KABARBURSA.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun 2025 hanya sebesar Rp4 triliun.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, walaupun anggaran yang disiapkan tidak besar, menurut dia, di kemudian hari masih bisa bertambah.
Katanya, hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, yang berencana melanjutkan berbagai proyek di IKN.
“Alokasi anggaran IKN hanya Rp4 triliun pada tahun 2025. Tentunya kita menunggu afirmasi dari Presiden Terpilih (Prabowo),” kata Endra dalam webinar bertema ‘Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur’, Selasa 3 September 2024.
Dia menjelaskan, anggaran sebesar itu akan difokuskan pada pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut Endra, menurunnya alokasi anggaran pembangunan karena menyusutnya juga pagu indikatif Kementerian PUPR pada tahun 2025 yang hanya sebesar Rp75,6 triliun.
Endra mengakui pagu anggaran ini lebih rendah dibandingkan dengan pagu yang berjalan pada tahun 2024, karena pemerintah baru harus menyesuaikan dengan ruang fiskal yang ada.
“Ini memang lebih rendah dari pagu yang berjalan 2024, karena ini adalah ruang fiskal yang diberikan untuk pemerintah baru. Jadi, kita tak mengalokasikan seluruh program 2025 dengan program yang sudah berjalan,” jelasnya
Endra menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini dilakukan untuk memastikan kesinambungan antara program-program yang sudah berjalan dengan program-program yang akan dicanangkan oleh pemerintahan mendatang.
Dari total pagu Rp75 triliun, Kementerian PUPR telah memetakan sejumlah proyek prioritas yang akan digarap, termasuk peningkatan infrastruktur ketahanan pangan, realisasi infrastruktur ketahanan air, dan pemantapan sektor konektivitas.
“Konektivitas jalan tol saat ini hanya sampai Malang. Kita menginginkan sampai Banyuwangi, lalu di beberapa wilayah kita terus lanjutkan juga, misalnya Trans Kalimantan, jalan Perbatasan Kalimantan kita lanjutnya,” tuturnya.
Salah satu fokus utama adalah penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Jawa dan beberapa proyek lainnya seperti Trans Kalimantan dan jalan perbatasan Kalimantan. Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk menyempurnakan jaringan Jalan Tol Trans Jawa di wilayah Demak, Pati, Rembang hingga Gresik.
Tak hanya itu, kata Endra, anggaran juga akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur berbasis masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi bantalan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan mengatasi kemiskinan di perkotaan, serta menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian.
“Infrastruktur berbasis masyarakat sebagai bantalan ekonomi menambah income, masyarakat desa dan miskin perkotaan,” pungkas Endra.
Adik Prabowo Kuasai Lahan Seluas 265 Ribu Hektar di IKN
Adik Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengaku memiliki lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sebelum proyek ibu kota baru dimulai.
Kata Hashim, dirinya sudah beraktivitas di kawasan tersebut sejak 15 tahun yang lalu.
“Sebelum ada IKN, saya sudah beraktivitas di sana, sudah 15 tahun. Saya penghuni penduduk IKN, tanah saya di dalam IKN, hutan saya sebagian ada di IKN,” kata Hashim berbicara di acara ‘APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran’yang digelar di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.
Dia pun bercerita, dirinya telah menggarap proyek penyediaan air bersih untuk Balikpapan dan Samarinda. Begitu proyek itu selesai, proyek IKN dimulai. Hashim pun melihat ada potensi besar untuk dijajakinya.
“Salah satu proyek saya yaitu menyediakan air bersih untuk Balikpapan dan Samarinda. Begitu ada IKN, saya melihatnya, perlu dong dijajaki, dari pada semua air ke Balikpapan dan Samarinda, masa saya tidak alihkan ke IKN,” ucap Hashim.
Disebutkan, Hashim memiliki sejumlah proyek air minum di IKN. Proyek itu digarap melalui perusahaan bernama Arsari Group.
Tercatat, Hashim membeli lahan di IKN seluas 265.000 hektare pada tahun 2007.
Tanah tersebut dibelinya dari perusahaan kayu dan bergerak di sektor kehutanan dari Amerika Serikat (AS).
Kemudian, 2013 dia melepaskan ke masyarakat dan Pemda setempat berupa Hak Pengelola Lahan (HPL) sejumlah 93.000 hektare. Hashim menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat kompensasi apa pun.
Setidaknya ada empat proyek yang sudah atau akan digarap Hashim di sisa lahan dekat IKN, yaitu reboisasi lahan atau penanaman kembali pohon secara tumpang sari seluas 172.000 hektare.
Proyek lainnya itu proyek biofuel. Dia berencana berinvestasi biofuel dengan menggandeng perusahaan asal AS, LanzaTech.
“Perusahaan LanzaTech, perusahan yang sangat terkenal, pemegang sahamnya adalah perusahaan-perusahaan raksasa,” ungkapnya.
Hashim menjelaskan, LanzaTech akan menjadi provider teknologi. Sedangkan Arsari Group bertindak sebagai klien yang memberikan mandat kepada LanzaTech untuk merancang bahan biorefinery-nya.
Nantinya, lanjut Hashim, hasil dari biofuel itu akan diekspor atau dijual ke luar negeri.
“Biofuel itu biorefinery, bahan baku minyak dari sisa hutan yang kita miliki, yang tidak punya nilai sama sekali kita manfaatkan, kita olah jadi biofuel untuk kita ekspor ke luar negeri,” tuturnya.
Proyek selanjutnya adalah proyek konservasi satwa liar di lahan hutan seluas 19.000 hektare. Lahan ini termasuk untuk konservasi orang utan, kera, beruang madu, rusa, hingga sejumlah badak yang terdapat di Kalimantan Timur.
Arsari Group juga sudah dapat izin dari pemerintah dalam mengelola pusat suaka orang utan di Kalimantan Timur yang lokasinya tidak jauh dari IKN. Dirinya berencana menampung setidaknya 80 ekor orang utan dari Eropa untuk nantinya ditunjukkan kepada tamu dari negara asing yang berkunjung ke IKN.
Dan, yang terakhir yaitu proyek air bersih. Proyek ini sempat disinggung ekonom senior Faisal Basri. Hashim mengakui proyek air bersih ini tidak menutup kemungkinan juga akan disuplai ke IKN, namun hingga hari ini kontrak tersebut belum ditandatangani.
Hashim menyebut, selama ini proyek air bersih telah dialirkan ke berbagai kota di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Samarinda, Bangun, Tenggarong, dan berbagai industri yang ada di sekitarnya. Hal itu sudah dilakukan sejak 2016, tiga tahun sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi IKN.
“Jadi tidak ada geopolitik, tidak ada bagi-bagi proyek, saya sudah ada jauh-jauh hari sebelum IKN diumumkan. Secara kebetulan saja letaknya persis di sebelah hutan dan lahan saya, juga beberapa proyek saya,” pungkasnya. (*)
