KABARBURSA.COM – Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk memerintahkan kepada Sri Mulyani untuk membuat program khusus terkait dengan utang Indonesia.
Seperti diketahui, Prabowo meminta Sri Mulyani untuk kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di pemerintahannya mulai 20 Oktober 2024 mendatang.
Awalnya, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengaku dirinya salah memprediksikan formasi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Kata Rizal, sebelumnya ia mengira kabinet Prabowo-Gibran akan lebih ramping untuk mempermudah pengawasan serta meningkatkan efisiensi anggaran.
“Ternyata prediksi saya salah. Saya mengira formasi kabinet Prabowo-Gibran akan lebih ramping sehingga bisa efisien dan memudahkan pengawasan. Ternyata kebalikannya, super gemuk karena mengakomodir koalisi gemuk,” kata Rizal dalam diskusi bertema ‘Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran’ yang diselenggarakan secara daring, Rabu, 16 September 2024.
Rizal menilai, dengan susunan kabinet yang gemuk ini maka kebutuhan anggaran juga akan meningkat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menambah beban utang baru, terlebih lagi mengingat perekonomian nasional yang sedang tidak stabil.
“Risikonya, anggaran yang diperlukan juga gemuk. Di tengah perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja,” ucapnya.
Dengan semakin banyaknya menteri dan wakil menteri, serta badan dan lembaga baru, alokasi fiskal untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) menjadi semakin berat. Kondisi ini menempatkan pemerintah dalam dilema, di mana alokasi anggaran yang minim untuk kementerian bisa mengakibatkan kinerja yang kurang optimal.
“Tahun ini saja ada kementerian yang protes keras karena anggarannya dipangkas, sementara target kinerjanya justru dinaikkan. Menterinya sampai mengancam kinerjanya bakal jauh tak mencapai target. Tarik-menarik anggaran ini cukup terasa di kabinet,” ujar Rizal.
Lebih lanjut, Rizal mengkritisi formasi tim ekonomi Prabowo yang banyak diisi oleh tokoh-tokoh lama yang dinilai bertanggung jawab atas utang besar yang diwariskan. Pada Agustus 2024, utang warisan dari pemerintahan Jokowi mencapai Rp8.400 triliun.
“Filosofi utang itu untuk dilunasi, bukan terus ditambah tanpa memikirkan kapan akan lunas. Akibatnya, utang semakin membengkak,” sindirnya.
Rizal menyarankan agar Prabowo meminta Sri Mulyani menyusun program khusus yang mengatur pelunasan utang, dengan menetapkan jumlah yang harus dilunasi setiap tahun dan memastikan utang tersebut digunakan untuk sektor-sektor produktif sehingga dapat memberikan manfaat untuk pembayarannya.
“Saya kira, Pak Prabowo bisa meminta Sri Mulyani membuat program khusus terkait utang. Tentukan berapa yang harus dilunasi tiap tahun dan pastikan utang tersebut digunakan untuk sektor produktif agar bisa menghasilkan manfaat untuk pelunasannya,” pungkas Rizal.
