KABARBURSA.COM – Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, menyampaikan arahan khusus dari presiden terpilih Prabowo Subianto kepada dirinya. Prabowo, kata dia, menegaskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus tetap dilanjutkan.
Diana pun bercerita dirinya diminta untuk terus berperan mendukung pemerintahan yang akan datang, khususnya sebagai pendukung presiden dalam bidang infrastruktur.
“Tunggu saja sebentar, pelantikannya akan segera berlangsung,” ujar Diana saat berada di Kementerian PUPR, 19 Oktober 2024.
Selain IKN, Diana juga diminta untuk mempercepat proyek air baku dan air minum, serta memajukan program perumahan. “IKN sudah pasti harus dilanjutkan. Selain itu, proyek-proyek lain seperti air dan perumahan juga harus terus berjalan,” katanya.
Prabowo berencana membagi Kementerian PUPR menjadi dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.
Diana yang merupakan teknokrat di Kementerian PUPR sempat diundang ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, dan Hambalang, Bogor, pada 15 Oktober 2024. Ia juga hadir dalam agenda pembekalan calon wakil menteri dan kepala badan di Hambalang Retreat pada 17 Oktober 2024.
Diana lahir di Surakarta pada 1967, dan meraih gelar Sarjana Arsitektur dari Universitas Diponegoro pada 1991. Gelar Magister Teknik Studi Pembangunan diperolehnya dari ITB pada 2004.
Selain menjabat di Kementerian, Diana juga menjadi Komisaris di PT Brantas Abipraya (Persero), sebuah BUMN konstruksi. Berdasarkan laporan LHKPN, Diana memiliki kekayaan sebesar Rp6,39 miliar.
Diteken Prabowo
Selain memberi arahan untuk melanjutkan proyek IKN, Prabowo juga berpotensi menentukan waktu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Hal ini dibahas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi IKN, pada 6 Oktober lalu.
Pemindahan ini membutuhkan aturan berupa Keputusan Presiden. Tapi, kata Jokowi, karena masa jabatannya akan segera berakhir, maka ada kemungkinan keputusan pindah ibu kota berada di tangan Prabowo Subianto yang akan menjabat mulai 20 Oktober 2024. “Mestinya begitu. Presiden yang baru, Pak Prabowo,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota tidak hanya urusan fisik saja, tapi juga pembangunan ekosistem bagi masyarakat di dalamnya perlu dilakukan terlebih dahulu. Dia menyebut fasilitas pendidikan, kesehatan, logistik, dan fasilitas pendukung lainnya harus disiapkan terlebih dahulu.
“Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan Ibu Kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja. Tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, ekosistem itu harus jadi,” ujarnya.
Proyek Besar Anggaran Mungil
Pemerintah sebelumnya mengumumkan alokasi anggaran untuk pembangunan IKN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. hanya sebesar Rp143,1 miliar. Angka ini menandakan penurunan drastis dibandingkan anggaran sebelumnya yang mencapai Rp42,5 triliun pada APBN 2024. Penurunan anggaran ini menimbulkan tanda tanya besar tentang masa depan proyek ambisius yang dicanangkan Jokowi tersebut.
Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, melihat adanya perubahan pendekatan dari pemerintah terpilih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Meski Prabowo secara formal masih menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN, sinyalemen dari alokasi anggaran yang kecil tersebut justru menunjukkan IKN tidak lagi menjadi prioritas.
“Menurut saya Presiden terpilih, Prabowo, sebenarnya lebih realistis dan menyadari beratnya beban pembangunan IKN,” kata Yusuf saat dihubungi KabarBursa.com, Senin, 19 Agustus 2024.
Di waktu yang sama, Yusuf mengimbuhkan, lemahnya minat investor untuk masuk ke IKN hingga resistensi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dipindah ke IKN, merupakan indikasi yang semakin menambah suram masa depan IKN.
Memang, kata Yusuf, Prabowo hingga kini masih menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Namun, menurut dia, sikap tersebut hanya sementara.
“Jika hingga hari ini Presiden terpilih, Prabowo, masih menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN, menurut saya itu lebih merupakan bentuk penghormatan beliau kepada Presiden Jokowi,” ujar Yusuf.
Dia meyakini, setelah Prabowo resmi dilantik sebagai presiden, sikapnya akan berubah 180 derajat. Pandangan ini didasari oleh dua alasan utama. Pertama, IKN bukanlah janji politik Prabowo. Janji politik terbesar Prabowo sebagai Presiden Terpilih adalah program makan siang gratis atau makan siang bergizi yang membutuhkan dukungan sumber daya yang sangat besar.
Dalam banyak kesempatan, Prabowo menegaskan program makan siang gratis adalah program utama pemerintahannya. Program ini akan langsung dijalankan sejak tahun pertama kekuasaannya.
“Di beberapa kesempatan lain, Presiden terpilih maupun tim utamanya secara terbuka menyampaikan bahwa IKN meski tetap dilanjutkan namun tidak lagi menjadi prioritas. Hal ini logis dan tidak terhindarkan karena keterbatasan APBN,” kata Yusuf.
Kedua, peluang masuknya investor swasta ke IKN akan semakin sulit seiring turunnya komitmen pemerintahan baru. Yusuf menjelaskan dengan dukungan dan pemberian insentif yang luar biasa besar saja, tidak ada investor swasta yang berani masuk ke IKN karena tingginya risiko dan ketidakpastian megaproyek ini.
“Indikasi turunnya komitmen pembangunan IKN dari pemerintahan baru akan membuat pembiayaan pembangunan IKN yang 80 persennya diharapkan dari pihak swasta, akan semakin sulit diraih, bahkan hampir dapat dipastikan akan gagal,” jelasnya.
Maka, ketika dalam RAPBN 2025 anggaran pembangunan IKN hanya dialokasikan Rp143 miliar, alias turun sangat jauh dari alokasi di APBN 2024 yang Rp42,5 triliun, Yusuf menegaskan hal ini tidak terlalu mengejutkan.
“Alokasi anggaran yang hanya Rp143 miliar menunjukkan secara jelas bahwa IKN bukanlah prioritas Presiden Prabowo,” kata Yusuf.(*)
