KABARBURSA.COM – Permasalahan lahan masih menjadi salah satu hambatan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, seperti proyek konstruksi Masjid Negara yang hingga kini masih jauh dari target.
Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, mengakui bahwa progres pembangunan masjid tersebut baru mencapai progres 19 persen.
“Terakhir kita cek progresnya baru sekitar 19 persen pada tahap pertama,” katanya saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.
Selain permasalahan lahan, perubahan desain besar-besaran juga turut memperlambat laju konstruksi. Kapasitas masjid yang awalnya hanya dirancang untuk 20.000 jemaah, kini diperluas hingga mampu menampung 60.000 jemaah.
Dengan kondisi ini, target penyelesaian yang semula dipatok tahun ini, terpaksa diundur hingga tahun depan.
“Nanti kita evaluasi waktu yang diperlukan dengan progresnya itu. Agar sesuai dengan perhitungan kita sejak awal, perlu waktunya berapa lama. Mungkin nanti extend (diperpanjang), bisa sampai 2025,” ujarnya.
Sebagai informasi, groundbreaking Masjid IKN dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Januari 2024. awalnya masjid ini digadang-gadang sebagai salah satu ikon baru IKN dengan daya tampung mencapai 61.000 jemaah dan anggaran konstruksi sebesar Rp940 miliar.
“Nilai konstruksinya, sebesar Rp940 miliar, jadi memang sangat besar sekali masjid ini nanti,” jelas Jokowi dalam siaran resmi Sekretariat Negara.
Kata Jokowi waktu itu, masjid akan dibangun selama 400 hari dan diharapkan dapat rampung di akhir tahun ini. Diberitahunya, Masjid Negara tersebut nantinya akan dikelilingi oleh air yang juga difungsikan sebagai embung buatan yang akan menampung pasokan air baku di IKN.
Jokowi juga memastikan, nantinya di area kawasan yang sama juga akan dibangun sejumlah rumah ibadah lain, mulai dari gereja, vihara, pura, hingga klenteng sebagai simbol kerukunan beragama.
Selain itu, Jokowi berharap Masjid Negara ini tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga menjadi simbol kuat toleransi dan moderasi beragama di IKN.
“Saya berharap Masjid Negara ini akan merepresentasikan kemajemukan Indonesia dan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT dan menjadi tempat yang nyaman bagi umat Muslim untuk melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan, aktivitas sosial lainnya dan juga menjadi simbol untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama di IKN kita,” kata dia.
Dia juga menginginkan Masjid Negara ini menjadi contoh bagi masjid-masjid negara di dunia, sekaligus menampilkan kekhasan Indonesia dan kekhasan IKN.
“Saya ingin masjid yang dibangun ini bisa menjadi contoh dari masjid-masjid negara di dunia dan menampilkan kekhasan Indonesia, menampilkan kekhasan Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi.
Pemerintah Siapkan Rp140 Miliar untuk Pembayaran 2.086 Hektar Lahan di IKN
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp140 miliar untuk menyelesaikan persoalan 2.086 hektare lahan di IKN.
Pengalokasian dana tersebut, kata Basuki, sebagai bentuk konkret pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 yang menjadi mandat langsung dari Presiden Jokowi.
“Anggaran yang kita siapkan Rp140 miliar, di PUPR untuk membayar penyelesaian 2.086 hektare lahan itu,” kata Basuki Hadimuljono saat ditemui Kabar Bursa saat di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024.
Lanjut Basuki menjelaskan anggaran tersebut akan diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pembangunan Jalan Tol Akses IKN, serta proyek-proyek penting lainnya seperti penanganan banjir di Sepaku dan pembangunan masjid negara di IKN.
Menteri Basuki menyebutkan bahwa tim terpadu yang bertugas melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat telah dibentuk dua minggu yang lalu, dan kini sedang aktif di lapangan untuk melaksanakan proses negosiasi.
“Tim terpadunya sudah saya bentuk dua minggu lalu, sekarang mereka tinggal bekerja, proses negosiasi di lapangan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memerinci bahwa sebanyak 22 bidang tanah seluas 2,75 hektare untuk lokasi pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sepaku dan 48 bidang tanah seluas 44,6 Ha untuk pembangunan jalan tol segmen IKN 6A dan 6B telah diselesaikan oleh pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga telah berhasil menyelesaikan pembebasan 22 bidang tanah seluas 2,75 hektare untuk proyek pengendalian banjir di DAS Sepaku, serta 48 bidang tanah seluas 44,6 hektare untuk pembangunan jalan tol segmen IKN 6A dan 6B.
Kata Menteri Basuki, pemerintah lebih memilih metode ganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada pemilik lahan, dibandingkan metode Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) yang digunakan sebelumnya.
Pendekatan ini, menurut dia, adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis nasional, seperti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), berjalan dengan lancar tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat yang terdampak. (*)
