KABARBURSA.COM – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengusulkan pembentukan Program Susu Nasional sebagai upaya memperkuat industri pengolahan susu dalam negeri sekaligus mendukung program makan bergizi gratis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi susu dan memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak, dengan dukungan anggaran yang signifikan.
Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis di tahun 2025, dengan Rp14 triliun di antaranya dialokasikan khusus untuk susu.
“Saat ini, koperasi susu di Indonesia hanya mampu menyediakan produk susu senilai Rp1,5 triliun. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan nasional, sehingga perlu ada dorongan besar agar koperasi-koperasi susu dapat meningkatkan kapasitas produksinya,” kata Budi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koperasi, Senin, 11 November 2024.
Budi menjelaskan bahwa Kementerian Koperasi saat ini tengah mencari solusi untuk meningkatkan produksi susu domestik. Saat ini, terdapat 59 koperasi susu di Indonesia yang memiliki sekitar 200 ribu ekor sapi perah, dengan rata-rata produksi 12 hingga 18 liter susu per ekor per hari. Menurutnya, produktivitas ini perlu ditingkatkan hingga mencapai minimal 20 liter per ekor per hari.
“Selain peningkatan produktivitas, kami juga menekankan pentingnya hilirisasi produk susu. Jangan hanya menjual susu segar, tetapi koperasi susu juga harus terlibat dalam pengolahan produk untuk mendapatkan nilai tambah,” ujar Budi.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini menekankan bahwa pakan dan bibit sapi perah berkualitas adalah faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas susu. Berdasarkan diskusi dengan para pakar peternakan, Budi menyebutkan bahwa ketersediaan pakan yang mencukupi sangat penting agar setiap sapi perah dapat menghasilkan susu dalam jumlah optimal.
Kebijakan ini, lanjutnya, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian pangan, khususnya di sektor susu segar. Dengan adanya hilirisasi, koperasi susu diharapkan dapat memproduksi produk susu olahan, seperti susu pasteurisasi atau UHT, yang siap konsumsi.
Budi menyebutkan bahwa pengembangan produk olahan susu melalui hilirisasi adalah langkah penting untuk mewujudkan kemandirian industri susu dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Ia menekankan bahwa inovasi ini tidak hanya merupakan strategi produksi, tetapi juga upaya untuk membekali koperasi dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
Ketua Umum Relawan Projo ini mengungkap bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14 triliun untuk mendukung penyediaan produk susu dalam program makan bergizi gratis. Tidak hanya susu sapi, produk susu lainnya seperti susu ikan dan susu kedelai juga akan dipertimbangkan, sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak-anak di berbagai daerah.
“Nantinya, Badan Gizi Nasional akan menilai dan memilih produk susu yang sesuai. Alternatif seperti susu ikan atau susu kedelai akan dievaluasi untuk melihat apakah kandungan gizinya dapat memenuhi kebutuhan protein anak-anak,” jelas Budi.
Budi juga menekankan bahwa hilirisasi produk susu koperasi harus terus didorong agar koperasi dapat menawarkan produk-produk bernilai tambah, seperti yoghurt, keju, dan susu dengan berbagai varian rasa. Menurutnya, produk seperti susu rasa stroberi atau cokelat lebih disukai anak-anak, sehingga inovasi produk sangat penting untuk memperluas pangsa pasar.
“Rumah produksi bersama menjadi penting di sini. Rumah produksi ini akan membantu koperasi mengembangkan produk susu dalam berbagai bentuk, mulai dari susu kemasan, yoghurt, hingga keju, sehingga koperasi dapat berperan sebagai pendukung utama program makan bergizi gratis,” papar Budi.
Tinjau Langsung Permasalahan
Sebagai langkah lanjutan, Budi bersama Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, akan turun langsung ke daerah-daerah penghasil susu untuk meninjau kesiapan koperasi dalam mendukung program ini. Ferry dijadwalkan berkunjung ke Boyolali, sementara Budi akan melakukan kunjungan ke Lembang, Pangalengan, Bandung, dan Sukabumi.
“Kami ingin memastikan bahwa koperasi susu siap berkontribusi secara maksimal. Melalui inovasi produk dan penyesuaian nutrisi sesuai kebutuhan, kami berharap koperasi dapat berperan penting dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui program makan bergizi gratis,” tutup Budi.
menjelaskan bahwa penghentian sementara penerimaan susu dari koperasi karena pemeliharaan mesin (maintenance) menyebabkan pengepul susu harus menalangi pembayaran susu dari peternak yang tidak dapat disalurkan.
“Koperasi mengalami kesulitan dalam menyalurkan susu yang sudah terkumpul per harinya, sementara koperasi tetap harus menerima setoran susu dari anggota,” kata Budi.
Selain itu, Budi menjelaskan bahwa meskipun produksi susu meningkat, koperasi menghadapi kesulitan dalam menyalurkan stok susu yang mencapai 100 ton per hari. Hal ini disebabkan oleh penghentian penerimaan susu dari Industri Pengolahan Susu (IPS) selama periode tertentu.
Masalah ini semakin diperparah oleh keputusan IPS untuk menghentikan sementara penerimaan susu dari koperasi dengan alasan pemeliharaan mesin.
“Kondisi ini tentu menjadi beban berat bagi koperasi dan peternak yang telah bekerja keras memenuhi pasokan susu segar setiap hari,” jelas Budi.
Saat ini, di Boyolali, dampak dari kebijakan ini sangat dirasakan oleh koperasi, usaha dagang (UD), dan pengepul susu perseorangan. Sekitar 50 ribu liter susu, yang setara dengan nilai sekitar Rp400 juta, gagal terserap setiap harinya akibat pembatasan kuota dari IPS. Setiap hari, Boyolali mengalami kelebihan stok susu segar sebanyak 30 ton yang tidak bisa disalurkan ke pabrik.
KUD Mojosongo, salah satu koperasi susu terbesar di Boyolali dengan 4.200 anggota, juga merasakan dampak signifikan dari kebijakan ini.
Dari total produksi susu segar sebanyak 161 ton per minggu, KUD Mojosongo menyalurkan 75 ton ke IPS Friesen Flag, 45 ton ke Freshland, dan 30 ton ke Diamond. Namun, karena pembatasan kuota oleh IPS, sekitar 18 ton susu setiap hari mengalami penundaan penyaluran, dan 5 ton di antaranya terpaksa dibuang karena keterbatasan penyimpanan.
KUD Mojosongo berharap pemerintah dan industri segera mengambil langkah untuk mengembalikan penyerapan 20 persen produksi susu nasional, yang selama ini menjadi bagian utama dari pasokan susu lokal di Indonesia.
“Dukungan dari semua pihak, terutama dari IPS, sangat penting agar produksi susu koperasi dapat terserap optimal dan kesejahteraan peternak terus terjaga,” pungkasnya. (*)
