KABARBURSA.COM – Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensat mengapresiasi kinerja sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto. Prabowo bersama kabinetnya telah bekerja selama sekitar 20 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
“Setelah 20 Oktober 2024 dilantik, kita memang menemukan beberapa pernyataan dan kebijakan yang mengejutkan, namun tak sedikit juga yang menunjukkan kemajuan di bidangnya dan ini patut diapresiasi,” ujar Hensat kepada wartawan, Jumat, 8 November 2024.
Menurut Hensat, beberapa menteri sudah menunjukkan komitmen yang layak diacungi jempol, seperti Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) Meutya Hafid.
Erick, kata Hensat, berperan penting dalam pembentukan holding BUMN terbaru, Danantara, yang menguntungkan ekonomi nasional. Sementara itu, Meutya dipuji atas komitmennya dalam memerangi judi online. “Erick telah melakukan langkah strategis yang menguntungkan perekonomian nasional dengan Danantara, sementara komitmen Meutya dalam judi online juga patut diapresiasi,” jelas Hensat.
Ia juga memuji kreativitas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri UMK Maman Abdurrahman. Menurutnya, gebrakan keduanya layak diapresiasi. “Ara (Sapaan akrab Maruarar) dengan inisiatifnya menjadikan lahan koruptor sebagai lahan rumah murah, dan Maman yang bersama presiden menghapus utang para nelayan serta petani menunjukkan mereka responsif terhadap isu-isu di masyarakat dan patut dicontoh,” ujarnya.
Hensat juga memuji Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Menurutnya, Haikal berperan dalam mereformasi sektor produk halal, sementara Yassierli membawa angin segar bagi kesejahteraan pekerja. “Keduanya juga patut disorot. Masalah produk halal ini bisa jadi refleksi pemerintah dalam mengawasi pasar, sementara soal UMP ini juga membuat para pekerja merasa terjamin saat ini,” ujarnya.
Beberapa menteri lain yang layak diapresiasi menurut Hensat adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Batau Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar. Namun, Hensat mengingatkan tantangan besar masih menanti Kabinet Merah Putih. Menurutnya, isu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial harus menjadi perhatian utama.
“Konsistensi dalam menjalankan amanat masyarakat ini diperlukan meski saat ini banyak perkembangan positif di beberapa isu mendesak yang perlu diatasi,” kata Hensat.
Hensat mengingatkan kabinet Prabowo untuk menjaga momentum positif yang telah dicapai. “Mereka harus bisa meningkatkan kepercayaan publik yang sempat menurun akibat beberapa insiden politik di pemerintahan sebelumnya dengan kebijakan yang tepat dan nyata,” katanya.
Bikin Geleng-geleng Kepala
Di sisi lain, beberapa pernyataan menteri menuai kontroversi. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, misalnya, mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk kementeriannya. Pigai beralasan, anggaran tersebut diperlukan untuk pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik.
Permintaan ini menuai berbagai tanggapan dari publik dan pengamat. Beberapa pihak mempertanyakan urgensi dan peruntukan anggaran sebesar itu, mengingat pagu anggaran Kementerian HAM pada 2024 hanya sebesar Rp64,855 miliar.
Pigai menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan untuk penambahan jumlah pegawai, pembangunan universitas HAM, serta sosialisasi HAM ke masyarakat luas. Ia menekankan pentingnya membumikan HAM di seluruh nusantara dan mengubah pola pikir masyarakat tentang HAM. Meski demikian, permintaan anggaran ini menimbulkan perdebatan mengenai prioritas dan efisiensi penggunaan dana negara. Beberapa pihak menilai perlu kajian mendalam sebelum menyetujui penambahan anggaran sebesar itu.
Kontroversi ini menjadi tantangan bagi Kabinet Merah Putih dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.
Selain itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia, Yandri Susanto, juga menjadi perhatian setelah menggunakan kop surat resmi kementerian untuk undangan acara haul almarhumah ibunya. Tindakan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Mahfud MD, yang menilai penggunaan atribut resmi pemerintah untuk kepentingan pribadi kurang tepat.
Mahfud bahkan mengunggah dokumen surat berkop Menteri Desa tersebut di akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, Mahfud menulis “Saran hari ke-2 kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah inirai menteri, maka ini keliru. Acara seperti haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya hati-hati.”
Berdasarkan dokumen yang beredar, surat tersebut bertanggal Senin, 21 Oktober 2024, bertepatan dengan hari pelantikan menteri kabinet Prabowo-Gibran. Dalam surat itu, undangan acara haul dan syukuran ditujukan kepada kepala desa, staf desa, kader RW, dan kader PKK di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Acara syukuran dan haul tersebut digelar bersamaan dengan peringatan Hari Santri. Berdasarkan isi surat, kegiatan ini diadakan di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten.(*)
