KABURBURSA.COM – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan sedikit bocoran mengenai siapa yang akan menggantikan jabatannya itu dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Basuki, posisi tersebut akan diisi oleh seorang laki-laki.
Dalam percakapannya, secara tidak sengaja ia menyebut istilah ‘Pak Menteri’ ketika berbicara tentang pesan yang ingin disampaikannya kepada menteri baru nanti.
“Saya kira untuk Bapak Menteri PU, maaf, PU adalah kementerian teknis yang memiliki pakem Sidlacom. Setiap pekerjaan harus melalui proses Sidlacom,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat, 18 Oktober 2024.
Sidlacom merupakan budaya kerja di Kementerian PUPR, yang mencakup tahapan survei, investigasi, desain, pembebasan lahan, program aksi, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai siapa yang akan menggantikan Basuki sebagai pemimpin Kementerian PUPR.
Pernyataan Basuki ini sekaligus mematahkan spekulasi bahwa Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti, akan menjadi Menteri PUPR. Diana sebelumnya sempat menjadi sorotan karena ia adalah satu-satunya teknokrat Kementerian PUPR yang terlihat mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 14 Oktober 2024.
Selain itu, Diana juga terlihat hadir dalam acara pembekalan untuk calon wakil menteri di Hambalang Retreat pada 17 Oktober 2024.
Terkait hal ini, Diana Kusumastuti juga telah menyampaikan bahwa dirinya menerima arahan langsung dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu pesan utama yang ditekankan Prabowo adalah agar proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap dilanjutkan.
Setelah bertemu dengan Prabowo, Diana menyatakan bahwa dirinya diminta untuk terus berperan mendukung pemerintahan yang akan datang, terutama di bidang infrastruktur.
“Tunggu saja sebentar, pelantikannya akan segera berlangsung,” ujar Diana di Kementerian PUPR pada 19 Oktober 2024.
Selain proyek IKN, Diana juga menyebut ia diminta untuk mempercepat proyek air baku, air minum, dan perumahan. Hal ini menunjukkan bahwa meski belum ada kepastian soal jabatannya, Diana tetap terlibat dalam rencana besar infrastruktur pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jadi Dua Kementerian
Kabinet Prabowo-Gibran akan memisahkan Kementerian PUPR menjadi dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dan Kementerian Perumahan Rakyat (PR). Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah dipilih untuk menjabat sebagai menteri dan wakil menteri di Kementerian Perumahan Rakyat. Sementara itu, belum ada kejelasan mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Menteri Pekerjaan Umum, meski nama Diana Kusumastuti disebut-sehut menjadi kandidat kuat sebagai calon wakil menterinya.
Basuki Hadimuljono menyambut baik rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membagi Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat.
“Itu bagus menurut saya,” kata Menteri Basuki di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 11 September 2024.
Basuki menjelaskan bahwa pemisahan ini akan memfokuskan pada sektor perumahan, yang akan sangat bermanfaat. Kata dia, dengan adanya Kementerian Perumahan Rakyat, pemerintah dapat lebih efektif dalam melaksanakan program perumahan, termasuk target ambisius untuk membangun tiga juta rumah per tahun di perkotaan dan pedesaan.
“Beliau (Prabowo Subianto) memiliki program membangun tiga juta rumah per tahun di perkotaan dan pedesaan. Dengan adanya Kementerian Perumahan Rakyat maka akan lebih fokus di situ,” ujar dia.
Menurut Basuki, pencapaian program perumahan yang sebelumnya menargetkan satu juta rumah per tahun sudah sangat signifikan, mengingat total backlog perumahan saat ini mencapai sekitar sembilan juta unit.
Diharapkan, dengan adanya kementerian yang khusus menangani perumahan maka penanganan backlog ini bisa dilakukan dengan lebih efektif dan terarah.
“Dengan adanya Kementerian Perumahan Rakyat, menurut saya lebih bagus, jadi lebih fokus,” ujar dia.
Lalu, dia menyinggung persoalan rumah subsidi yang dikosongkan oleh pemiliknya. Menurut dia, dengan adanya Kementerian Perumahan Rakyat masalah rumah subsidi yang tidak terpakai dapat ditangani lebih baik.
Secara keseluruhan, lanjut Basuki, dia percaya bahwa pemisahan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat akan meningkatkan efektivitas program perumahan dan membantu mencapai target yang telah ditetapkan.
“Dengan Kementerian Perumahan Rakyat maka akan mengatasi permasalahan rumah subsidi lebih fokus,” katanya.
Pesan Basuki untuk Prabowo
Beberapa waktu lalu, Basuki Hadimuljono berpesan kepada Prabowo Subianto agar memperkuat kebijakan subsidi di sektor perumahan. Menurut dia, persoalan backlog dapat diatasi dengan memperbaiki ketersediaan rumah yang terjangkau, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli rumah melalui subsidi.
“Kita harus mempersiapkan dan memperbanyak subsidi perumahan untuk mengatasi backlog ini,” kata Basuki, Jumat, 23 Agustus 2024.
Ia juga memberikan gambaran tentang pencapaian program Sejuta Rumah yang dimulai tahun 2015. Hingga tahun 2024, program ini telah berhasil merealisasikan sekitar 9,2 juta unit rumah.
Basuki mengatakan percepatan penyediaan rumah murah merupakan kunci untuk menghadapi tantangan daya beli masyarakat saat ini. Menurutnya, rumah subsidi dengan harga antara Rp144 juta hingga Rp160 juta masih sangat terjangkau dan menjadi solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
“Rumah dengan harga Rp144 juta sampai dengan Rp160 juta masih bisa terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBRI,” katanya.(*)
