KABARBURSA.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 berpotensi mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia.
Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membedakan Trump dari Presiden AS saat ini, Joe Biden, adalah pandangan yang berbeda terkait isu perubahan iklim.
“Trump memiliki sikap yang sangat berbeda terkait perubahan iklim dibandingkan Biden. Dalam hal komitmen penurunan emisi CO2, terutama yang berasal dari sektor energi, Trump tidak mengikuti pendekatan yang diterapkan oleh Biden,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat, 8 November 2024.
Menurut Sri Mulyani, perbedaan pandangan ini, yang mencerminkan perbedaan ideologi antara Partai Republik (Donald Trump) dan Partai Demokrat (Joe Biden), dapat berdampak pada kebijakan energi dan perubahan iklim di AS. Hal ini, pada gilirannya, diperkirakan akan memengaruhi harga minyak dunia dan tren masa depan terkait masalah energi dan perubahan iklim.
Selain itu, Sri Mulyani juga menilai bahwa jika Trump terpilih kembali, banyak kebijakan yang akan berubah di AS. Perubahan ini tidak hanya akan memengaruhi sektor energi, tetapi juga ekonomi domestik dan politik internasional. Beberapa kebijakan yang mungkin akan berubah meliputi penurunan pajak korporasi dan ekspansi belanja pemerintah.
Trump juga diperkirakan akan lebih agresif dalam kebijakan perdagangan, termasuk kemungkinan kenaikan tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan AS, terutama barang-barang yang berasal dari China.
Selain itu, kebijakan luar negeri Trump mungkin akan mencakup upaya untuk mengurangi ketegangan internasional, termasuk gencatan senjata di berbagai kawasan konflik global.
“Dampak dari perubahan kebijakan ini, terutama terkait keamanan dan perang di berbagai kawasan, akan menjadi perhatian dunia,” jelas Sri Mulyani.
Defisit APBN Melebar, Capai Rp309,2 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa hingga Oktober 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp309,2 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut defisit ini setara dengan 1,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit APBN sampai akhir Oktober mencapai Rp309,2 triliun, atau sekitar 1,37 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam acara konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 8 November 2024.
Meskipun defisit tersebut terus meningkat, Sri Mulyani menegaskan bahwa angka tersebut masih dalam batas target pemerintah, yaitu defisit 2,29 persen dari PDB.
“Angka ini masih lebih kecil dari pagu defisit APBN 2024 yang disepakati dengan DPR,” ujarnya.
