KABARBURSA.COM – Agus Gumiwang Kartasasmita kini menjadi sorotan setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menunjuknya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum menggantikan Airlangga Hartarto. Selain peran barunya yang strategis, kekayaan Menteri Perindustrian ini juga menarik perhatian publik.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Agus Gumiwang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2024 mencatat total harta kekayaannya mencapai Rp197 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan dari laporan sebelumnya pada Maret 2023, yang saat itu mencapai Rp197,28 miliar. Peningkatan kekayaan Agus sebesar Rp257 juta dalam setahun tentu menambah daya tarik dalam profil pejabat tinggi ini, yang kini memegang kendali salah satu partai politik terbesar di Indonesia.
Laporan tersebut mengungkapkan Agus memiliki aset berupa 10 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai lokasi strategis, termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang Selatan, Bogor, dan Gianyar. Nilai total aset properti ini mencapai Rp64,68 miliar, menjadikannya salah satu komponen terbesar dari kekayaan Agus.
Tidak hanya aset properti, Agus juga memiliki kendaraan yang cukup eksklusif, yakni Mobil Mitsubishi Pj SP24LDAKAR-H4X4 Tahun 2019 senilai Rp400 juta dan Mobil Toyota BZ4X Tahun 2022 senilai Rp1,05 miliar. Kendaraan-kendaraan ini, yang disebut sebagai hasil dari upaya pribadinya, menambah nilai prestise dan kekayaan material sang Menteri.
Selain itu, Agus juga mencatatkan harta bergerak lainnya senilai Rp12,36 miliar, surat berharga sebesar Rp21,03 miliar, kas dan setara kas sebesar Rp10,93 miliar, serta harta lainnya sebesar Rp176,14 miliar. Namun, seperti halnya banyak pejabat lainnya, Agus juga memiliki utang, yang jumlahnya tercatat mencapai Rp89,07 miliar.
Penunjukan Agus Gumiwang sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar diumumkan oleh Ketua DPP Golkar, Meutya Viada Hafid, setelah Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (13/8/2024). Agus diamanatkan untuk mengisi kursi yang ditinggalkan oleh Airlangga Hartarto, yang mengundurkan diri pada Sabtu, 10 Agustus 2024.
“Rapat pleno telah mengesahkan Plt Ketua Umum adalah yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita,” ujar Meutya di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 13 Agustus 2024.
Dalam posisi barunya, Agus dihadapkan pada tantangan besar, termasuk mempersiapkan agenda Rapimnas dan Munaslub untuk menentukan ketua umum definitif. Namun, dalam pernyataannya kepada media, Agus menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum definitif Golkar.
“Saya tidak maju,” ucapnya singkat ketika ditanya oleh awak media. Ia juga tidak menjelaskan lebih lanjut alasan di balik keputusannya tersebut.
Meski begitu, Agus tetap menjalankan tugasnya sebagai Plt Ketua Umum dengan fokus utama pada dua agenda besar: penentuan jadwal Rapimnas dan Musyawarah Nasional (Munas). Keduanya dipandang penting untuk segera digelar mengingat Partai Golkar harus bersiap menghadapi agenda kenegaraan yang besar dalam waktu dekat.
“Tanggal 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta,” kata Agus.
Agus juga menegaskan penentuan ketua umum definitif akan dilakukan dalam Munas tersebut. Meskipun nama-nama seperti Bahlil Lahadalia sudah santer terdengar sebagai kandidat kuat, Agus menolak memberikan komentar spekulatif, dengan hanya menekankan bahwa segala keputusan akan diambil dalam Munas.
“Siapa yang akan jadi ketua umum, penentuan format organisasi akan ditentukan dalam Munas,” tegasnya.
Kinerja Industri Manufaktur Anjlok
Di tengah sorotan terhadap kekayaan dan peran barunya sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menghadapi tantangan berat di sektor industri. Kinerja industri manufaktur Indonesia menunjukkan penurunan signifikan pada Juli 2024, menandai akhir dari tren ekspansi yang telah berlangsung selama 34 bulan berturut-turut.
Data terbaru dari Indeks Pembelian Manajer (Purchasing Manager’s Index/PMI) yang dirilis oleh S&P Global mengungkapkan bahwa PMI Indonesia merosot ke level 49,3 pada Juli 2024. Angka ini menunjukkan penurunan 1,4 poin dibandingkan dengan posisi Juni 2024 yang berada di level 50,7. Perlu dicatat, indeks di bawah 50 persen mengindikasikan sektor industri sedang mengalami kontraksi, sementara indeks di atas 50 persen menunjukkan ekspansi.
Economic Director di S&P Global Market Intelligence, Paul Smith, dalam siaran persnya pada 1 Agustus 2024, menyatakan penurunan PMI ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk turunnya permintaan baru dan gangguan dalam rantai pasokan. Kedua faktor ini berkontribusi pada penurunan kapasitas produksi, baik di pasar domestik maupun global.
Gangguan rantai pasok yang berhubungan dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah memperburuk kondisi ini. Waktu pengiriman yang lebih lama dan biaya distribusi yang meningkat membuat produsen manufaktur semakin berhati-hati. “Aktivitas manajer untuk belanja bahan baku produksi menurun. Padahal, belanja manajer ini biasanya menjadi indikator ekspansi di sektor manufaktur. Saat belanjanya menurun, artinya sektor sedang terkontraksi,” ujar Paul.
Menanggapi situasi ini, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kebijakan relaksasi impor telah berdampak negatif pada kinerja industri manufaktur dalam negeri. “Kami tidak kaget dan logis saja melihat hasil survei ini karena ini semua sudah terprediksi ketika kebijakan relaksasi impor dikeluarkan,” katanya.
Agus menekankan sinergi kebijakan pemerintah sangat penting untuk mendukung kinerja industri manufaktur nasional. Ia percaya bahwa dengan mengembalikan kebijakan yang pro terhadap industri dalam negeri, PMI Indonesia dapat kembali ke zona ekspansi. “Oleh sebab itu, para menteri lainnya sebaiknya jangan mengeluarkan kebijakan yang justru semakin membunuh industri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus menekankan hasil survei PMI Indonesia pada Juli 2024 seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait pentingnya keselarasan kebijakan. Menurutnya, Kementerian Perindustrian tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan industri manufaktur dalam negeri. Menjaga kinerja sektor manufaktur, menurut Agus, tidak hanya penting untuk memastikan nilai tambah tetap dihasilkan di dalam negeri, tetapi juga untuk melindungi lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.(*)
