KABARBURSA.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempelajari desain rancangan family office atau pengelolaan dana berbasis keluarga dari negara-negara yang telah mengimplementasikan skema tersebut.
“Kami akan melakukan benchmarking terhadap pusat dari family office yang ada di berbagai negara. Ada yang sukses, ada yang tidak, jadi kami belajar dari situ,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin 22 Juli 2024.
Untuk wacana insentif perpajakan, Menkeu menyatakan Indonesia telah memiliki banyak kerangka peraturan mengenai pemberian insentif, seperti tax holiday, tax allowance, dan insentif untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Kementerian Keuangan akan mengkaji kebijakan insentif dari berbagai pengalaman tersebut.
“Jadi, kita lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri. Ada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) maupun dari sisi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), di mana kita bisa memberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” jelas Menkeu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7).
Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai 500 miliar dolar AS dalam beberapa tahun ke depan. Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar 11,7 triliun dolar AS.
Ide mengenai pembentukan family office dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di sela World Water Forum Ke-10, di Nusa Dua, Bali.
Family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak. Di family office, menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut.
Jaminan Investasi
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menekankan perlunya pengembangan produk keuangan yang beragam untuk menarik investasi dalam skema pengelolaan dana family office.
“Produk-produk dari penyedia jasa keuangan sangat bervariasi, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan family office,” ujar Bhima dalam wawancara di Jakarta pada hari Kamis.
Ia menjelaskan bahwa diversifikasi produk keuangan di Indonesia dapat merangsang investasi dalam family office, termasuk instrumen keuangan berorientasi lingkungan seperti Sustainable Link Bond, obligasi tematik untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional di sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan telekomunikasi (SDGs Bond), serta asuransi khusus untuk individu berkekayaan tinggi (Custom HNWI).
Bhima menyarankan agar terdapat komunikasi intensif dengan penyedia jasa keuangan untuk memperdalam pasar keuangan dan menyelaraskan regulasi dengan kebutuhan family office.
Lebih lanjut, Bhima menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, menangani korupsi, meningkatkan daya saing, dan melindungi data pribadi, faktor-faktor yang krusial bagi keberhasilan skema investasi ini.
Sementara itu, pakar ekonomi dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menambahkan bahwa investasi dalam skema family office bergantung pada kepercayaan, dan mendesak pemerintah untuk membangun kapasitas dalam pengelolaan keuangan yang dapat menarik minat investasi sebesar ratusan triliun.
Di sisi lain, Yanuar Rizky, ekonom dan pemerhati pasar modal, mendorong penerbitan instrumen keuangan baru sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian nasional melalui investasi, selain menggunakan skema family office.
Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi investasi dalam skema family office, dengan proyeksi investasi mencapai 500 miliar dolar AS dalam beberapa tahun mendatang. Target ini mencakup 5 persen dari total dana global yang dikelola oleh perusahaan keluarga atau family office sebesar USD11,7 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menargetkan peningkatan PDB dan penciptaan lapangan kerja melalui skema investasi family office, dengan menarik investor untuk berinvestasi secara signifikan di Indonesia.
Family Office Global
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik dana dari family office global.
Saat ini, ungkap Luhut, dana kelolaan family office di seluruh dunia mencapai sekitar USD11,7 triliun. Family office berfungsi untuk mengelola kekayaan individu kaya raya dan berpotensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya di Asia diperkirakan akan meningkat sebesar 38,34 persen selama periode 2023-2028.
