Scroll untuk baca artikel

Eks Ketua Otorita IKN: Masyarakat Lokal hanya Jadi Penonton

×

Eks Ketua Otorita IKN: Masyarakat Lokal hanya Jadi Penonton

Sebarkan artikel ini
Editor: Adi Subchan
ikn kaltim
Kawasan IKN, Kalimantan Timur. (Foto: ANTARA)

KABARBURSA.COM – Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susanto, mengungkapkan kondisi masyarakat lokal di sekitar IKN. Seperti apa?

Awalnya, Bambang menyebut berdasar penglihatannya, IKN sekarang ini memiliki dua wajah yang sangat kontras.

Dua wajah yang dimaksud adalah, satu sisi IKN terlihat seperti sebuah kota modern yang sedang dibangun, tapi di sisi lain masih terlihat ketimpangan hidup masyarakat lokal.

“Sekarang ini ada dua wajah di IKN. Satu wajah modern, ditunjukkan kemarin saat 17 Agustus dan sampai akhir tahun. Satu lagi wajah Kecamatan Sepaku, dengan 39.900 orang (penduduk). Mereka saudara-saudara kita yang sudah ada di sana lebih dulu,” kata Bambang di Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis, 5 September 2024.

Menurut dia, ketika melakukan pembangunan IKN seharusnya juga memikirkan masyarakat yang sudah lebih dulu ada di sana, seperti masyarakat di Kecamatan Sepaku, agar tidak hanya menjadi penonton.

“Kita harus menghormati mereka, kita harus tingkatkan mereka, supaya mereka tidak hanya menjadi penonton,” ujar Bambang.

Selain itu, dia menegaskan, bahwa pembangunan IKN ini tidak dari nol, karena di kawasan itu sudah ada penduduk asli yang diperkirakan mencapai 214.000 orang.

“Jadi kalau ada yang bilang, IKN ini dimulai dari nol, menurut saya tidak. Sudah ada lebih dulu penduduk lokal di sana. IKN itu sudah memiliki 214.000 orang,” jelas Bambang.

Bambang juga berharap, pembangunan IKN tidak hanya sekadar membangun sebuah properti, tetapi harus bisa memberikan dampak kepada penduduk di sekitarnya orang yang lebih bertempat tinggal di sana.

“Saya ingin melihat balance, lebih balance antara fisik dan hal-hal yang bersifat sosial, kultural, masyarakat. Kita ini membentuk membangun kota, bukan membangun seperti developer. Bukan membangun properti saja. Yang kita bangun kota. Kalau kota itu intinya adalah warga kota, masyarakatnya yang dibangun,” tegas Bambang.

Dia pun mewanti-wanti, jangan sampai Indonesia yang telah memindahkan ibu kotanya bernasib sama dengan Myanmar.

“Jadi kalau kita lihat, kita tidak ingin terjebak di dalam kesalahan seperti di Myanmar. Di mana Myanmar itu bagus, semuanya bagus. Hotelnya ada, kemudian fasilitas pemerintahan bagus-bagus, ada dua lapangan golf, ada kebun binatang, segala macam. Tapi orangnya enggak ada. Artinya tidak terbentuk,” pungkasnya.

Adik Prabowo Kuasai 265 Hektar Lahan di IKN

Adik Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengaku memiliki lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sebelum proyek ibu kota baru dimulai.

Kata Hashim, dirinya sudah beraktivitas di kawasan tersebut sejak 15 tahun yang lalu.

“Sebelum ada IKN, saya sudah beraktivitas di sana, sudah 15 tahun. Saya penghuni penduduk IKN, tanah saya di dalam IKN, hutan saya sebagian ada di IKN,” kata Hashim berbicara di acara ‘APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran’yang digelar di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Dia pun bercerita, dirinya telah menggarap proyek penyediaan air bersih untuk Balikpapan dan Samarinda. Begitu proyek itu selesai, proyek IKN dimulai. Hashim pun melihat ada potensi besar untuk dijajakinya.

“Salah satu proyek saya yaitu menyediakan air bersih untuk Balikpapan dan Samarinda. Begitu ada IKN, saya melihatnya, perlu dong dijajaki, dari pada semua air ke Balikpapan dan Samarinda, masa saya tidak alihkan ke IKN,” ucap Hashim.

Disebutkan, Hashim memiliki sejumlah proyek air minum di IKN. Proyek itu digarap melalui perusahaan bernama Arsari Group.

Tercatat, Hashim membeli lahan di IKN seluas 265.000 hektare pada tahun 2007.

Tanah tersebut dibelinya dari perusahaan kayu dan bergerak di sektor kehutanan dari Amerika Serikat (AS).

Kemudian, 2013 dia melepaskan ke masyarakat dan Pemda setempat berupa Hak Pengelola Lahan (HPL) sejumlah 93.000 hektare. Hashim menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat kompensasi apa pun.

Setidaknya ada empat proyek yang sudah atau akan digarap Hashim di sisa lahan dekat IKN, yaitu reboisasi lahan atau penanaman kembali pohon secara tumpang sari seluas 172.000 hektare.

Proyek lainnya itu proyek biofuel. Dia berencana berinvestasi biofuel dengan menggandeng perusahaan asal AS, LanzaTech.

“Perusahaan LanzaTech, perusahan yang sangat terkenal, pemegang sahamnya adalah perusahaan-perusahaan raksasa,” ungkapnya.

Hashim menjelaskan, LanzaTech akan menjadi provider teknologi. Sedangkan Arsari Group bertindak sebagai klien yang memberikan mandat kepada LanzaTech untuk merancang bahan biorefinery-nya.

Nantinya, lanjut Hashim, hasil dari biofuel itu akan diekspor atau dijual ke luar negeri.

“Biofuel itu biorefinery, bahan baku minyak dari sisa hutan yang kita miliki, yang tidak punya nilai sama sekali kita manfaatkan, kita olah jadi biofuel untuk kita ekspor ke luar negeri,” tuturnya.

Proyek selanjutnya adalah proyek konservasi satwa liar di lahan hutan seluas 19.000 hektare. Lahan ini termasuk untuk konservasi orang utan, kera, beruang madu, rusa, hingga sejumlah badak yang terdapat di Kalimantan Timur.

Arsari Group juga sudah dapat izin dari pemerintah dalam mengelola pusat suaka orang utan di Kalimantan Timur yang lokasinya tidak jauh dari IKN. Dirinya berencana menampung setidaknya 80 ekor orang utan dari Eropa untuk nantinya ditunjukkan kepada tamu dari negara asing yang berkunjung ke IKN.

Dan, yang terakhir yaitu proyek air bersih. Proyek ini sempat disinggung ekonom senior Faisal Basri. Hashim mengakui proyek air bersih ini tidak menutup kemungkinan juga akan disuplai ke IKN, namun hingga hari ini kontrak tersebut belum ditandatangani.

Hashim menyebut, selama ini proyek air bersih telah dialirkan ke berbagai kota di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Samarinda, Bangun, Tenggarong, dan berbagai industri yang ada di sekitarnya. Hal itu sudah dilakukan sejak 2016, tiga tahun sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi IKN.

“Jadi tidak ada geopolitik, tidak ada bagi-bagi proyek, saya sudah ada jauh-jauh hari sebelum IKN diumumkan. Secara kebetulan saja letaknya persis di sebelah hutan dan lahan saya, juga beberapa proyek saya,” pungkasnya. (*)