KABARBURSA.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa aset BUMN meningkat dari Rp8.312 triliun pada 2020 menjadi Rp10.402 triliun pada 2023. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI sebagai laporan kerja akhir Kementerian BUMN di Jakarta pada Sabtu, 3 Agustus 2024.
“Total aset kini berada di sekitar Rp10.400 triliun, naik dari Rp8.300 triliun. Ini menunjukkan adanya perbaikan,” ujar Erick.
Dari sisi pendapatan, Erick menyebutkan bahwa pendapatan meningkat dari Rp1.930 triliun pada 2020 menjadi Rp2.933 triliun pada 2023. Laba bersih juga mengalami kenaikan signifikan dari Rp13 triliun pada 2020 menjadi Rp327 triliun di 2023, dengan total dividen mencapai Rp279,7 triliun.
Kementerian BUMN juga menggarap 88 proyek strategis, dengan 81 proyek atau 92 persen telah terselesaikan.
“Penguatan tata kelola dan manajemen risiko telah dilakukan sejak awal, dengan memetakan berbagai hal yang bisa diselesaikan, sehingga menghasilkan proyek-proyek strategis ini,” tambah Erick.
Erick juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR, menteri terkait, pihak swasta, mitra internasional, dan UMKM yang telah menjadi bagian dari ekosistem BUMN.
Kinerja BUMN
Dari segi pendapatan misalnya, Erick menyebut terjadi peningkatan dari Rp1.930 triliun pada 2020 menjadi Rp2.933 triliun di tahun 2023.
Erick juga menyebut laba BUMN meningkat dari sebelumnya Rp13 triliun pada 2020 menjadi Rp327 triliun pada 2023.
Hal ini disampaikan Erick Thohir saat rapat pemaparan dengan Komisi DPR RI sebagai laporan kerja akhir Kementerian BUMN.
“Dari segi pendapatan, meningkat dari Rp 1.930 triliun pada 2020 ke 2023 sebesar Rp 2.933 triliun. Dengan laba bersih keseluruhan dari Rp13 triliun pada 2020 naik ke Rp327 triliun pada 2023,” kata Erick Thohir seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @erikthohir, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Sementara dari segi aset, Kementerian BUMN tercatat memiliki aset senilai Rp10.402 triliun pada 2023. Jumlah ini meningkat dari Rp8.312 triliun pada 2020.
“Aset yang dimiliki Kementerian BUMN juga meningkat dari Rp8.312 triliun pada 2020 menjadi Rp10.402 triliun pada 2023,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Erick Thohir menyebutkan, ada sebanyak 92 persen dari 88 proyek strategis Kementerian BUMN yang sudah terselesaikan atau sebanyak 81 proyek.
Erick mengakui bahwa sejak awal menjabat sebagai Menteri BUMN, dirinya memetakan banyak hal, untuk menentukan apa yang bisa diselesaikan.
“Akhirnya lahir proyek-proyek atau target-target yang jumlahnya 88 proyek. Dan terselesaikan 92 persen atau 81 proyek,” tuturnya.
Dia pun mengucapkan terima kasih kepada setiap stakeholder yang terlibat, termasuk DPR hingga menteri terkait. Menurut Erick, mereka tersebut merupakan bagian dari ekosistem BUMN.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder. Mulai dari anggota DPR, para Menteri terkait, pihak swasta, partner luar negeri dan UMKM yang sudah menjadi bagian ekosistem BUMN,” pungkasnya.
BUMN IPO
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan bahwa holding pertambangan BUMN, MIND ID, direncanakan akan melangsungkan Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2026.
MIND ID merupakan Holding Industri Pertambangan Indonesia yang mencakup beberapa perusahaan besar seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk (TINS), PT Freeport Indonesia, dan PT INALUM.
“Dua tahun lagi mungkin MIND ID,” ujar Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, dikutip Kamis, 1 Agustus 2024.
Dia juga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN memiliki rencana jangka panjang untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia, termasuk dalam sektor energi terbarukan dan hilirisasi tambang.
Ia berharap ada perusahaan BUMN yang bisa menjadi top company global, dengan tiga Holding BUMN yang berpotensi IPO, yaitu Pelindo Group, In Journey, dan MIND ID.
Kementerian BUMN akan segera menyelesaikan dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN 2024-2029 dan Roadmap BUMN 2024-2034 sebelum transisi ke pemerintahan baru pada Oktober 2024 mendatang.
“Kami selesaikan RJPP dan long term roadmap. Jadi, harapannya nanti saat pemerintahan baru masuk, kami ada RJPP yang detail untuk setiap BUMN yang sistemik, seperti PT Pertamina (Persero), PLN, dan sebagainya,” ujar Kartika.
Ia juga berharap kinerja perusahaan-perusahaan BUMN akan semakin positif di masa pemerintahan baru. “Kami pastikan bahwa tata kelola dan manajemen risiko jauh lebih baik dibandingkan waktu kami masuk.
Harapannya ke depan kinerjanya akan semakin baik,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan keinginannya untuk membawa Grup BUMN melakukan IPO pada tahun 2024, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi pasar modal Indonesia.
“Saya rasa kita terus dorong kalau memang situasinya tepat, untuk kita bisa go public,” ujar Erick. (*)
