KABARBURSA.COM - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pelaksana BUMN, Dony Oskaria, mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji pembentukan perusahaan leasing pesawat di bawah Danantara.
Langkah tersebut disiapkan sebagai bagian dari skema pengadaan 50 pesawat Boeing yang akan dibeli dari Amerika Serikat (AS).
Menurut Dony, pembentukan perusahaan leasing menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan guna memperoleh model bisnis paling efisien dan memberikan manfaat optimal bagi negara maupun maskapai penerbangan yang akan menggunakan armada tersebut.
“Kita sedang mengkaji juga kemungkinan Danantara membuka perusahaan leasing company sendiri dan sebagainya. Jadi dipertimbangkan mana yang paling menguntungkan untuk kita," ujar Dony saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Ia menjelaskan, hingga saat ini proses pengadaan 50 pesawat Boeing masih berada pada tahap pembahasan dan kajian mendalam. Sejumlah aspek yang tengah dievaluasi meliputi jadwal pengiriman pesawat, model bisnis yang akan diterapkan, hingga skema pembiayaan dan leasing yang dinilai paling sesuai.
Meski demikian, Dony menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan pembelian pesawat tersebut.
“Tentu banyak pertimbangan. Komitmennya harus kita jalankan, tetapi berbagai aspek masih dipelajari, mulai dari waktu kedatangan pesawat, business model, termasuk nanti leasing-nya akan menggunakan skema yang mana,” katanya.
Rencana pembelian 50 pesawat Boeing merupakan bagian dari kesepakatan dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah disepakati sebelumnya.
Komitmen tersebut juga telah dikonfirmasi pemerintah AS melalui dokumen resmi Fact Sheet: Trump Administration Finalizes Trade Deal With Indonesia. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa nilai kesepakatan komersial antara Indonesia dan AS mencapai sekitar USD33 miliar, mencakup sektor pertanian, energi, serta industri dirgantara.
Dari total nilai tersebut, sekitar USD13,5 miliar dialokasikan untuk pengadaan pesawat komersial beserta berbagai layanan pendukung penerbangan. Nilai transaksi tersebut menjadi salah satu komitmen kerja sama ekonomi bilateral terbesar yang pernah disepakati kedua negara.
Kewenangan Danantara Kelola BUMN dan Investasi Diperluas
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Regulasi tersebut merupakan perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur struktur dan kewenangan lembaga pengelola investasi negara tersebut.
Melalui aturan baru ini, ruang lingkup kewenangan Danantara diperluas, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika sebelumnya pengaturan lebih berfokus pada fungsi holding investasi dan holding operasional, kini Danantara memperoleh mandat yang lebih besar dalam menjalankan tugas pemerintah di sektor BUMN.
Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Secara keseluruhan terdapat enam pasal yang mengalami penyesuaian, mencakup aspek organisasi, kewenangan, tata kelola, hingga akuntabilitas lembaga.
“Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai kewenangan, mekanisme tata kelola, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas badan,” demikian bunyi pertimbangan dalam PP Nomor 19 Tahun 2026 yang dikutip pada Kamis (4/6/2026).
Salah satu perubahan utama terdapat dalam Pasal 4 yang mempertegas berbagai kewenangan Danantara dalam mengelola investasi negara.
Melalui ketentuan tersebut, Danantara berhak mengelola dividen yang berasal dari holding investasi, holding operasional, maupun dividen BUMN yang kepemilikan sahamnya berada di bawah kendali Danantara.
Selain itu, lembaga tersebut juga diberikan kewenangan untuk memberikan maupun menerima pinjaman, serta mengagunkan aset setelah memperoleh persetujuan Presiden.
Tidak hanya itu, Danantara dapat menyetujui penambahan maupun pengurangan penyertaan modal, membentuk holding investasi dan holding operasional, hingga memberikan persetujuan atas usulan hapus buku dan hapus tagih aset milik BUMN.
Dalam regulasi terbaru, Danantara juga memperoleh kewenangan untuk bertindak sebagai penjamin bagi holding investasi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
Kewenangan strategis lainnya adalah hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi serta dewan komisaris holding investasi maupun holding operasional. Danantara juga berwenang mengusulkan calon direksi dan komisaris BUMN kepada Badan Pengelola BUMN.
Bisa Membentuk Lebih dari Satu Holding
PP Nomor 19 Tahun 2026 juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada Danantara dalam menyusun struktur investasinya.
Melalui Pasal 29B, Danantara diperbolehkan membentuk lebih dari satu holding investasi maupun holding operasional dengan persetujuan Presiden.
Kebijakan ini membuka peluang pembentukan holding berdasarkan tujuan investasi yang berbeda. Pemerintah menjelaskan bahwa holding investasi dapat dibentuk untuk mendukung investasi berorientasi keuntungan komersial, investasi yang mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik, maupun tujuan lain yang memperoleh persetujuan Presiden.
Dengan skema tersebut, setiap kelompok investasi dapat dikelola secara terpisah sesuai karakteristik bisnis dan mandat yang diemban masing-masing holding.
Holding Pembangunan Nasional Bisa Terima PMN
Aturan baru tersebut juga menegaskan bahwa Danantara tidak bertanggung jawab atas kerugian holding investasi yang nilainya melebihi penyertaan modal yang telah ditanamkan.
Pemerintah membagi holding investasi ke dalam dua kategori utama. Pertama, holding yang berorientasi pada keuntungan komersial atau imbal hasil finansial. Kedua, holding yang berfokus pada pembangunan nasional dan pelayanan publik dengan tujuan menciptakan dampak sosial maupun ekonomi.
Dalam ketentuan tersebut, pemerintah juga memperjelas mekanisme penyertaan modal negara (PMN). Holding investasi yang memiliki mandat mendukung pembangunan nasional diperbolehkan menerima PMN secara langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bentuk PMN yang dapat diberikan mencakup dana tunai, barang milik negara (BMN), piutang negara, maupun bentuk aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Apabila menerima PMN, holding investasi tersebut akan berstatus sebagai BUMN dan berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.(*)