KABARBURSA.COM – Pemerintah mulai memetakan arah kebijakan fiskal tahun 2027 untuk menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menjadi salah satu instrumen yang akan menentukan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan KEM-PPKF 2027 memiliki nilai strategis karena menjadi yang pertama disampaikan langsung di depan Presiden Prabowo.
KEM-PPKF selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027 sekaligus arah kebijakan fiskal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"KEM-PPKF tahun 2027 mempunyai nilai yang sangat strategis dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah. KEM PPKF tahun 2027 adalah yang pertama dalam sejarah yang disampaikan langsung kepada Pak Presiden Prabowo Subianto," ujar Purbaya dalam rapat di Gedung DPR RI, Selasa, 9 Juni 2026.
Adapun target pertumbuhan ekonomi pada 2027, diproyeksikan pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Angka tersebut diposisikan sebagai tahap transisi menuju sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diperlukan untuk memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat. Dengan ekspansi ekonomi yang lebih besar, ruang penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta perluasan aktivitas usaha diharapkan semakin terbuka.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan kombinasi kebijakan yang tidak hanya bertumpu pada instrumen fiskal. Sinkronisasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan disebut menjadi salah satu strategi efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Purbaya menjelaskan, pemerintah juga akan mempercepat investasi yang memiliki nilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Fokus investasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Dalam konteks tersebut, peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) disiapkan sebagai salah satu penggerak investasi produktif di sektor-sektor strategis.
Pemerintah berharap investasi yang masuk mampu menciptakan lapangan kerja dengan tingkat keterampilan dan upah yang lebih baik sekaligus menarik partisipasi investor global untuk proyek jangka panjang.
"Investasi dilakukan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan upah yang lebih baik," ucap Purbaya.
Selain investasi, pemerintah juga mengandalkan penguatan konsumsi rumah tangga dalam pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan memperluas kesempatan kerja.
Langkah ini dinilai penting mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Dengan daya beli yang terjaga, aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat diharapkan tetap bergerak dan menopang pertumbuhan nasional. Pemerintah juga menempatkan sejumlah program prioritas sebagai instrumen untuk menciptakan efek berganda terhadap perekonomian.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Sekolah Rakyat akan terus dijalankan dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan dan kualitas manfaat yang diterima masyarakat.
Menurut Purbaya, program-program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan sosial, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah, meningkatkan perputaran uang, serta memperkuat sektor riil.
"Berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas. Sehingga menciptakan multiplier effect yang luas," ujarnya.
Pemerintah meyakini kombinasi antara peningkatan investasi, penguatan konsumsi rumah tangga, serta implementasi program prioritas akan mempercepat perputaran aktivitas ekonomi nasional.
Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan stabilitas makroekonomi.
Karena itu, pengendalian inflasi tetap menjadi salah satu prasyarat agar daya beli masyarakat terjaga dan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan.
"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diperlukan stabilitas ekonomi yang mantap melalui pengendalian inflasi," tutur Purbaya.(*)