Agreement). Persetujuan dicetuskan sebagai dasar regulasi untuk memperkuat perdagangan digital, regulasi e-commerce lintas batas, dan aliran data lintas batas yang tujuannya untuk memperkuat perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara.
Mantan wakil Gubernur Jakarta itu pun yakin, regulasi ini bisa membantu memperkuat pengembangan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara serta menciptakan lingkungan ekonomi digital yang inklusif.
“Selain itu, kita juga perlu mendorong penguatan ekonomi digital dengan menyediakan program-program pelatihan, inkubasi, dan penyiapan akses pendanaan bagi pelaku ekonomi digital,” pungkas dia.
Beberapa waktu lalu diberitakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa pendapatan pajak yang diperoleh dari sektor ekonomi digital telah mencapai jumlah sekitar Rp24,12 triliun pada periode hingga 30 April 2024.
Jumlah tersebut terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp19,5 triliun, pendapatan pajak dari transaksi kripto sejumlah Rp689,84 miliar, pendapatan dari pajak fintech peer to peer (P2P) lending sebesar Rp2,03 triliun, dan pendapatan pajak dari transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) yang mencapai Rp1,91 triliun.
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, jumlah tersebut terdiri dari setoran sebesar Rp731,4 miliar pada tahun 2020, Rp3,90 triliun pada tahun 2021, Rp5,51 triliun pada tahun 2022, Rp6,76 triliun pada tahun 2023, dan Rp2,6 triliun pada tahun ini.
Penerimaan Pajak Kripto
Dwi menuturkan, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp689,84 miliar sampai dengan April 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp222,56 miliar penerimaan 2024.
Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp325,11 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp364,73 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.
Selanjutnya, pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,02 triliun sampai dengan April 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp470,18 miliar penerimaan tahun 2024.
Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp696,78 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp244,4 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp1,08 triliun.
