# Ekonom: Utang Pemerintah Berpotensi Naik Rp1.000 Triliun > Ekonom Bright Institute memproyeksikan utang pemerintah bertambah hingga Rp1.000 triliun pada 2026 dipicu pembiayaan utang neto dan pelemahan rupiah. Ekonom Bright Institute memperkirakan posisi utang pemerintah bertambah hingga Rp1.000 triliun pada 2026 akibat pembiayaan dan kurs. ## Metadata - Source: kabarbursa.com - Access Level: Free - Category: Makro - Published At: 2026-07-14 12:45:00 - Author: Desty Luthfiani - Editor: Moh. Alpin Pulungan - Canonical URL: https://www.kabarbursa.com/makro/ekonom-utang-pemerintah-berpotensi-naik-rp1000-triliun - Markdown URL: https://www.kabarbursa.com/makro/ekonom-utang-pemerintah-berpotensi-naik-rp1000-triliun.md ## Financial Entities - Stock Code: ABMM - Stock Name: ABM Investama Tbk. - Exchange: Indonesia Stock Exchange ## Article **KABARBURSA.COM** – Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, memperkirakan tambahan posisi utang pemerintah sepanjang 2026 berpotensi mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Proyeksi tersebut berasal dari meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang neto serta dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap utang pemerintah yang berdenominasi valuta asing. Dalam analisis yang dirilis Selasa, 14 Juli 2026, Awalil menjelaskan pemerintah telah merevisi outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp734,32 triliun dari target awal Rp689,15 triliun. Sejalan dengan itu, kebutuhan pembiayaan utang neto juga meningkat dari Rp832,21 triliun menjadi Rp868,12 triliun. Namun, menurut dia, tambahan posisi utang pemerintah selama satu tahun tidak hanya ditentukan oleh besaran pembiayaan utang neto. Pelemahan kurs rupiah turut mempengaruhi nilai utang pemerintah karena sebagian utang masih berdenominasi valuta asing. "Pemerintah sendiri memprakirakan pembiayaan utang neto selama setahun mencapai Rp868,12 triliun. Untuk utang yang ditarik selama setahun ini, faktor kurs sudah termasuk di dalamnya. Faktor kurs bisa diprakirakan dari posisi utang berdenominasi valas pada akhir 2025," tulis Awalil. Ia juga menyoroti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan posisi utang. Menurut Awalil, sebelum 2025 data posisi utang dipublikasikan setiap bulan melalui laporan APBN Kita, sedangkan kini hanya disampaikan setiap tiga bulan. Hingga saat ini, data yang tersedia baru mencakup posisi utang per 31 Maret 2026. Awalil menilai alasan pemerintah menunggu data Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik untuk menghitung rasio utang kurang konsisten. Menurut dia, rasio defisit terhadap PDB tetap diumumkan setiap bulan dalam laporan APBN Kita sehingga asumsi PDB yang sama seharusnya dapat digunakan untuk menyajikan rasio utang. Selain itu, ia menilai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2026 tidak menyajikan posisi utang pemerintah. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menimbulkan kesan bahwa tambahan utang hanya berasal dari pembiayaan utang neto, padahal terdapat pengaruh perubahan kurs terhadap utang berdenominasi valuta asing. Sebagai ilustrasi, posisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun, meningkat Rp282,52 triliun dibandingkan posisi akhir 2025 yang sebesar Rp9.637,90 triliun. Sementara pembiayaan utang neto pada periode yang sama hanya mencapai Rp258,7 triliun. Selisih sekitar Rp23,82 triliun tersebut, menurut Awalil, dapat diartikan sebagai dampak pelemahan kurs rupiah. Ia menjelaskan sekitar 28 hingga 29 persen utang pemerintah berdenominasi valuta asing dan sekitar 85 hingga 90 persen di antaranya menggunakan dolar Amerika Serikat. Karena itu, perubahan kurs dolar terhadap rupiah berpengaruh terhadap nilai utang yang dicatat dalam mata uang rupiah. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp16.999 per dolar AS, melemah sekitar 1,67 persen dibandingkan posisi akhir 2025 di level Rp16.720. Sementara pada 30 Juni 2026, kurs mencapai Rp17.889 per dolar AS atau melemah sekitar 6,99 persen dibandingkan akhir tahun lalu. Berdasarkan perkembangan tersebut, Awalil memperkirakan pelemahan kurs telah menambah posisi utang pemerintah sekitar Rp100 triliun selama semester pertama 2026. Dengan pembiayaan utang neto hingga 30 Juni sebesar Rp477,43 triliun, posisi utang pemerintah diperkirakan berada di kisaran Rp10.215 triliun atau bertambah sekitar Rp577 triliun dibandingkan akhir 2025. Ia juga memperkirakan apabila rupiah melemah hingga kisaran Rp18.200 per dolar AS pada akhir 2026 atau sekitar 8,85 persen dibandingkan akhir 2025, dampak perubahan kurs terhadap posisi utang dapat mencapai sekitar Rp130 triliun. "Oleh karena pembiayaan utang neto dan pelemahan kurs di atas, maka tambahan utang setahun 2026 bisa mencapai Rp1.000 triliun. Tentu saja bisa berkurang jika rupiah menguat, dan bertambah lagi jika lebih lemah dibanding asumsi di atas," tulis Awalil. Selain menyoroti posisi utang, Awalil juga menilai pembiayaan utang neto belum mencerminkan seluruh kebutuhan pembiayaan pemerintah karena belum