KABARBURSA.COM – Ekonom dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan bahwa memperkuat promosi pada tiga sektor utama, yaitu pariwisata, industri pengolahan, dan pertanian, dapat mempercepat realisasi investasi di Indonesia. Hal ini menjadi fokus utama Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani.
Bahtiar Rifai, Kepala Riset Ekonomi Berbasis Pengetahuan BRIN, mengungkapkan bahwa promosi ini bisa semakin efektif dengan pemberian insentif perpajakan. Ia menilai, ketiga sektor tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.
“Kita berharap dengan rekam jejak Menteri Investasi yang baru, Rosan Roeslani, investasi baru dapat terwujud. Ini juga akan membuka lebih banyak lapangan kerja di tengah tingginya angka pengangguran pada bulan Juni-Juli, serta penurunan kelas menengah sebanyak 8,5 juta orang,” ujar Bahtiar ketika dihubungi di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
Menurut Bahtiar, insentif bagi sektor pariwisata dapat mendorong terbentuknya destinasi-destinasi wisata baru yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Pariwisata sendiri dikenal sebagai sektor padat karya. Sementara itu, di sektor manufaktur, kebijakan promosi ini dapat mempercepat pengembangan fasilitas pemurnian mineral (smelter) untuk nikel, tembaga, bauksit, dan timah.
“Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi perlu merancang roadmap yang jelas, kemudian menawarkan kepada publik melalui berbagai skema investasi yang disertai insentif menarik,” tambah Bahtiar.
Lebih jauh, untuk sektor pertanian, Bahtiar menekankan pentingnya insentif khusus bagi pelaku usaha yang tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk mentah. Hal ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi yang diharapkan dapat mendorong diversifikasi produk.
“Masalah klasik yang sering muncul adalah ketika panen raya, petani langsung menjual hasil panen dalam bentuk segar. Jika industri-industri pertanian bisa meningkatkan nilai tambah di kantong-kantong produksi, kita bisa mengurangi risiko anjloknya harga saat panen raya,” jelasnya.
Senin pekan lalu, Presiden Joko Widodo melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM di Istana Negara, Jakarta. Sebelumnya, Rosan menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.
Dalam pelantikan tersebut, Rosan dilantik bersama dengan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM, serta Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.
PR dari CELIOS
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengungkapkan empat pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang baru, menggantikan Bahlil Lahadalia.
Dalam wawancara di Jakarta, Senin, Bhima menyoroti pentingnya akselerasi investasi yang tertunda, peningkatan promosi, dukungan terhadap Kementerian Keuangan dalam merumuskan belanja pajak yang efektif, serta penguatan peran pemerintah daerah (pemda) dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Bhima menjelaskan bahwa untuk mempercepat realisasi investasi yang tertunda di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rosan perlu membentuk tim percepatan investasi yang lebih progresif.
“Meskipun waktunya terbatas karena masa jabatan akan berganti ke pemerintahan Prabowo, namun masih ada waktu untuk menyusun strategi dan membentuk tim percepatan yang solid,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bhima menekankan pentingnya peningkatan promosi yang berfokus pada sektor ekonomi berbasis lingkungan dan energi baru terbarukan (EBT). Dengan pendekatan ini, komitmen investasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan mampu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
Dalam hal dukungan kepada Kementerian Keuangan, Bhima menyoroti bahwa Rosan perlu memastikan distribusi insentif pajak dilakukan dengan tepat.
“Investasi yang mendapat insentif pajak harus memiliki dampak positif, baik terhadap penyerapan tenaga kerja maupun terhadap lingkungan di sekitar wilayah investasi,” jelasnya.
Bhima juga menegaskan perlunya peran pemda yang lebih intensif, terutama dalam keputusan investasi hilirisasi mineral. Selama ini, pemda kurang terlibat aktif di era Undang-Undang Cipta Kerja, padahal dampak investasi juga dirasakan oleh pemerintah daerah. Dengan keterlibatan yang lebih besar, output investasi bisa dioptimalkan.
Pada hari Senin, Presiden Joko Widodo melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM di Istana Negara, Jakarta. Sebelumnya, Rosan menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Dalam prosesi tersebut, Rosan dilantik bersama dengan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM, serta Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Jokowi.(*)
