KABARBURSA.COM – Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menanggapi rencana pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang ingin membangun 3 juta rumah setiap tahunnya.
Rencana ini terbagi, 1 juta unit dibangun di perkotaan dan 2 juta unit rumah dibangun di pedesaan atau pesisir.
Sekretaris Umum Apersi, Daniel Djumali menilai inisiatif pemerintah memberikan angin segar bagi masyarakat berhasil rendah (BMR) yang mendambakan rumah layak huni.
Namun, dia mengingatkan, harapan ini bisa menjadi ilusi jika pemerintah gagal mengatasi masalah krusial, yaitu perizinan.
“Seharusnya program ini bagus, membuka lebih banyak kesempatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau di pedesaan dan pesisir mendapatkan rumah layak huni, asalkan perizinan, pembiayaannya disiapkan semua,” kata Daniel kepada Kabar Bursa saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.
Dia jelaskan, permasalahan akan muncul berkaitan dengan persiapan pembangunan rumah rakyat sangat erat dengan proses perizinan.
Menurutnya, perizinan harus diproses dengan cepat, mengingat lahan dan desain rumah sudah tersedia, tetapi sering kali mengalami kendala.
“Permasalahannya kerap soal perizinannya. Perizinan itu harus cepat. Padahal sudah ada lahannya, sudah ada rumahnya, tapi enggak bisa di-akad,” ungkap Daniel.
Hal lainnya, lanjut Daniel adalah, pemerintah terkadang menambah syarat yang diperlukan kepada masyarakat yang ingin memiliki rumah. Dia mencatat, saat ini terdapat 29 syarat dan ketentuan, serta lima lampiran yang harus dipenuhi, padahal sebelumnya hanya diperlukan satu lembar dokumen.
“Terkadang pemerintah menambahkan persyaratan. Sekarang aja ada 29 syarat dan ketentuan, serta lima lampiran. Padahal dulu cuma selembar saja,” tuturnya.
