KABARBURSA.COM — Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan pemerintah agar tidak menunda-nunda penyelesaian masalah ekonomi yang tengah mendera negara.
JK menegaskan sejarah Indonesia membuktikan krisis ekonomi yang dibiarkan berlarut-larut selalu bertransformasi menjadi krisis politik yang menumbangkan kekuasaan.
Berkaca pada pengalamannya selama 35 tahun sebagai pengusaha dan 20 tahun berada di lingkaran dalam pemerintahan, JK menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang cepat dan tegas. Dalam situasi ketidakpastian global, menunda kebijakan sama saja dengan mempercepat eskalasi krisis.
"Lebih cepat lebih baik. Jangan tunda masalah, selesaikan segera. Lebih baik ada keputusan daripada tidak ada keputusan. Prinsip-prinsip itu yang saya laksanakan. Selama jadi pengusaha dan di pemerintahan, banyak krisis yang kami hadapi," ujar JK dalam sebuah seminar publik terkait kebijakan ekonomi dan menejemen krisis, Selasa, 9 Juni 2026.
JK menganalisis bahwa pergerakan ekonomi global dan domestik memang selalu mengikuti grafik yang fluktuatif. Namun, pemerintah harus waspada karena dalam rekam jejak sejarah Indonesia, krisis ekonomi tidak pernah berdiri sendiri melainkan selalu berkelindan dengan stabilitas politik nasional.
"Krisis ekonomi itu selalu ada hubungannya dengan politik. Dalam sejarah perkembangan negeri kita ini, beberapa kali ada krisis ekonomi," tutur JK.
Ia mencontohkan bagaimana jatuhnya era Orde Lama dan Orde Baru bermula dari kegagalan pemerintah mengendalikan indikator-indikator ekonomi mikro yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak.
"Bung Karno turun karena krisis ekonomi waktu itu, yang kemudian menjadi politik. Harga beras naik, harga BBM naik, orang demo. Pak Harto pun begitu tahun 1998, krisis ekonomi karena tahun 1997 awalnya ke 1998, kemudian menjadi krisis politik setelah 32 tahun (berkuasa)," urai JK secara analitis.
Menurut JK, instabilitas ekonomi saat ini sudah terlihat dari sejumlah indikator makro, salah satunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dipicu oleh ketidakseimbangan pasar.
"Kalau kenapa rupiah begini (anjlok), rupiah itu cuma masalah supply and demand," cetusnya.
JK menegaskan bahwa pemerintah saat ini harus mempelajari pola-pola krisis masa lalu. Langkah cepat dalam mengintervensi pasar, menjaga pasokan barang pokok, dan menstabilkan nilai tukar menjadi harga mati agar gejolak ekonomi tidak meluas menjadi gerakan sosial-politik yang tidak terkendali.
"Pengalaman itu tentu banyak hal yang kita harus pelajari untuk mencegah terjadinya krisis lagi," kata JK.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.