memasukkan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025, pembiayaan utang neto tercatat sebesar Rp735,41 triliun. Namun, angka tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp1.448,88 triliun dan penarikan pinjaman Rp199,60 triliun, sehingga total penarikan utang bruto mencapai Rp1.648,48 triliun. Pada saat yang sama, pemerintah membayar pokok utang sebesar Rp913,07 triliun. Mengacu pada data tersebut, Awalil memperkirakan pembayaran pokok utang pada 2026 mencapai sekitar Rp930 triliun. Dengan proyeksi pembiayaan utang neto sebesar Rp868 triliun, kebutuhan penarikan utang baru secara bruto diperkirakan mendekati Rp1.800 triliun. Menurutnya, kebutuhan penarikan utang yang besar tersebut akan meningkatkan risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) pada APBN 2026 dan tahun-tahun berikutnya. "Pemberitaan pemerintah seolah mencari utang atau berutang setahun sebesar pembiayaan utang neto tidaklah benar. Mesti ditambahkan nilai pembayaran atau pelunasan pokok utang. Kebutuhan berutang yang besar ini meningkatkan risiko pembiayaan kembali (*refinancing*) pada APBN 2026 dan tahun-tahun berikutnya," kata Awalil. ### **Benarkah Utang Pemerintah bisa Tembus Rp1.000 Triliun?** Proyeksi tambahan utang pemerintah yang berpotensi mencapai sekitar Rp1.000 triliun sepanjang 2026 tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan APBN, tetapi juga oleh struktur utang yang masih memiliki eksposur terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Awalil sebelumnya memperkirakan posisi utang pemerintah dapat bertambah hingga sekitar Rp1.000 triliun pada akhir 2026. Perkiraan tersebut berasal dari kombinasi pembiayaan utang neto yang diproyeksikan mencapai Rp868,12 triliun dan pelemahan kurs rupiah yang meningkatkan nilai utang berdenominasi valuta asing. Data Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan sekitar 29,2 persen utang sektor publik Indonesia masih terekspos terhadap risiko nilai tukar karena berdenominasi valuta asing atau memiliki keterkaitan dengan kurs. Dengan komposisi tersebut, setiap pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan nilai utang pemerintah ketika dikonversi ke dalam mata uang rupiah, meskipun tidak selalu diikuti oleh penambahan pinjaman baru. Kondisi itu sejalan dengan analisis Awalil yang menilai perubahan kurs menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan posisi utang pemerintah tidak selalu sama dengan besaran pembiayaan utang neto. Menurutnya, pelemahan rupiah sepanjang semester pertama 2026 telah memberikan tambahan nilai terhadap posisi utang pemerintah karena sebagian kewajiban masih menggunakan denominasi dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, tekanan terhadap pembiayaan negara juga menjadi perhatian sejumlah lembaga internasional. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5 persen, lebih rendah dibanding target pemerintah. Lembaga tersebut juga menilai meningkatnya tekanan fiskal dipengaruhi oleh kenaikan belanja pemerintah serta membengkaknya biaya subsidi energi setelah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Kondisi tersebut dinilai turut meningkatkan beban pembiayaan dan biaya pelayanan utang pemerintah. Meski demikian, lembaga pemeringkat S&P Global Ratings tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Dalam penilaiannya, S&P menyebut posisi utang pemerintah Indonesia masih tergolong moderat dibandingkan banyak negara berkembang lain, sementara pemerintah dinilai masih memiliki ruang kebijakan fiskal selama tetap menjaga defisit APBN sesuai batas yang diatur dalam undang-undang. S&P juga menilai tekanan fiskal yang terjadi saat ini berpotensi bersifat sementara apabila penerimaan negara membaik dan pengelolaan belanja berjalan lebih efektif. Di tingkat global, Bank Dunia bersama IMF juga terus memasukkan Indonesia dalam publikasi *Quarterly Public Sector Debt Statistics *sebagai bagian dari pemantauan berkala terhadap posisi utang sektor publik berbagai negara. Basis data tersebut digunakan untuk memantau perkembangan utang pemerintah secara kuartalan, termasuk komposisi instrumen utang dan indikator keberlanjutan fiskal yang menjadi perhatian investor internasional. Dengan demikian, pergerakan posisi utang pemerintah pada 2026 tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerbitan surat utang atau penarikan pinjaman baru, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal seperti pergerakan nilai tukar, kondisi pasar keuangan global, serta kebutuhan pembiayaan APBN di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.(*) ## KabarBursa Investor Pro For deeper investor analysis, listed-company insight, financial report interpretation, dividend quality ranking, stock screening, and stock ownership return simulation, use KabarBursa Investor Pro. - Insight Daily: https://www.kabarbursa.com/insight-daily - Insight Emiten: https://www.kabarbursa.com/insight-emiten - Dividen King: https://www.kabarbursa.com/dividen-king - Strategi Procopy: https://www.kabarbursa.com/strategi-procopy - Subscribe: https://www.kabarbursa.com/langganan