Ujian Besar Hilirisasi Bauksit: Energi, Emisi dan Desain Fiskal

KABARBURSA.COM – Indonesia duduk di atas cadangan bauksit raksasa. Dalam Mineral Commodity Summary 2024 yang dirilis U.S Geological Survey, cadangan bauksit Indonesia tercatat mencapai 2,8 miliar ton dan menempatkan Indonesia di peringkat keenam dunia setelah Guinea, Vietnam, Australia, Brasil, dan Jamaika.

Produksi bauksit Indonesia sekitar 30 juta ton pada 2023 dan meningkat menjadi 32 juta ton pada 2024. Produksi alumina berada di kisaran 1,2 juta ton pada 2023 dan naik menjadi 1,3 juta ton pada 2024. Nilai ekspor aluminium tercatat sebesar USD 695,40 juta pada 2023 dan meningkat menjadi USD 777,95 juta pada 2024. Di dalam negeri, Kalimantan Barat menjadi wilayah utama dengan cadangan sekitar 0,84 miliar ton dari total sumber daya nasional 3,61 miliar ton.

Larangan ekspor bijih bauksit resmi berlaku sejak Juni 2023 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. “Tahun lalu kami melarang ekspor bauksit. Dan ke depan, kami akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Indonesia Economic Outlook, Jumat, 13 Februari 2026.

Awal 2025, Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Aluminium dan Barang Daripadanya mencapai USD 240,31 juta dengan volume 80,92 juta kilogram, tumbuh 3,44 persen secara tahunan.

Peran Inalum dan Antam

Peran utama hilirisasi berada di bawah Holding Industri Pertambangan MIND ID melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Kapasitas produksi aluminium primer nasional saat ini sekitar 275 ribu ton per tahun dan ditargetkan meningkat menjadi 900 ribu ton pada 2029. Total investasi ekosistem aluminium mencapai Rp104,5 triliun dengan proyeksi tambahan penerimaan negara Rp6,6 triliun per tahun dan peningkatan Produk Domestik Bruto Rp71,8 triliun.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2024, produksi aluminium Inalum tercatat 274 ribu ton. Sekitar 72 persen aluminium ingot diekspor ke Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia, sementara 28 persen diserap domestik untuk industri kabel, otomotif, konstruksi, dan kemasan. Dari sisi bahan baku, kebutuhan alumina dipenuhi sekitar 70 persen dari pasokan domestik dan 30 persen masih berasal dari impor Cina.

Dalam Laporan Keuangan Kuartal III 2025, Antam mencatat produksi bauksit 1,53 juta wet metric ton dan produksi alumina sekitar 610 ribu ton. Penjualan alumina sekitar 65 persen untuk ekspor ke Cina, India, dan Malaysia, sementara 35 persen diserap domestik.

MIND ID bersama BPI Danantara juga melakukan groundbreaking enam proyek hilirisasi senilai USD 7 miliar, termasuk fasilitas pengolahan bauksit–alumina–aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Smelter Aluminium Baru berkapasitas 600 ribu ton per tahun dan SGAR Fase II berkapasitas 1 juta ton alumina per tahun. Secara harga, bauksit mentah berada di kisaran USD 40 per ton. Setelah diolah menjadi alumina, nilainya meningkat menjadi sekitar USD 400 per ton dan melonjak hingga USD 2.800–3.000 per ton ketika diproses menjadi aluminium.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, mengatakan proyek tersebut akan memperkuat kapasitas nasional dan mengurangi impor. Cadangan devisa diperkirakan meningkat dari Rp11 triliun menjadi Rp52 triliun per tahun saat smelter beroperasi penuh.

Tantangan Hilirisasi

Namun, perjalanan menuju swasembada aluminium tidak sesederhana menghentikan ekspor bijih. Pertanyaan apakah ekspor aluminium batangan sudah mencerminkan hilirisasi yang utuh?

Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, mengatakan hilirisasi tidak boleh berhenti pada tahap smelter atau aluminium batangan. Industrialisasi harus berlanjut ke produk antara dan manufaktur lanjutan agar nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja maksimal.

Menurut Yayan, tantangan terbesar ada pada energi. Industri aluminium merupakan sektor sangat intensif listrik dan harus beroperasi stabil tanpa henti. Ia mengutip data World Economic Forum Report 2024, satu smelter aluminium berkapasitas 500.000 ton per tahun membutuhkan daya setara 700–750 MW setiap jam. Jika kapasitas nasional meningkat menjadi 3,13 juta ton per tahun pada 2028, kebutuhan listrik terpasang bisa mendekati 10 GW.

Masalahnya, kawasan industri smelter di Sulawesi dan Maluku Utara masih didominasi listrik berbasis batu bara. Emisinya mencapai sekitar 12 tCO2e per ton aluminium.

