KABARBURSA.COM – Dikuranginya anggaran Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran (TA) 2025 berdampak pada rencana pembangunan infrastruktur di berbagai kawasan prioritas.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Yudha Mediawan mengatakan, akibat adanya “gap” anggaran sebesar Rp117,05 miliar menyebabkan sejumlah kegiatan strategis tidak dapat direalisasikan.
“Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terakomidir di alokasi pagu anggaran tersebut,” kata Yudha dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024,
Dia menyontohkan, proyek yang terdampak akibat berkurangnya pagu anggaran Kementerian PUPR adalah rencana pengembangan infrastruktur di pulau Sumatera dan Kalimantan yang membutuhkan dana sekitar Rp36 miliar.
“Contohnya di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan, anggaran yang dibutuhan sekitar Rp36 miliar,” jelasnya.
Dia menjaskan, rencananya Kementerian PUPR akan mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Metropolitan Mebidangro, pengembangan kawasan industri di Sei Mangkei, Kuala Tanjung, dan kawasan perkotaan di Sei Suka dan Kota Perdagangan.
Pengembangan lainnya yaitu koridor di Tol Pekanbaru-Dumai dan permukiman di sekitar kawasan industri Dumai, kawasan Candi Muaro Jambi dan sekitarnya, kawasan perkotaan Bandar Lampung, kawasan permukiman di sekitar PLBN Labang, dan kawasan industri Batulicin.
“Jadi ini adalah rencana pengembangan wilayah yang tertunda karena terdapat gap kebutuhan anggaran sehingga ini mungkin menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu berikutnya,” ujar Yudha.
Selain itu, Kementerian PUPR juga membutuhkan anggaran sekitar Rp24,95 miliar untuk pengerjaan di wilayah pesisir utara pulau Jawa, Bali, dan kawasan yang terkait dengan isu ketahanan pangan di Kepulauan Nusa Tenggara.
Yudha menyebut, pengurangan anggaran juga berdampak pada pembangunan di Sulawesi, Maluku dan Papua.
Kata dia, di tiga wilayah tersebut anggaran akan diprioritaskan untuk kegiatan sentra pangan untuk pendukung IKN di kawasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo, serta KSPN pada Banda Neira, dan KPPN di Manusela-Masohi, lalu kawasan industri pangan di Mappi, Merauke, Keerom di Papua dan kawasan sekitar KPP DOB Papua.
