KABARBURSA.COM – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengakui bahwa pengawasan dana desa masih menjadi persoalan yang kerap dihadapi kementerian yang dipimpinnya. Sepanjang tahun 2015-2024, tercatat sebanyak Rp610 triliun dana desa tersalurkan.
“Pengawasannya masih belum maksimal, kami sudah membentuk tim sekarang. Membuat roadmap pengawasan yang dipimpin oleh PRZ. Hasil diskusi kita kemarin itu saya coba teliti betul termasuk digitalisasi dan lain sebagainya,” kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 November 2024.
Yandri menyebut, minimnya pengawasan terjadi lantaran banyaknya kepala desa yang belum mengerti tentang pembukuan. Hal itu dia simpulkan seusai berdiskusi dengan Kejaksaan Agung ihwal alokasi dana desa. Dia menyebut, para kepala desa yang dipilih, berdasarkan ketokohan tanpa melihat kemampuan pembukuan alokasi dana desa.
“Penggunaan anggarannnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua, jadi memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu saya kira itu PR kita,” jelasnya.
Bahkan, dia juga mengungkap, anggaran ketahanan pangan yang digelontorkan Kemendes PDT kerap hilang tanpa jejak. Sementara di tahun 2025, tutur Yandri, Kemendes PDT menganggarkan 20 persen dari total anggaran Rp71 triliun untuk ketahanan pangan di desa.
“Sekitar Rp71 triliun (anggaran Kemendes PDT), untuk ketahanan pangan minimal 20 persen sekitar Rp16 trilun. Bukan juga hal yang kecil. Kami, kalau selama ini yang saya lihat itu, Pak Ketua, begini, Pak, uang untuk ketahanan pangan itu sepertinya habis tak berjejak di, Pak. Enggak ada jejaknya,” ungkapnya.
Karenanya, Yandri sendiri berencana memaksimalkan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, anggaran Rp200 juta yang digelontorkan pemerintah akan lebih dimanfaatkan untuk perputaran ekonomi desa.
“Misalkan desa perikanan nila, ya sudah, jadi dari Rp200 juta dana desa itu bergulir. Ikannya dijual dapat duit lagi. Kalau selama ini enggak. Dana Desa itu hilang mungkin enggak ada jejaknya untuk ketahanan pangan,” jelasnya.
Untuk memaksimalkan program tersebut, Yandri mengaku telah menandatangani nota kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Di sisi lain, dia juga mengaku akan menggandeng Kapolri dan TNI untuk memaksimalkan fungsi pengawasan. Hal itu dilakukan juga untuk mendukung tercapainya swasembada pangan sebagaimana yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi di desa itu bergerak. Jadi kita menggelontokan dana desa itu bukan untuk dihabisi tapi untuk dimaksimalkan,” tutupnya.
Bakal Gandeng Swasta
Diberitakan sebelumnya, Yandri menyebut, pembangunan desa ke depan akan melibatkan 400 perusahaan swasta. Artinya, kata dia, pihak swasta tidak hanya menikmati sumber daya alam (SDA) daerah tersebut, melainkan juga terlibat dalam pembangunan desa.
“Maka pihak swasta, apalagi pihak swasta itu sedang menikmati tanah air desa itu, maka sejatinya sekarang kita memaksimalkan peran swasta juga. Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 perusahaan CSR yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal,” katanya.
Yandri pun meminta masukan kepada pimpinan Komisi V untuk mewujudkan kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan desa. Ke depan, dia mengaku akan memetakan desa mana saja yang pembangunannya perlu di masifkan.
“Tentu kami siap menyambungkan dengan para pihak yang kami anggap layak dan bisa bertanggung jawab untuk membangun desa yang masif perlu kita sentuh secara serius,” ungkapnya.
Di sisi lain, Yandri juga mengaku telah melakukan kunjungan ke Desa Kamojing, Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Yandri menyebut desa itu memiliki potensi ekonomi yang besar. Di sisi lain, dia juga menyebut terdapat peran swasta dalam membangun Desa Kamojing, yakni PT Pupuk Kujang dan PT Mandala.
“Bagus sekali di Desa Kamojing, ada danau yang dikerja samakan dengan PT Mandala dan Pupuk Kujang. Jadi kalau Pak Ketua, tadi sampaikan bahwa desa itu mesti dikolaborasikan, betul. (Karena) kalau (mengandalkan) dari dana desa enggak mungkinlah,” jelasnya.
Hingga saat ini, dia juga mencatat sebanyak 10.463 desa tertinggal dan sangat tertinggal. Di desa tertinggal itu, tutur Yandri, banyak masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan listrik, infrastruktur, hingga kebutuhan dasar lainnya.
Dia mengaku akan turun gelanggang untuk memastikan persoalan di desa-desa tertinggal dapat diselesaikan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Yandri juga mengaku telah mengingatkan pihak swasta untuk membantu pembangunan desa.
“Kami sudah mengajak para perusahaan saya sudah bilang kemarin, ‘Eh kamu, saya bilang, sudah banyak makan hasil dari sekitar desa itu. Masa nggak mau membangun desa’. ‘Siap, Pak’. Jadi saya agak keras mohon maaf, nih, kalau gaya saya agak menekan tapi demi kebaikan. Bukan untuk saya,” tutupnya. (*)
