KABARBURSA.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid meminta otoritas ekonomi dan keuangan meredam kekhawatiran pasar atas pelemahan rupiah.
Pelemahan rupiah menjadi sorotan lantaran per 18 Mei 2026, nilainya sempat menembus level Rp17.678,3 per USD.
Kholid mengatakan, otoritas ekonomi dan keuangan harus bisa menkomunikasikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda jauh dibanding krisis moneter 1998.
Karena itu, pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga Kementerian Keuangan harus menyampaikan pesan yang konsisten agar kepercayaan investor tetap terjaga.
“Ini harus betul-betul di-highlight bahwa kondisi hari ini tidak sama dengan 1998. Pesannya harus keras, jelas dan konsisten,” ujar Kholid dalam Rapat Komisi XI DPR RI, Senin, 18 Mei 2026.
Ia menilai, pengelolaan ekspektasi pasar menjadi faktor penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Pasalnya, pelaku pasar saat ini tidak lagi hanya melihat data ekonomi masa lalu, melainkan memperhitungkan risiko-risiko masa depan dalam menentukan keputusan investasi.
Kholid menyebut kondisi tersebut membuat komunikasi kebijakan atau forward guidance dari otoritas menjadi semakin krusial. Menurutnya, pasar akan lebih percaya pada negara yang memiliki koordinasi kuat antarotoritas ekonomi.
“Kalau otoritas moneter, industri jasa keuangan, dan pemerintah kompak serta konsisten menjalankan kebijakan, maka itu memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa ekonomi Indonesia tetap terjaga,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti masih adanya trauma kolektif terhadap krisis 1998 yang memengaruhi persepsi publik maupun investor ketika rupiah mengalami tekanan. Ia mengklaim, fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibanding era krisis Asia.
Kholid menjelaskan, depresiasi rupiah saat ini tidak bisa disamakan dengan kondisi 1998, yakni ketika nilai tukar anjlok sangat dalam akibat besarnya tekanan utang swasta berbasis dolar AS, serta lemahnya struktur ekonomi nasional kala itu.
“Sekarang sangat berbeda dengan 1998. Dulu private sector memiliki utang dolar yang sangat besar. Situasi hari ini berbeda dan itu harus dijelaskan terus kepada publik,” katanya.
Ia mengingatkan Indonesia juga telah berhasil melewati berbagai fase krisis setelah 1998, mulai dari krisis finansial global 2008, Taper Tantrum 2013, hingga pandemi Covid-19.
Pengalaman di masa tersebut dinilai dapat menjadi modal bahwa Indonesia mampu menghadapi turbulensi ekonomi global.
Selain membangun optimisme pasar, Kholid menilai pemerintah dan otoritas keuangan juga perlu terbuka mengenai berbagai hal yang masih perlu diperbaiki, baik di sektor moneter, fiskal, maupun industri jasa keuangan.
Ia mengatakan transparansi reformasi kebijakan akan memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Market harus melihat ada reformasi dan soliditas yang kuat di KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan). Jadi bukan hanya kebijakan teknis, tetapi bagaimana ekspektasi pasar itu dikelola dengan baik,” ujar Kholid.
Ia menambahkan, tanpa pengelolaan ekspektasi yang kuat, berbagai instrumen kebijakan moneter seperti intervensi pasar maupun operasi moneter berisiko kehilangan efektivitas dan kredibilitas di mata investor.
“Kebijakan teknis akan efektif kalau strategi pengelolaan ekspektasinya kuat. Kalau tidak, respons pasar akan berbeda,” pungkas Kholid.(*)