KABARBURSA.COM – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan anggaran sebesar Rp41,9 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024, dengan realisasi hingga 25 Oktober 2024 mencapai 57,8 persen atau sekitar Rp24,22 triliun.
“Anggaran infrastruktur untuk IKN 2024 mencapai Rp41,9 triliun, dengan pelaksanaan paket fisik yang telah terealisasi sebesar 57,8 persen per 25 Oktober 2024,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.
Dody merinci alokasi anggaran tersebut, termasuk Rp1,45 triliun untuk sektor Sumber Daya Air (SDA), yang difokuskan pada pengendalian banjir di DAS Sanggai 1A di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir di Sungai Sepaku, serta pembangunan embung KIPP.
Untuk bidang Bina Marga, dialokasikan Rp19,2 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, seperti akses ke Masjid IKN, Dermaga Logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan di sisi Barat dan Timur, serta beberapa ruas Jalan Tol, termasuk Seksi 1, 3A, 3B, dan 6C-1. Termasuk pula proyek duplikasi Jembatan Pulau Balang dan jalan akses ke Bandara VVIP.
Pada sektor permukiman (Cipta Karya), anggaran sebesar Rp12,93 triliun dialokasikan untuk pembangunan Gedung Istana Negara, lapangan upacara, Istana Garuda, serta Gedung Kementerian Koordinator dan jaringan perpipaan.
Alokasi terakhir sebesar Rp8,37 triliun diperuntukkan bagi perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Hankam, serta Paspampres, dan untuk pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN serta fasilitas Dormitory PSSI.
Sedangkan untuk tahun 2025, Dody menyebutkan, Kementerian PU akan mengalokasikan Rp13,21 triliun untuk melanjutkan proyek pembangunan IKN tersebut.
Pembangunan IKN bukan Prioritas Prabowo
Di kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan keberlanjutan pembangunan IKN di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Kata dia, selain pembangunan gedung legislatif, yudikatif dan eksekutif, pembangunan lainnya di IKN bukan hal yang prioritas, dengan alasan, anggaran yang dimiliki negara terbatas sehingga harus disesuaikan.
“Yang diutamakan terlebih dahulu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selain itu diatur dan disesuaikan dengan kesiapan uang di kantong. Kira-kira seperti itulah bahasanya,” jelas Dody.
Justru, arahan yang diberikan Presiden Prabowo yaitu mendukung program swasembada pangan sebagai upaya dari menyiapkan ketahanan pangan nasional. Mengingat kondisi ekonomi global saat ini sedang bergejolak.
“Artinya, IKN tetap kita proses, tapi fokus kita sekarang ini lebih ke arah ketahanan pangan,” ujarnya.
Lanjut Dody, pihaknya diminta oleh Prabowo untuk membangun sarana prasarana yang menunjang kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong produksi pangan Indonesia.
“Tanya saja ke Menteri Pertanian. Kita kan cuma supporting unit, tukangnya, mandornya. Tapi mandornya Kementerian Pertanian,” tuturnya.
Namun, Dody tidak menyebutkan anggaran yang akan dialokasikan untuk membangun infrastuktur ketahanan pangan tersebut.
“Belum pernah bicarakan itu secara detail,” tukasnya.
Dia hanya menyatakan pihaknya akan lebih fokus untuk mengoptimalkan dan revitalisasi. Katanya, jika melakukan pembangunan bendungan (dam) membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa bertahun-tahun.
“Lebih baik mengoptimalisasikan, merevitalisasi, membangun dam lama. Kemudian sisanya kita mainkan di irigasi primer, skunder dan tersier. Insya Allah bisa lebih cepat untuk mendukung swasembada pangan,” pungkas Dody Hanggodo.
Anggaran Swasembada Pangan Rp139,4 Triliun
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk mencapai swasembada pangan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.
Zulkifli Hasan mengatakan, dirinya dan Presiden Prabowo membahas soal langkah-langkah strategis menuju kemandirian pangan.
Presiden Prabowo menetapkan target swasembada pangan ini agar terealisasi pada tahun 2028 atau 2029.
“Saya telah menyampaikan program-program yang harus diselesaikan kepada Presiden. Insya Allah, dengan sinergi dan usaha bersama, target swasembada pangan 2028-2029 dapat kita capai,” ungkap Zulkifli.
Terkait persoalan anggaran, Zulkifli menyebutkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk melaporkan kebutuhan anggaran untuk swasembada pangan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) ini merinci bahwa anggaran Rp139,4 triliun akan dialokasikan di berbagai lembaga, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pupuk, dana desa, dan pemerintah daerah.
“Tadi pagi, kami sudah membahas anggaran ini bersama Kementerian Keuangan,” tambah Zulkifli Hasan. (*)
