KABARBURSA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Teguh, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil), saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri. Penunjukkan ini diresmikan melalui Keppres Nomor 125P pada 16 Oktober 2024 perihal pemberhentian Heru Budi Hartono dan pengangkatan Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
“Melalui Keppres ini, Bapak Heru Budi Hartono diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, dan Bapak Teguh Setyabudi diangkat menggantikan beliau,” ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Heru Budi menjabat sebagai Pj Gubernur sejak 17 Oktober 2022. Ia mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Anies Baswedan. Masa jabatannya kemudian diperpanjang hingga satu tahun lagi pada 17 Oktober 2023 melalui Keppres Nomor 87 Tahun 2023.
Menjelang akhir masa jabatan Heru, DPRD DKI Jakarta mengajukan tiga nama calon Pj Gubernur baru. Nama-nama tersebut termasuk Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Ketiga nama ini kemudian diserahkan kepada Kemendagri untuk dipertimbangkan.
Teguh Setyabudi dijadwalkan akan dilantik pada Jumat, 18 Oktober 2024 dan akan memimpin Jakarta sampai gubernur hasil Pilkada 2024 dilantik pada Februari 2025. Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, akan bertindak sebagai pelaksana harian (plh) gubernur hingga Teguh resmi dilantik.
Melansir laman pamjaya.co.id, Teguh juga memegang jabatan strategis di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penting di Jakarta. Selain memimpin Ibu Kota menggantikan Heru Budi Hartono, Teguh juga memiliki tanggung jawab besar sebagai Anggota Dewan Pengawas di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya atau PAM Jaya.
PAM Jaya adalah salah satu perusahaan BUMD yang bertugas menyediakan layanan air bersih bagi jutaan warga Jakarta. Sebagai Anggota Dewan Pengawas sejak 14 Juli 2022, Teguh bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan yang baik dan tata kelola perusahaan yang transparan di BUMD ini. Meski tidak terlibat dalam operasional sehari-hari, perannya sebagai pengawas sangat vital dalam memastikan kelangsungan layanan publik yang esensial seperti air minum.
Harta Kekayaan Teguh Setyabudi
Sebagai Pj Gubernur Jakarta yang baru, Teguh juga menjadi sorotan karena kekayaannya yang mencapai Rp9,2 miliar pada 2023. Berdasarkan laporan harta kekayaan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan Teguh sebagian besar terdiri dari properti, kendaraan, serta surat berharga dan kas.
Berikut adalah rincian kekayaan Teguh Setyabudi pada 2023:
Berikut adalah rincian kekayaan Teguh Setyabudi berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 31 Desember 2023:
1. Tanah dan Bangunan: Rp7.850.000.000
Teguh memiliki sejumlah properti yang tersebar di beberapa lokasi strategis, antara lain:
- Jakarta Pusat: Rp4.500.000.000
- Bogor: Rp2.000.000.000
- Depok: Rp1.350.000.000
2. Alat Transportasi dan Mesin: Rp220.000.000
Beberapa kendaraan yang dimiliki oleh Teguh adalah:
- Toyota Corolla Altis: Rp120.000.000
- Land Rover: Rp60.000.000
- Toyota Jeep: Rp25.000.000
- Honda Civic: Rp15.000.000
3. Harta Bergerak Lainnya: Rp250.000.000
4. Kas dan Setara Kas: Rp913.559.204
Total harta kekayaan Teguh Setyabudi pada 31 Desember 2023 adalah Rp9.233.559.204 tanpa hutang.
Rekam Jejak Teguh Setyabudi
Teguh Setyabudi melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-2 dengan fokus pada Teknologi Pendidikan di IKIP Negeri Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta) dan menyelesaikannya pada tahun 1997. Karier akademiknya tidak berhenti di situ; ia kemudian meraih gelar doktor di bidang Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2020, sebuah pencapaian akademis yang memperkuat posisinya sebagai seorang birokrat dengan wawasan mendalam tentang tata kelola pemerintahan.
Karier Teguh di pemerintahan dimulai sejak 1993 sebagai staf di Badan Diklat Kemendagri, di mana ia bekerja selama lima tahun hingga 1998. Seiring dengan perjalanan kariernya, Teguh berhasil menduduki sejumlah posisi strategis di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk sebagai Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri pada 2010 hingga 2014. Di tahun berikutnya, ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Otonomi Khusus dan Pemerintahan Daerah di Ditjen Otonomi Daerah dari 2014 hingga 2016.
Pada tahun 2022, Teguh diangkat menjadi Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri sebelum akhirnya pada 2023 ia diamanahkan posisi penting sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri, sebuah jabatan yang memperlihatkan kepemimpinannya dalam mengelola urusan kependudukan dan catatan sipil di seluruh Indonesia.
Tidak hanya di lingkup Kemendagri, Teguh juga beberapa kali ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur. Pada 2018, ia dipercaya memimpin Sulawesi Tenggara sebagai Pj Gubernur, dan pada 2020, Teguh kembali diangkat menjadi Pj Gubernur Kalimantan Utara. Pengalaman ini memperlihatkan kepercayaan pemerintah terhadap kapabilitasnya dalam mengelola daerah dengan tantangan yang beragam.
Sejak 2022, Teguh juga telah mengemban peran sebagai Anggota Dewan Pengawas PAM Jaya, sebuah perusahaan milik daerah yang bertanggung jawab atas distribusi air bersih di Jakarta. Tak hanya dalam ranah pemerintahan, Teguh juga dikenal aktif berorganisasi. Salah satu contohnya adalah ketika ia menjabat sebagai Ketua Pengurus Koperasi Praja Mukti Kemendagri dari 2013 hingga 2016, sebuah koperasi terbesar di lingkup pemerintah pusat yang menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan lembaga ekonomi berbasis komunitas.(*)