KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang memutuskan menghentikan sementara pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di saat yang sama, ia menilai model pelaksanaan MBG berbasis dapur sekolah merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk dikembangkan ke depan.
Menurut Charles, sejumlah langkah korektif yang diumumkan BGN menunjukkan adanya upaya serius dalam memperbaiki arah program. Kebijakan moratorium pembangunan dapur baru, penajaman sasaran penerima manfaat, hingga pergeseran orientasi dari pencapaian kuantitas menuju kualitas layanan dinilai sebagai langkah yang patut diapresiasi.
“Kami menyambut positif berbagai upaya pembenahan yang dilakukan BGN. Terutama penghentian sementara pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, dan perubahan fokus dari sekadar mengejar jumlah penerima menjadi peningkatan kualitas program MBG,” ujar Charles dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa
Sebagaimana diketahui, BGN memilih menunda ekspansi pembangunan dapur baru dan memusatkan perhatian pada evaluasi serta pembenahan fasilitas yang telah beroperasi. Keputusan itu diambil agar kualitas layanan dapat diperkuat sebelum program diperluas ke wilayah lain.
Langkah pembenahan tersebut mencakup peningkatan standar operasional SPPG, penyempurnaan sistem kerja, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan yang lebih terstruktur.
Tak berhenti di situ. BGN juga berencana mengalihkan fokus dari target besar yang sebelumnya menyasar 82,9 juta penerima manfaat menuju intervensi gizi yang lebih presisi. Prioritas akan diberikan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat yang tinggal di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Bagi Charles, perubahan orientasi tersebut merupakan langkah yang telah lama dinantikan. Selain memastikan program berjalan lebih efektif, kebijakan itu juga diyakini mampu menghindarkan tekanan berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pendekatan baru ini penting untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan dampak terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, moratorium pembangunan dapur baru seharusnya dipandang sebagai momentum evaluasi menyeluruh. BGN, kata dia, memiliki kesempatan untuk memperbaiki tata kelola program, menyempurnakan prosedur operasional standar (SOP), meningkatkan kompetensi SDM, sekaligus memastikan seluruh dapur yang beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan mutu gizi yang telah ditetapkan.
Dalam situasi fiskal yang sedang menghadapi berbagai tekanan, menahan laju ekspansi dan memprioritaskan pembenahan dianggap sebagai pilihan yang rasional sekaligus bertanggung jawab.
“Ketika ruang fiskal terbatas, langkah yang mengutamakan kualitas dibanding ekspansi merupakan keputusan yang bijak,” ungkapnya.
Lebih jauh, Charles menilai kebijakan refocusing penerima manfaat merupakan pendekatan yang berbasis kebutuhan nyata. Program MBG, menurutnya, tidak semestinya diperlakukan sebagai program universal yang menjangkau seluruh kelompok secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kerentanan.
Ia menegaskan bahwa MBG harus difungsikan sebagai instrumen intervensi gizi yang menyasar kelompok yang paling membutuhkan. Mereka antara lain balita, anak sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat yang tinggal di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi.
Dengan strategi yang lebih terarah, penggunaan anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan dan terukur terhadap perbaikan kualitas gizi masyarakat.
“Atas dasar itu, kami mendukung arah baru kebijakan BGN yang mempertajam sasaran penerima manfaat. Tidak semua anak harus menerima MBG. Prioritas perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi,” tegas Charles.
Ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan momentum pembenahan ini untuk melakukan transformasi model penyediaan layanan MBG. Salah satu gagasan yang dinilai relevan adalah menggeser pola dapur SPPG terpusat menjadi model school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.
Menurutnya, model tersebut memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat. Selain itu, sekolah dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efisien.
Pendekatan dapur sekolah juga diyakini mampu memangkas biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program.
“Dengan pengelolaan yang berada lebih dekat dengan peserta didik, kualitas layanan akan lebih mudah diawasi dan disesuaikan dengan kebutuhan setempat,” kata legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III tersebut.
Charles menilai konsep dapur berbasis sekolah lebih selaras dengan tujuan utama MBG sebagai instrumen perbaikan gizi. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lokasi distribusi makanan, tetapi juga dapat mengambil peran aktif dalam edukasi gizi dan pemantauan kondisi kesehatan peserta didik.
Pemanfaatan infrastruktur yang sudah tersedia dinilai mampu menekan biaya investasi maupun operasional, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan.
“Sekolah memiliki posisi strategis untuk memastikan kualitas makanan, memberikan edukasi gizi, dan memantau perkembangan anak yang menjadi sasaran program,” ujarnya.
Ke depan, Charles meyakini keberhasilan MBG tidak dapat diukur semata dari besarnya jumlah penerima manfaat. Tolok ukur yang lebih penting adalah kemampuan program dalam menurunkan angka masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, ia menilai kebijakan moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, serta penguatan kualitas layanan yang kini ditempuh BGN layak memperoleh dukungan luas dari seluruh pemangku kepentingan.
“Pada akhirnya, yang terpenting bukan berapa banyak penerima manfaat yang tercatat, melainkan seberapa besar dampak yang dihasilkan terhadap kesehatan generasi masa depan Indonesia,” pungkasnya.(*)