KABARBURSA.COM - Pakar ekonomi dan bisnis dari Universitas Hasanuddin, Hamid Paddu, menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan tekanan besar terhadap biaya impor bahan baku, termasuk komoditas energi dan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Situasi tersebut dinilai semakin pelik mengingat Indonesia telah berstatus sebagai net importir minyak sejak 2004.
Memasuki pertengahan Mei 2026, rupiah terus bergerak dalam tekanan. Mata uang domestik bahkan menembus level psikologis Rp17.500 per dolar AS. Pada perdagangan Kamis, 14 Mei 2026, kurs rupiah ditutup di kisaran Rp17.529 per dolar AS.
Menurut Hamid, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak membuat gejolak kurs menjadi faktor yang sangat menentukan terhadap pembentukan harga BBM di dalam negeri.
Ia menjelaskan, kebutuhan konsumsi energi nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel minyak per hari. Namun kapasitas produksi domestik hanya berkisar 650 ribu barel per hari, sehingga lebih dari separuh kebutuhan energi nasional harus dipenuhi melalui impor.
“Impor tentu dibeli menggunakan valuta asing, dalam hal ini dolar AS. Karena itu, nilai tukar rupiah sangat memengaruhi harga BBM,” ujar Hamid dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, tekanan yang dihadapi sektor energi saat ini datang dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, harga minyak mentah global melonjak jauh di atas asumsi APBN 2026. Di sisi lain, rupiah juga mengalami depresiasi cukup dalam terhadap dolar AS.
Hamid mencatat asumsi dasar APBN 2026 menetapkan kurs rupiah di level Rp16.500 per dolar AS dengan asumsi harga minyak dunia sebesar 70 dolar AS per barel. Sementara realisasi terkini menunjukkan harga minyak global telah menyentuh 105 dolar AS per barel.
“Artinya beban impor energi terkena dua tekanan sekaligus. Pertama dari lonjakan harga minyak dunia, kedua dari pelemahan kurs rupiah,” katanya.
Dalam kondisi seperti itu, Hamid menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh badan usaha, termasuk Pertamina, merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Terlebih pasar memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan berlangsung hingga akhir tahun.
Menurut dia, mekanisme penyesuaian harga BBM nonsubsidi selama beberapa tahun terakhir memang telah mengikuti dinamika pasar global.
“Itu otomatis karena mekanismenya berbasis pasar. Sejak lima tahun terakhir, badan usaha swasta maupun Pertamina selalu menyesuaikan harga BBM nonsubsidi mengikuti harga pasar. Ketika harga bahan baku naik, maka harga BBM juga ikut naik,” ujarnya.
Hamid bahkan mengingatkan, apabila perusahaan energi tidak melakukan penyesuaian harga di tengah lonjakan biaya impor, dampaknya justru dapat membebani kondisi keuangan korporasi secara serius.
Menurut dia, beban pengadaan impor minyak dalam denominasi dolar AS kini menjadi semakin berat bagi Pertamina maupun badan usaha energi lainnya.
“Sangat berat bagi Pertamina melakukan pengadaan impor dengan nilai dolar yang sudah sangat tinggi seperti sekarang,” ucapnya.
Meski demikian, Hamid melihat tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme harga energi saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Publik dinilai mulai memahami bahwa harga BBM nonsubsidi bergerak mengikuti fluktuasi harga pasar internasional.
“Selama beberapa tahun terakhir tidak pernah muncul gejolak besar saat harga BBM nonsubsidi berubah. Masyarakat sudah memahami bahwa BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar. Kalau harga bahan bakunya naik, maka harga jualnya juga ikut naik,” tutur Hamid.(*)