KABARBURSA.COM – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp4.510 triliun pada tahun 2025.
Proyeksi ini berdasarkan alokasi anggaran MBG sebesar Rp71 triliun, yang ditujukan untuk sekitar 19,47 juta individu, termasuk anak sekolah dan ibu hamil serta menyusui.
“Anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis pada tahun 2025 diperkirakan dapat mendorong PDB sekitar Rp4.510 triliun, setara dengan 34,2 persen dari total PDB,” tulis Indef dalam siaran persnya, Sabtu, 19 Oktober 2024.
Indef juga mencatat bahwa dampak program MBG terhadap PDB diperkirakan akan meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta dan alokasi anggaran.
Misalnya, pada tahun 2026, dengan alokasi Rp109,7 triliun dan 30,46 juta penerima, dampak ke PDB diprediksi mencapai Rp6.967,2 triliun. Pada tahun 2027 dan 2028, proyeksi tersebut meningkat menjadi Rp9.479,4 triliun dan Rp14.219,1 triliun, dengan anggaran masing-masing sebesar Rp149,2 triliun untuk 41,45 juta penerima dan Rp223,8 triliun untuk 62,17 juta penerima.
Untuk tahun 2029, dengan perkiraan anggaran sekitar Rp298,4 triliun untuk 82,9 juta penerima, dampak terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp18.958,8 triliun.
“Artinya, setiap Rp1.000 yang diinvestasikan dalam program ini akan memberikan manfaat sebesar Rp63.500 bagi perekonomian,” papar Indef.
Sehari dapat Dua Kali Makan Bergizi Gratis
Sebelumnya, Direktur Indef Esther Sri Astuti memperkirakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melaksanakan program Makan Bergizi Gratis pada pagi dan siang setiap hari sekolah. Dia menilai, hal itu akan memberatkan keuangan negara.
“Pasti akan memberatkan keuangan negara,” kata Esther kepada Kabar Bursa, Rabu 9 Oktober 2024.
Meski begitu, dia mengakui bahwa program Makanan Bergizi Gratis ini dapat memberikan efek positif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jika diberi kesempatan untuk berpartisipasi.
Namun, Esther menilai, dampaknya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan program investasi di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Tetapi jika dibandingkan program investasi di sektor pendidikan untuk upgrade kualitas pendidikan makan program makan bergizi gratis lebih kecil multiplier effectnya,” jelas dia.
Namun, mengingat bahwa program ini merupakan janji kampanye politik Prabowo-Gibran, maka sepertinya sulit untuk dibatalkan. Meski begitu, Esther menyarankan agar skema yang paling efisien untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis ini yaitu dengan cara desentralisasi.
“Skema yang paling efisien untuk program Makan Bergizi Gratis yaitu dilakukan dengan cara desentralisasi, karena akan mengurangi biaya logistik,” tutur Esther.
Selain itu, dia menekankan, pentingnya standarisasi gizi dan kesehatan agar tidak terjadi masalah kesehatan setelah mengonsumsi makanan tersebut, seperti sakit perut dan sebagainya.
“Harus ada standarisasi gizi dan kesehatan makanan itu. Jangan sampai setelah makan sakit perut,” pungkasnya.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis direncanakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp800 miliar per hari.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memfokuskan perhatian pada penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui investasi yang signifikan dalam program ini.
Jika program ini dijalankan secara penuh, akan ada sekitar 82,9 juta penerima manfaat dengan total anggaran mencapai Rp400 triliun.
“Ketika program ini dilaksanakan, Badan Gizi Nasional akan mengeluarkan Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi masa depan SDM, di mana sekitar 75 persen dari jumlah tersebut akan digunakan untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, yakni sekitar Rp800 miliar per hari,” jelas Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta.
Anggaran Rp800 miliar tersebut akan dialokasikan untuk membeli bahan baku makanan dari produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat.
“Salah satu masalah dalam ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi ini, kami berharap likuiditas di desa akan meningkat,” tambah Dadan.
Dalam uji coba program ini yang melibatkan 3.000 anak, dibutuhkan sekitar 200 Kg beras, 350 Kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 Kg sayuran, dan 600 liter susu per hari.
“Jika program ini berjalan sepenuhnya, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang akan melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini merupakan skala yang sangat besar,” terangnya.
Sebagai contoh, jika satu satuan pelayanan memerlukan 350 Kg sayuran setiap hari, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berkoordinasi dengan petani untuk menanam sayuran sesuai kebutuhan tersebut. Kebutuhan 600 liter susu per hari juga setara dengan produksi dari 60 ekor sapi untuk satu satuan pelayanan.
“Kami ingin memperoleh bahan baku dari BUMDes dan koperasi. Jadi, jika ada pengusaha besar yang ingin bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, mereka dapat berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes agar mereka juga mendapatkan manfaat ekonomi dari program ini,” ungkap Dadan.
Program ini direncanakan akan mulai beroperasi pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, Badan Gizi Nasional akan melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan cakupan yang lebih luas pada November 2024. Penentuan sasaran peserta uji coba akan dilakukan melalui pihak sekolah, sambil mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah untuk mendapatkan data yang akurat.
Dia memastikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara terpusat dan terkontrol. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang melaksanakan program ini.
“Karena kami tidak bisa mengandalkan data sekunder yang bersifat dinamis, jumlah peserta baru akan ditentukan saat satuan pelayanan tersedia di daerah,” jelas Dadan. (*)
