Scroll untuk baca artikel
Makro

Menteri PKP Usul, BTN Ganti Nama Jadi KPR

×

Menteri PKP Usul, BTN Ganti Nama Jadi KPR

Sebarkan artikel ini
dirut btn nixon napitupulu
BTN -Direktur BTN Nixon Napitupulu bertemu dengan Menteri PKP Maruarar Sirait membicarakan rumah murah untuk rakyat di Menara BTN, Jakarta, Jumat, 8 November 2024. (Foto: Ayyubi Kholid/Kabar Bursa)

KABARBURSA.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan agar PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk atau BBTN mengganti nama menjadi Bank Perumahan Rakyat (BPR).

Usulan ini, menurut Maruarar, bertujuan agar BTN bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mendukung program perumahan rakyat.

“Saya rasa BTN perlu mengganti nama menjadi Bank Perumahan Rakyat agar bisa lebih fokus. Nama baru ini akan mencerminkan jati diri BTN, mengingat kita sering menggunakan istilah yang tidak substansi,” ujar Maruarar dalam pertemuan yang digelar di Menara BTN, Jakarta, pada Jumat, 8 November 2024.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tito Karnavian, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Pembahasan utama dalam pertemuan itu adalah strategi untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun, yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebutkan telah bertemu dengan Nixon enam kali sejak dilantik sebagai Menteri PKP. Dalam kesempatan ini, dia meminta BTN untuk memfasilitasi beberapa kebijakan yang dapat mendorong peningkatan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Indonesia, seperti penghapusan PPN 11 persen untuk perumahan rakyat dan pengurangan PPh serta retribusi.

“Beberapa hal yang kami harapkan adalah pengurangan atau penghapusan PPN perumahan 11 persen, PPh 2,5 persen, dan retribusi 2,5 persen. Dengan demikian, biaya produksi dari pengembang dapat ditekan hingga 21 persen,” jelas Nixon.

Hal ini diharapkan akan berdampak pada penurunan harga KPR agar lebih terjangkau oleh masyarakat.

Maruarar menambahkan, berbagai masukan dari industri akan menjadi perhatian serius pemerintah. Ia optimistis bahwa kolaborasi antara pemerintah dan BTN dapat menyelesaikan berbagai tantangan yang ada.

Fokus kementeriannya saat ini adalah merealisasikan program 3 juta rumah per tahun, yang rencananya dimulai pada awal 2025. Program ini mencakup pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.