Scroll untuk baca artikel
Market Hari Ini

Erick Lapor ke DPR: Laba BUMN 2023 Capai Rp 292 Triliun

×

Erick Lapor ke DPR: Laba BUMN 2023 Capai Rp 292 Triliun

Sebarkan artikel ini
Erick Thohir Beras
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir (Foto:Suara.com)

KABARBURSA.COM – Menteri Badan Usaha BUMN Erick Tohir mengungkapkan total laba konsolidasi BUMN tahun 2023 mencapai Rp292 triliun, angka tersebut meningkat 15% dari tahun sebelumnya.

Secara rinci Erick menerangkan pada tahun 2023 secara cash total laba konsolidasi sebesar Rp292 triliun artinya ada kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp38 triliun kalau apple to apple secara cashnya karena program restrukturisasi tidak masuk tahun ini.

Namun jika pada tahun 2022 ditambah laba nontunai dari hasil restrukturisasi Garuda Indonesia Rp55,7 triliun, maka terlihat laba lebih besar pada 2022 dibandingkan 2023.

” Insyaallah laba konsolidasi BUMN akan selesai audit bulan Mei, namun sebagai catatan laba di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dikarenakan ada yang non cash sebesar Rp 55,7 triliun hasil dari restrukturisasi Garuda dan tentunya cash Rp254 triliun, ” terang Erick Tohir dalam dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 19 Maret 2024.

Bahkan Erick berkeyakinan bahwa dividen BUMN telah masuk ke kantong negara 100% melalui Kementerian Keuangan. Dividen BUMN 2023 sebesar Rp81,2 triliun.

” Karena itu kami memberanikan diri, saya cek kemarin ke Kementerian Keuangan sudah mendapatkan total penuh dari deviden yaitu tahun 2023 sebesar Rp81,2 triliun, ” tuturnya.

Bahkan Menteri BUMN tersebut menargetkan tahun 2024 dengan proyeksi dividen yang akan terealisasi tahun 2025 sebesar Rp85,5 triliun jadi ada peningkatan sejalan dengan keuntungan cash.

Jika ditotalkan hasil dividen, pajak, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), BUMN berkontribusi pada pendapatan negara 20%.

Erick menambahkan, pihaknya akan terus melakukan penyehatan dengan catatan menggunakan dana investasi sebesar Rp13,6 triliun melalui usulan PMN.

“Kita mohon PMN diusulkan dapat dilakukan pendalaman komisi Vi dan jajarannya. Kami memberanikan diri PMN di 2025 agar keberlanjutan program sudah bisa didata tahun ini untuk tahun depan,” tutupnya. (nia/prm)