KABARBURSA.COM – Director of Fiscal Justice CELIOS Media Wahyudi Askar, mengatakan saat ini, proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tengah berlangsung, dengan tahapan seleksi yang ketat dan memakan waktu panjang untuk memastikan bahwa hanya individu dengan kompetensi terbaik yang diterima.
Ironisnya, jabatan-jabatan strategis di tingkat pemerintahan, termasuk menteri dan wakil menteri, justru tampaknya tidak mengikuti prinsip meritokrasi.
“Alih-alih memilih berdasarkan keahlian dan rekam jejak profesional, jabatan tersebut kini cenderung dibagi-bagikan berdasarkan kepentingan politik, termasuk posisi wakil menteri yang dulu sering diisi oleh profesional kini diberikan kepada kader partai politik,” ungkap dia dalam keterangan resmi, Jumat 18 Oktober 2024.
Oleh karena itu, dia mengatakan dalam upaya meminimalisasi pemborosan anggaran tidak ada jalan lain selain memperkuat mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.
Penguatan fungsi lembaga- lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) menjadi penjaga terakhir untuk memastikan akuntabilitas.
“BPK juga perlu diberikan wewenang lebih untuk mengaudit penggunaan anggaran kementerian dan lembaga, termasuk menindaklanjuti proses legal penegakan,” terang dia.
Selain itu, KPK dan MA juga berperan penting dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelanggar kebijakan anggaran dan pejabat yang menyalahgunakan wewenang.
Sinergi kuat antar lembaga ini akan menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. “Apabila lembaga-lembaga ini juga lemah, negara bisa kehilangan arah,” ungkap dia.
Senada, akademisi Universitas Paramadina Septa Dinata berpendapat untuk mengantisipasi kebocoran anggaran dan mencegah para menteri bermain-main dengan APBN, Septa mengusulkan agar KPK diperkuat kembali.
Menurutnya, KPK perlu diberdayakan untuk membantu presiden dalam memastikan bahwa kabinet bekerja sesuai dengan amanat konstitusi.
Selain itu, ia juga mengusulkan pembentukan unit khusus di bawah kantor presiden yang bertugas mengukur kinerja kementerian/lembaga/badan dari segi keuangan maupun kebijakan, serta berperan sebagai penengah jika terjadi perselisihan atau tumpang tindih kewenangan.
Katanya, jika sinyal antikorupsi dari presiden kuat, maka hal itu akan berpengaruh ke seluruh lapisan pemerintahan.
“Jika sinyal antikorupsi dari presiden kuat, maka akan berpengaruh ke bawah,” katanya di acara diskusi bertajuk ‘Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN?’, Rabu, 16 Oktober 2024.
Hal itu dikarenakan, dia melihat bahwa sumber pembiayaan partai dibebankan kepada para menteri. Hal itu menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi tersebut, terutama mengingat tingginya biaya pemilu di Indonesia.
“Bahkan yang terlihat sejak kemarin adalah sebuah (pemerintahan Prabowo-Gibran) adalah kabinet koalisi yang super gemuk. Jika dibandingkan dengan negara-negara besar, maka Indonesia akan mencetak sejarah karena menyusun kabinet terbesar di dunia,” ujarnya.
Prabowo Janji Pemerintahan Bersih
Kendati dia merespon positif pidato Prabowo yang menegaskan agar menteri tidak bermain-main dengan APBN merupakan angin segar yang mencerminkan keinginan menciptakan pemerintahan yang bersih. Namun, ia juga menyoroti adanya tanda-tanda kontraproduktif yang mulai terlihat.
Ia melihat, mereka yang dipanggil Prabowo ke kediaman pribadi Prabowo mayoritas berlatar belakang partai politik. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari model koalisi yang dibangun untuk mengamankan kemenangan dalam pemilu.
Terbukti, setelah pemilu, pemerintah mengakomodasi pihak-pihak yang sebelumnya berada di luar koalisinya,” kata Septa.
Dia membeberkan, bahwa sejak Reformasi 98, mayoritas menteri yang terlibat korupsi adalah kader partai. Menurut dia, masalah utamanya terletak pada desain politik kelembagaan di Indonesia. Ketika menteri berasal dari partai politik, maka menjaga independensi mereka dari pengaruh yang lebih besar akan menjadi sulit.
“Jadi masalahnya memang lebih banyak pada desain politik kelembagaan kita. Itulah akar masalah utamanya. Ketika para menteri yang berlatar belakang partai, maka independensi akan sulit dijaga dari kekuatan yang lebih besar,“ tuturnya.
Efektivitas Birokrasi Ke Publik Dan Pengusaha
Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, menyoroti pentingnya kepercayaan publik dan pengusaha terhadap efektivitas birokrasi pemerintahan. Menurutnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap daya tarik investasi di Indonesia.
Apalagi, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berencana menambah jumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) di kabinetnya.
“Pemanggilan 106 calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan memperlihatkan potensi kabinet Prabowo-Gibran yang besar,” kata Rizal dalam diskusi bertajuk ‘Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN?’, Rabu, 16 Oktober 2024.
Rizal pun membeberkan salah satu penyebab penghambat investasi masuk ke Indonesia adalah rendahnya kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap efektivitas birokrasi.
“Salah satu permasalahan yang selama ini dihadapi, masalah daya tarik investasi, adalah masalah kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha terhadap efektivitas dari birokrasi,” ungkapnya.
Dia menekankan, jika birokrasi pemerintah berjalan dengan lebih efektif, terutama dalam hal pemberian izin usaha, maka dengan sendirinya investasi akan masuk ke Indonesia. Birokrasi yang efisien berperan penting dalam mempercepat realisasi investasi dan meningkatkan daya saing.
“Perizinan yang mudah dalam berbisnis dan berusaha akan mempermudah daya saing serta mempercepat realisasi investasi,” jelas Rizal.(*)
