KABARBURSA.COM – Komisi V DPR RI menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dalam RAPBN tahun anggaran 2025. Persetujuan ini diberikan dalam Rapat Kerja antara Komisi V dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu, 11 September 2024.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan persetujuan ini mengikuti hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam surat Badan Anggaran DPR RI tanggal 10 September 2024. “Komisi V DPR RI dapat menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian PUPR … dengan penambahan sebesar Rp40,59 triliun,” ujarnya.
Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas pemanfaatan dan alokasi anggaran tambahan tersebut. “Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR sepakat akan melakukan pembahasan mengenai pemanfaatan dan pengalokasian anggaran tersebut dalam rapat mendatang,” ujar Lasarus.
Dalam RAPBN 2025, Kementerian PUPR telah dialokasikan anggaran sebesar Rp75,63 triliun. Tambahan dana ini akan mendukung sejumlah program prioritas di bidang infrastruktur dan perumahan.
Untuk bidang sumber daya air, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan bendungan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 17 ribu hektare. Selain itu, kementerian juga akan fokus pada pengendalian banjir di wilayah pedesaan dan perkotaan.
Di bidang konektivitas, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, pembangunan jalan nasional akan dilanjutkan di berbagai wilayah dari Aceh hingga Papua sepanjang 128 kilometer. Selain itu, kementerian juga akan memastikan pembangunan jalan tol sepanjang 48,3 kilometer.
Dalam penyediaan layanan air minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya akan melanjutkan program penyediaan air bersih, baik di perkotaan maupun pedesaan, yang berbasis masyarakat. Program penyediaan sanitasi juga akan berlanjut, dengan fokus tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di pedesaan.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga akan melanjutkan pembangunan kawasan permukiman, gedung-gedung, dan fasilitas sekolah madrasah.
Untuk sektor perumahan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,53 triliun. Dana ini akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan hunian vertikal, seperti rumah susun, yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), guna mencapai target pembangunan hunian bagi MBR.
Paling Besar Menyusut
Meskipun Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran, anggaran keseluruhannya mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Dalam RAPBN 2024, kementerian ini menerima anggaran sebesar Rp147 triliun. Namun, pada RAPBN 2025, anggaran PUPR dipangkas menjadi Rp75,6 triliun, menjadikannya salah satu kementerian yang paling besar mengalami penyusutan.
Penurunan anggaran ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran sejumlah kementerian/lembaga untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah upaya efisiensi belanja negara. Sebanyak 51 kementerian dan lembaga negara mengalami pemangkasan anggaran dalam RAPBN 2025.
Selain Kementerian PUPR, beberapa kementerian besar lainnya juga mengalami penurunan anggaran yang signifikan, seperti Kementerian Perhubungan yang anggarannya turun dari Rp38,5 triliun pada 2024 menjadi Rp24,7 triliun pada 2025, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengalami pemotongan dari Rp97,7 triliun menjadi Rp83,1 triliun.
8 Kementerian dan Lembaga Minta Tambahan Anggaran
Beberapa kementerian mengajukan peningkatan anggaran secara signifikan dalam RAPBN 2025. Kenaikan ini diusulkan untuk memperkuat program prioritas nasional di berbagai sektor. Berikut adalah sejumlah kementerian yang mengusulkan penambahan anggaran untuk 2025:
1. Kementerian Pertanian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp68,92 triliun. Pagu indikatif di RAPBN 2025 sebelumnya ditetapkan Rp7,9 triliun
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan tambahan ini diperlukan untuk mewujudkan swasembada pangan serta mendukung proyek cetak sawah sebesar 1 juta hektare yang diusulkan dengan anggaran Rp26,91 triliun
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengusulkan tambahan Rp2,67 triliun untuk berbagai program rehabilitasi hutan, perlindungan ekosistem, dan penanganan perubahan iklim. Sementara dalam pagu indikatif 2025 telah disetujui Rp6,2 triliun.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,16 triliun. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dana tersebut untuk mendukung implementasi ekonomi biru, membantu nelayan kecil, dan memperkuat pengawasan terhadap praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Adapun dalam pagu indikatif 2025 kementerian ini memperoleh Rp6,2 triliun.
4. Kemendikbudristek meminta tambahan anggaran sebesar Rp26,44 triliun. Menristek Nadiem Makarim beralasan anggaran tambahan diharapkan dapat menopang sejumlah program prioritas kementerian, termasuk tunjangan guru, KIP Kuliah, dan revitalisasi PTN, serta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam pagu indikatif 2025, kementerian yang dipimpin Nadiem Nawar Makarim ini berjumlah Rp 83,1 triliun.
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp13,27 triliun pada 2025. Permintaan ini hampir dua kali lipat dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2025 sebesar Rp7,72 triliun. Sementara dalam pagu indikatif 2025, Kemenkominfo mendapatkan jatah anggaran Rp7,71 triliun.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan penambahan anggaran akan difokuskan untuk mendukung program-program prioritas, seperti pemeliharaan operasi (Operating Maintenance/OM) BTS 4G/Lastmile, OM Akses Internet, serta OM untuk satelit Satria 1. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan sebagai dana pendamping rupiah murni untuk Digital Bridge Solution (DBS).
6. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang meminta tambahan anggaran sebesar Rp4 triliun. Pagu indikatif Kemenlu di 2025 sebelumnya sebesar Rp9,89 triliun.
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp61,31 triliun. Masing-masing kementerian tersebut menyampaikan usulan penambahan anggaran ini saat rapat dengan beberapa DPR RI. Dalam pagu indikatif 2025, kementerian ini mendapat jatah anggaran Rp75,6 triliun.
8. Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) minta tambahan anggaran sebesar Rp27,8 triliun. Sebelumnya pagu anggaran indikatif OIKN untuk 2025 sebesar Rp505 miliar.(*)