Berdasarkan sistem Green Primary Aluminium Rating, peringkat A atau super green mensyaratkan emisi di bawah 1 tCO2e per ton aluminium. Peringkat B atau low carbon berada pada kisaran 1–2 tCO2e per ton dan menjadi standar minimal untuk skenario net zero serta pasar Uni Eropa. Peringkat C atau green label berada pada rentang 2–4 tCO2e per ton. Rata-rata global pada 2023 tercatat sekitar 10,04 tCO2e per ton, sementara produksi berbasis batu bara bisa melampaui 12 tCO2e per ton.

Dengan angka sekitar 12 tCO2e per ton, posisi Indonesia masih berada di bawah peringkat C dan masuk kategori emisi tinggi. Standar Uni Eropa sendiri berada di bawah 2 tCO2e per ton. “Emisi kita tinggi di luar Grade C. Yang Grade C saja minimal 4 tCO2e/t. Indonesia 12 tCO2e/t,” kata Yayan kepada KabarBursa.com.

Ia menambahkan, untuk masuk pasar Uni Eropa minimal harus mencapai peringkat B. Yayan mengatakan penggunaan energi terbarukan 100 persen dalam waktu dekat belum realistis karena faktor keekonomian. Strategi menuju green aluminium harus dilakukan secara holistik, mencakup penguatan infrastruktur kelistrikan, teknologi, standar ESG, dan sumber daya manusia.

Selain energi, pembenahan fiskal juga menjadi tantangan besar. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai struktur fiskal saat ini menyimpan kontradiksi terhadap semangat hilirisasi. “Struktur fiskal yang memberi fasilitas pada impor aluminium, sementara transaksi domestik terkena PPN, memang menciptakan kontradiksi terhadap semangat hilirisasi,” ujar Syafruddin.

Kebijakan hilirisasi bauksit, kata Syafruddin menargetkan nilai tambah di dalam negeri dan penurunan ketergantungan pada bahan dari luar negeri terutama saat Indonesia sudah mengeluarkan larangan ekspor bijih bauksit. Resources bauksit sekitar 6,63 miliar ton dan reserves sekiar 3,2 ton. “Ketika fiskal memberi biaya masuk lebih ringan bagi barang impor dibanding domestik, negara justru menurunkan daya saing pasok nasional dan melemahkan  penyerapan output smelter,” katanya.

Ia menambahkan adanya aturan memperpanjang pola impor alumina yang sempat naik dari 711 ribu ton pada 2023 menjadi 1,07 juta ton pada 2024 memperlemah hilirisasi Indonesia. “Ini perlu dikoreksi, pajak tidak menghukum pembeli domestik dan tidak memberi sinyal keliru pada industri hilir,”katanya.

Pemerintah memang menyediakan pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (tax holiday) bagi industri smelter, tetapi menurutnya insentif tersebut tidak cukup tanpa kepastian biaya listrik, logistik, dan permintaan jangka panjang. “Tax holiday membantu, tetapi tidak cukup untuk menarik investasi puluhan triliun rupiah,” katanya.

Menurut dia, investor smelter tidak hanya akan menghitung keringanan pajak penghasilan. Tapi semua aspek termasuk kepastian pasokan alumina domestik yang stabil, kepastian tarif energi yang kompetitif, kemudahan perizinan yang konsisten dan kepastian pasar hilir agar smelter tidak bergantung pada ekspor ingat. Tanpa paket kebijakan yang menyentuh biaya produksi dan kepastian permintaan, “Tax holiday hanya akan mempercantik angka awal tanpa menjamin arus kas jangka panjang,” tutur dia.

Ia juga mengingatkan risiko overcapacity jika kapasitas produksi meningkat signifikan sementara industri hilir belum siap menyerap. Dalam kondisi tersebut, smelter akan bergantung pada ekspor dan menghadapi tekanan harga global, sementara biaya tetap tetap tinggi.

Menurut Syafruddin, sinkronisasi antara kebijakan pertambangan, industri, dan fiskal belum sepenuhnya terintegrasi. Stabilitas regulasi menjadi kunci karena proyek hilirisasi beroperasi dalam horizon 30–50 tahun.

Indonesia, kata dia, memang telah bergerak pada peningkatan nilai tambah komoditas. Namun strategi industrialisasi jangka panjang belum sepenuhnya terkunci. Tanpa penguatan sektor hilir dan desain kebijakan yang selaras, hilirisasi berisiko berhenti pada produk antara seperti ingot dan belum menghasilkan lompatan daya saing industri nasional.

Pada akhirnya, hilirisasi bauksit bukan sekadar soal membangun smelter dan menghentikan ekspor bijih mentah, tapi juga ujian tentang seberapa jauh Indonesia mampu naik kelas dalam rantai nilai global, dari eksportir bahan mentah menjadi produsen material rendah karbon yang kompetitif.(*)