KABARBURSA.COM – Saadiah Uluputty, anggota Komisi IV DPR RI, mengungkap Indonesia diproyeksikan akan mengimpor beras hingga 5,17 juta ton sepanjang 2024. Hal itu dengan realisasi impor Januari-April 2024 telah mencapai 1,77 juta ton dan rencana impor Mei-Desember 2024 sebesar 3,40 juta ton.
Saadiah menilai seharusnya pemerintah sudah dapat mengantisipasi hal itu. Karena itu, ia meminta pemerintah tingkatkan produksi beras lokal untuk ketahanan pangan dan membantu kesejahteraan petani lokal.
“Ini kan udah ada proyeksinya, pemerintah mesti bisa mengantisipasi ini, (dengan cara) mendorong peningkatan produksi beras lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang lebih baik, penyediaan subsidi pupuk dan benih yang efektif, serta pengelolaan irigasi yang lebih baik,” ujar Saadiah lewat keterangan tertulis, Senin, 9 September 2024.
Jika proyeksi itu terbukti akurat, Saadiah khawatir impor beras sebesar 5,17 juta ton pada 2024 akan menjadi rekor tertinggi, melampaui impor beras 4,75 juta ton yang terjadi pada tahun 1999.
“Impor beras 5,17 juta ton kalau seandainya tercapai juga tentu Indonesia jadi negara importir beras terbesar di dunia, mengalahkan negara tetangga Filipina yang rerata impor berasnya di kisaran 4 juta ton setiap tahun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Saadiah menyarankan diversifikasi sumber pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan atau komoditas pertanian tertentu, seperti beras.
“Seharusnya ini dijalankan dengan mengembangkan produksi dan konsumsi berbagai jenis makanan yang berbeda untuk memastikan keamanan pangan yang lebih baik juga mengurangi risiko terkait ketergantungan satu jenis sumber pangan,” ungkap Saadiah.
Tingkatkan Produksi Beras
Di samping itu, Kementerian Pertanian saat ini berupaya meningkatkan luas areal tanam guna mengatasi kekurangan produksi beras akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Langkah ini dilakukan melalui program Optimalisasi Lahan Rawa, Pompanisasi, dan Penanaman Padi Gogo.
“Kami telah mengimplementasikan ketiga program itu sejak tiga bulan terakhir. Diharapkan luas tanam padi bisa bertambah 1 juta hektar, bahkan 1,7-2 juta hektar,” ujar Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementan, Fadjry Djufry.
Fadjry menjelaskan optimalisasi lahan rawa untuk ditanami padi ditargetkan mencapai 400 ribu hektar. Program ini dilaksanakan di 11 provinsi, antara lain Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Untuk program pemompaan, Kementan mengoptimalkan pemanfaatan sawah tadah hujan dengan sumber air permukaan dan air tanah, dengan target seluas 1 juta hektar. Dari jumlah tersebut, 500 ribu hektar berada di wilayah Jawa dan sisanya di luar Jawa.
“Terkait penanaman padi gogo, kami menargetkan seluas 500 ribu hektar. Padi gogo ini akan ditanam di lahan sela kelapa sawit atau perkebunan lainnya,” kata Fadjry.
Kebijakan Impor Beras Indonesia
2006-2007
Pada 18 Juli 2006, Direktur Perum Bulog Widjanarko Puspojo mengirim surat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai kekhawatiran menipisnya stok beras Bulog.
Menyusul hal tersebut, pada 29 Agustus 2006, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengumumkan Indonesia akan mengimpor beras. Pemerintah kemudian memutuskan mengimpor 210 ribu ton beras pada September 2006.
Pada Desember 2006, pemerintah kembali memutuskan untuk menambah impor beras sebesar 500 ribu ton untuk periode Januari-Februari 2007. Akhirnya, pada Februari 2007, pemerintah lagi-lagi memutuskan untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton.
2015-2016
Pada Oktober 2015, media Vietnam “The Saigon Times” melaporkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam menyatakan negaranya telah memenangkan kontrak untuk memasok 1 juta ton beras ke Indonesia, yang akan dikirim selama enam bulan (Oktober 2015-Maret 2016). Namun, pada 23 September 2015, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Indonesia akan mengimpor 1,5 juta ton beras.
Kemudian pada 27 September 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada impor beras hingga akhir September. Pada 19 Oktober 2015, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR menyatakan pemerintah akan impor beras tanpa menyebut berapa volumenya. Pada November 2015, izin impor beras bagi Bulog diketahui sebesar 1,5 juta ton. Pada Januari 2016, Pakistan setuju mengekspor 1 juta ton beras ke Indonesia senilai 400 juta dollar AS selama periode 2016-2019.
2023-2024
Pada 28 Agustus 2023, Direktur Perum Bulog Budi Waseso menegaskan kuota impor beras 2023 sebesar 2 juta ton tidak perlu ditambah. Namun, pada 9 Oktober 2023, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi menyebut adanya tambahan kuota impor 1,5 juta ton beras dari Kamboja, Vietnam, dan Thailand, dengan 600 ribu ton di antaranya ditargetkan tiba pada 31 Desember 2023.
Pada 7 Desember 2023, hasil rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan kuota impor beras untuk tahun 2024 sebesar 2 juta ton. Terakhir, pada 5 Februari 2024, hasil rakortas di Kementerian Koordinator Perekonomian memutuskan tambahan kuota impor beras sebesar 1,6 juta ton untuk tahun 2024.
Rekam jejak ini menunjukkan bagaimana Indonesia secara konsisten mengandalkan impor beras sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan stok akibat berbagai tantangan seperti cuaca ekstrem dan perubahan iklim. (*)
