KABARBURSA.COM – Pemerintah mengakui Indonesia masih berjuang untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Meski telah meninggalkan status negara berpendapatan rendah sejak lebih dari tiga dekade silam, Indonesia hingga kini belum mampu melakukan lompatan menuju kelompok negara berpendapatan tinggi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama pemerintah menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, mengatakan Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang lebih kuat agar tidak terus terjebak dalam middle income trap.
"Indonesia sudah terlalu lama dalam jebakan middle income, jebakan pertumbuhan menengah. Memang sejak 1993 Indonesia sudah keluar dari kategori pendapatan low income, tapi belum bisa melompat menjadi negara berpendapatan tinggi," ujarnya dalam rapat di Gedung DPR RI yang disiarkan secara virtual, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Menurut Rachmat, pengalaman krisis ekonomi 1998 hingga pandemi COVID-19 menunjukkan struktur ekonomi nasional masih rentan terhadap berbagai guncangan.
Karena itu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menjadi kebutuhan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, meningkatkan pendapatan per kapita, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri dalam jangka panjang.
Sekadar informasi, RKP 2027 disusun sebagai instrumen untuk menerjemahkan agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto ke dalam program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menegaskan, RKP 2027 merupakan peta kerja pembangunan yang menghubungkan agenda jangka panjang hingga implementasi anggaran negara.
"Bagi pemerintah RKP 2027 bukan sekadar dokumen tahunan atau daftar belanja tapi peta kerja untuk menerjemahkan mandat presiden menjadi kerja pembangunan yang hasilnya benar-benar dirasakan rakyat," kata Rachmat.
Pemerintah menargetkan tahun 2027 menjadi momentum percepatan pembangunan dengan fokus pada penguatan sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, industrialisasi, pembangunan desa, penciptaan lapangan kerja, hingga penurunan angka kemiskinan.
Target tersebut diterjemahkan melalui Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang terdiri atas 60 program dan terbagi ke dalam delapan klaster pembangunan.
Delapan klaster prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga program penurunan kemiskinan.
Pemerintah menekankan setiap program dirancang saling terhubung sehingga mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.
"PKPN terdiri dari 60 program yang tersebar dalam delapan klaster. Intinya delapan klaster ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pangan terhubung dengan gizi, gizi terhubung dengan pendidikan, pendidikan dengan produktivitas, produktivitas terhubung dengan industri, industri menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja menurunkan jumlah orang miskin," jelas Rachmat.
Pendekatan terintegrasi itu dilakukan dalam sejumlah program prioritas pemerintah. Salah satunya pembangunan kawasan pangan terintegrasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas, produktivitas kawasan, pendampingan petani, hingga dukungan infrastruktur yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Model pendekatan tersebut juga diklaim diterapkan pada pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah ingin koperasi berkembang menjadi pusat penggerak ekonomi desa yang didukung digitalisasi, akses pasar, penguatan rantai nilai, serta pendampingan usaha.
Melalui upaya tersebut, Bappenas berharap pertumbuhan ekonomi menghasilkan manfaat yang lebih merata di berbagai daerah.
Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai jalur menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.
Kemudian, Pendapatan Nasional Bruto per kapita ditarget mencapai USD5.800 hingga 5.840 pada 2027.
Penurunan tingkat kemiskinan dikejar menjadi 6 persen hingga 6,5 persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,3 sampai 4,87 persen pada 2027.
Pada saat yang sama, agenda pembangunan juga mendukung penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 39,57 persen, serta target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 76,84 pada 2027. (*)