Scroll untuk baca artikel
Makro

UMKM Harus Dilibatkan untuk Atasi Pengangguran di Jakarta

×

UMKM Harus Dilibatkan untuk Atasi Pengangguran di Jakarta

Sebarkan artikel ini
ilustrasi umkm 1
UMKM - BRI menyebutkan bahwa ekspansi bisnis UMKM mulai membaik, tercermin dari Indeks Bisnis UMKM pada Triwulan II 2024 tercatat di level 109,9, atau meningkat dari 102,9 pada kuartal sebelumnya. (Foto: Dok BRI)

KABARBURSA.COM – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus dilibatkan guna mengatasi pengangguran di Jakarta. Cara ini dinilai bisa menyerap tenaga kerja yang banyak.

Menurut data kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker) periode Januari sampai Juni 2024, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 32.064 orang. Jumlah ini naik sebesar 21,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Adapun Provinsi Jakarta menjadi penyumbang angka PHK terbanyak, sebesar  7.469 orang pada Januari – Juni 2024. Angka ini meningkat 994 persen dibanding tahun lalu di periode serupa.

Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro mengatakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda) Jakarta harus menyiapkan sejumlah paket kebijakan guna mengatasi permasalahan ini.

“Yang pertama, paket kebijakan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dengan cara pemerintah kiranya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya bukan padat modal,” ujar Riko kepada KabarBursa, Senin, 5 Agustus 2024.

Riko menilai hal tersebut penting diimplementasikan dalam situasi mendesak seperti ini. Pasalnya, lanjut dia, sebuah kebijakan selalu tidak lepas dengan konteks kekinian.

“Sekarang banyak orang menganggur, kita musti menyerap tenaga mereka. Jadi harus dibikin program-program kegiatan yang berorientasi pada padat karya,” ungkap Riko.

Lalu yang kedua, Riko berharap pemerintah setempat bisa melibatkan UMKM dengan memberikan dukungan kepada mereka untuk menyerap tenaga kerja di sekitar.

“Sekarang UMKM itu kan sedang bergerak atau mengikuti tren Information AND Technology (IT), jadi mereka akan berbisnis sesuai sedemikian rupa agar mendapatkan margin besar,” ujar dia.

Menurut Riko, pemerintah daerah harus bisa mengajak UMKM ataupun koperasi untuk lebih berani lagi dalam menyerap tenaga kerja.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menyebut UMKM mampu berkontribusi dengan menyerap 96 persen tenaga kerja di Indonesia. Dia menegaskan, UMKM harus memanfaatkan kemitraan demi pengembangan bisnis mereka. Menurut Zulkifli, sinergi antarpihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat empat pilar peningkatan daya saing UMKM.

Adapun empat pilar yang dimaksud adalah inovasi UMKM, akses kemitraan, akses digitalisasi, dan akses pembiayaan.

“UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 96 persen penyerapan tenaga kerja, dan lebih dari 60 persen pemasukan negara. Oleh karena itu, UMKM harus diperhatikan agar semakin berkembang,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangannya yang dikutip pada hari ini.

Menteri yang akrab disapa dengan panggilan Zulhas ini pun menguraikan urgensi kerja sama antarsektor. Ia mencontohkan dengan hubungan kerja sama retail modern dengan lembaga keuangan sebagai pemberi modal. Selain itu, optimalisasi sektor lain, seperti pariwisata, turut berimbas pada daya beli terhadap produk UMKM.

“Jika UMKM hendak maju, harus mulai melakukan pemasaran digital dan tak berhenti berinovasi. Misalnya, dalam hal variasi produk dan desain kemasan,” ujar  Zulkifli.

Ia juga mengatakan, pendirian sentra atau galeri UMKM juga menjadi salah satu langkah strategis untuk promosi UMKM, yaitu sebagai saluran agar masyarakat dan wisatawan semakin mengenal kualitas dan variasi produk lokal setempat.

“Untuk mewujudkannya, perlu dukungan dari berbagai  pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta para pemuda,” kata Mendag Zulkifli.

Lanjutnya, diharapkan juga, semakin banyak kolaborasi yang terjalin untuk program yang melibatkan UMKM, baik dengan pihak perbankan, retail modern, serta dinas perdagangan dan perindustrian setempat.

Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, menyampaikan bahwa BI secara konsisten mengambil langkah-langkah untuk mendorong UMKM Go Digital dan Go Export. Ada empat hal yang terus diupayakan.

  1. Penguatan kurasi yang sejalan dengan permintaan dan persyaratan pasar global yang didasarkan pada market intelligence.
  2. Akses promosi ke pasar global melalui berbagai kegiatan promosi perdagangan domestik dan internasional, termasuk penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia, perluasan trading house seperti Indonesia House of Beans di Tokyo, Malaysia, Singapura, serta pembentukan Indonesia SME Hub yang menyediakan informasi ekspor dan market intelligence, serta memungkinkan UMKM untuk berkomunikasi langsung dengan pembeli dari luar negeri.
  3. Literasi digital yang merupakan kunci bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penipuan.
  4. Edukasi untuk mendorong UMKM menuju pasar ekspor, di antaranya melalui modul UMKM Go Export yang berisi potensi usaha, tren pasar, strategi, peluang, prosedur, persyaratan, serta tips dan trik lainnya.

Langkah-langkah tersebut didukung oleh kolaborasi dan sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah, otoritas terkait, industri, pelaku usaha UMKM, dan masyarakat dalam mewujudkan UMKM Go Digital dan Go Export.(*)