Scroll untuk baca artikel
Makro

Sulitnya Membersihkan BPK dari Cawe-cawe Kepentingan Politik

×

Sulitnya Membersihkan BPK dari Cawe-cawe Kepentingan Politik

Sebarkan artikel ini
badan pemeriksa keuangan bpk

KABARBURSA.COM – Pengamat Ekonomi Salamudin Daeng mengkritisi komposisi baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didominasi oleh politikus aktif.

Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI telah menetapkan lima orang yang terpilih menjadi anggota BPK periode 2024-2029. Mereka adalah Fathan Subchi, Daniel Lumban Tobing, Bobby Adhityo Rizaldi, Akhsanul Khaq, dan Budi Prijono.

Tiga anggota yang disebutkan pertama merupakan politisi aktif. Fathan Subchi merupakan kader PKB, sedangkan Bobby Adhityo merupakan anggota DPR RI Fraksi Golkar, dan Daniel Lumbang Tobing adalah kader PDIP.

Salamudin yang juga merupakan Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) berpendapat, seharusnya BPK diisi oleh orang-orang yang kredibel, teruji, dan bebas dari intervensi politik.

“BPK merupakan lembaga yang paling penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Semestinya BPK dapat diisi oleh orang-orang yang mampu, kredibel, dan teruji,” kata Salamudin kepada Kabar Bursa, Minggu, 8 September 2024.

Namun, ia tak menampik mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh DPR selalu bersinggungan dengan kepentingan politik. Salamudin bahkan beranggapan sulit membersihkan independensi BPK dari cawe-cawe politisi.

“Pilihan DPR tentu sangat politis. Namun cuma itu mekanisme yang kita miliki sekarang. Sehingga sulit bagi negara untuk memperbaiki BPK,” ujarnya.

Meski demikian, Salamudin tetap menekankan pentingnya peran BPK bagi keberlangsungan tata kelola keuangan negara. Menurut dia, betapapun buruknya kondisi internal BPK saat ini, lembaga tersebut harus tetap dijaga keberadaannya.

“Negara kita membutuhkan lembaga ini sebagai unsur utama sebagaimana kita memerlukan tentara untuk pertahanan keamanan menjaga teritorial kita,” ucap Salamudin.

Lalu, dia menyoroti isu integritas yang kerap menggerogoti reputasi BPK. Beberapa oknum di lembaga tersebut terlibat dalam skandal yang mendelegitimasi kredibilitasnya di mata publik. Namun demikian, Salamudin menegaskan BPK tidak boleh dibiarkan mandul.

“Nama BPK dan seluruh kegiatannya dalam mengamankan anggaran harus dilindungi sepenuhnya oleh negara,” tegasnya.

Dari lima anggota BPK terpilih periode 2024-2029, tiga di antaranya berasal dari partai politik besar. Daniel Lumban Tobing, Bobby Adhityo Rizaldi, dan Fathan Subchi terpilih melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar oleh Komisi XI DPR pada awal September 2024.

Meski latar belakang politik ketiganya menjadi perhatian, Komisi XI menegaskan seleksi tersebut berfokus pada kompetensi individu.