KABARBURSA.COM – Di tengah rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menaikkan batas minimal free float menjadi 15 persen, delapan saham berkapitalisasi besar dengan laba jumbo justru masih memiliki porsi saham publik yang relatif tipis. Struktur kepemilikan yang sempit itu berpotensi menjadi persoalan baru bagi likuiditas perdagangan sekaligus valuasi emiten dalam beberapa tahun ke depan.
Kajian yang disusun Researcher Komunitas Pintar Saham, Skydrugz27, menunjukkan delapan saham tersebut berasal dari beragam sektor, mulai dari konglomerasi petrokimia dan energi, consumer defensif, komoditas nikel, hingga bank-bank besar dan menengah. Meski mencatatkan keuntungan triliunan rupiah, sebagian besar free float emiten itu masih berada di kisaran 7–14 persen.
“Jadi jangan cuma cari siapa labanya paling besar saja, tetapi apakah harga yang dibayar sepadan dengan kualitas laba, stabilitas bisnis, dan prospek ke depan,” tulis Skydrugz27 dalam risetnya yang dikutip, Selasa, 24 Februari 2026.
Di posisi teratas, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mencatat laba tahun berjalan Rp21,29 triliun. Namun kinerja itu dibarengi valuasi premium dengan price to book value (PBV) 9,45 dan price to earnings ratio (PER) 21,79. Dividend yield-nya hanya 0,14 persen. Free float emiten milik Prajogo Pangestu ini tercatat hanya 10,66 persen
“Cocok dibaca sebagai saham laba besar dengan ekspektasi tinggi, bukan value play,” tulis Skydrugz27.
PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menyusul dengan laba Rp7,64 triliun. Karakter sahamnya tetap sebagai emiten defensif dengan kualitas laba kuat dan dividen menarik, meski investor harus membayar mahal di PBV yang menembus 20 kali. Adapun free float emiten sedikit di bawah batas ketentuan, yakni 14,06 persen.
Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) berada di kelompok tengah. Laba keduanya besar—masing-masing Rp7,57 triliun dan Rp6,45 triliun—dengan valuasi yang tidak semahal saham premium, namun juga tidak semurah bank-bank value. Free float masing-masing adalah 9,30 persen dan 11,11 persen.
Bank-bank konvensional justru muncul sebagai kandidat paling murah secara valuasi. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP), dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) diperdagangkan di bawah satu kali PBV dengan PER di kisaran 6–7 kali. Dividend yield ketiganya juga relatif tinggi. Ketiga emiten itu masing-masing memiliki free float 7,51 persen, 13,99 persen, dan 7,54 persen.
“Ini salah satu profil value plus dividen paling menonjol di top 8,” tulis Skydrugz27 merujuk BNGA.
PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) menjadi kasus berbeda. Laba Rp4,51 triliun dan dividend yield 6,33 persen menjadikannya saham cash cow, tetapi valuasinya masih lebih mahal dibanding bank-bank murah. HMSP memiliki free float sebesar 7,50 persen.
Bayang-bayang Aturan Free Float
Di luar soal laba dan valuasi, faktor free float saat ini menjadi sorotan utama. Porsi saham publik yang kecil membuat likuiditas perdagangan terbatas dan rentan terhadap volatilitas harga. OJK dan BEI kini tengah menyiapkan kewajiban free float minimal 15 persen dengan masa transisi hingga tiga tahun. Jika tidak terpenuhi, saham berpotensi terkena suspensi hingga delisting.
“Free float top 8 mayoritas tidak besar, banyak di kisaran 7 persen sampai 14 persen, jadi faktor likuiditas dan struktur pemegang saham tetap perlu diperhatikan,” tulis Skydrugz27.
Dalam skenario pemenuhan free float, emiten memiliki beberapa opsi, antara lain dengan menjual saham di pasar, rights issue dengan porsi publik, private placement ke investor strategis, atau menggunakan penyedia likuiditas. Namun stock split dan saham bonus tidak mengubah porsi free float.
Jika gagal memenuhi ketentuan, emiten berpotensi melakukan buyback atau tender offer saat delisting. “Semoga bisa dibeli di harga premium,” tulisnya.
Persoalan free float tidak semata teknis pasar, tetapi juga menyentuh struktur pengendalian perusahaan. Penambahan porsi publik berarti dilusi kepemilikan pemegang saham pengendali, yang tidak selalu mudah dilakukan terutama bagi emiten dengan struktur konglomerasi. Di sisi lain, peningkatan free float dinilai penting untuk memperdalam pasar dan menarik dana institusi global yang mensyaratkan likuiditas tinggi.
Bagi investor ritel, kondisi ini menghadirkan dua sisi. Saham dengan free float kecil sering kali mencatatkan kinerja harga agresif, tetapi juga lebih rentan terhadap tekanan saat terjadi distribusi saham dalam jumlah besar. Dengan tenggat waktu tiga tahun yang mulai dihitung, pasar kini menunggu strategi masing-masing emiten antara mempertahankan struktur lama atau membuka ruang kepemilikan yang lebih luas bagi publik.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.