KABARBURSA.COM – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik Deyang, menjadikan 100 hari pertama kepemimpinannya sebagai momentum pembenahan menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
YLKI berharap, sorotan utama BGN diarahkan pada kasus keracunan makanan yang masih terjadi, tata kelola yang dinilai belum optimal, hingga perlunya pemulihan kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menegaskan bahwa keselamatan anak sebagai penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
“YLKI meminta Nanik Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menetapkan target yang jelas, yakni nihil kasus keracunan dalam 100 hari pertama kerja,” kata Niti dalam surat terbuka yang diterima KabarBursa.com, Senin, 9 Juni 2026.
Menurut YLKI, jumlah kasus keracunan yang telah menimpa ribuan anak menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan pangan dalam program MBG.
Karena itu, BGN didorong melakukan pengawasan lebih ketat, meningkatkan standar keamanan pangan, mengaudit dapur MBG secara berkala, serta memperkuat sistem mitigasi risiko.
Selain persoalan keamanan pangan, YLKI juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program MBG pada 2026 yang mencapai sekitar Rp268 triliun. Dengan nilai tersebut, organisasi perlindungan konsumen itu meminta BGN melakukan reformulasi tata kelola program secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pengawasan hingga evaluasi.
YLKI menilai, pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus didasarkan pada kebutuhan objektif, tingkat kerawanan gizi, kesiapan infrastruktur, serta kapasitas pengelola. Langkah tersebut dinilai penting agar program tidak dipengaruhi kepentingan politik maupun pertimbangan subjektif lainnya.
Aspek transparansi juga menjadi perhatian. YLKI meminta BGN membuka informasi mengenai pengelolaan SPPG dan dapur MBG kepada publik, termasuk pihak-pihak yang mengelola maupun proses penunjukannya.
Transparansi dinilai diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan dan menghindari persepsi bahwa manfaat ekonomi program hanya dinikmati kelompok tertentu.
“Publik berhak mengetahui siapa pengelola SPPG, siapa pemilik yayasan yang mengoperasikan dapur MBG, serta bagaimana proses penunjukannya,” ujar Niti.
Di sisi lain, YLKI mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar target kuantitatif berupa jumlah dapur maupun penerima manfaat. Menurut lembaga tersebut, keberhasilan MBG seharusnya diukur dari dampaknya terhadap perbaikan status gizi anak, penurunan angka stunting, hingga peningkatan kesehatan dan kemampuan belajar peserta didik.
YLKI juga menilai penanganan kasus keracunan tidak cukup berhenti pada pemulihan kondisi fisik korban. Organisasi itu meminta pemerintah menyediakan layanan trauma healing bagi anak-anak dan keluarga yang terdampak agar tidak muncul ketakutan atau penolakan terhadap makanan MBG di kemudian hari.
BGN juga diminta membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil, akademisi, organisasi konsumen, orang tua murid, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurut YLKI, kritik dan masukan publik harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki program yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar.
Sebagai tuntutan terakhir, YLKI mendorong pembangunan sistem pengaduan konsumen nasional yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan transparan.
Sistem tersebut diharapkan mampu menampung laporan masyarakat terkait kualitas makanan, distribusi, maupun dugaan keracunan, sekaligus memungkinkan publik memantau tindak lanjut setiap laporan secara terbuka.
“Seratus hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang akan menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa BGN mampu bertransformasi menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, serta benar-benar menempatkan keselamatan dan kepentingan konsumen, khususnya anak-anak Indonesia, sebagai prioritas utama,” kata Niti.(*)