KABARBURSA.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan penetapan hasil pemungutan suara pada Pemilu 2024 pada Rabu, 20 Maret 2024. Penegasan ini dilakukan menyusul keluhan terkait belum terselesaikannya rekapitulasi nasional di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Dengan demikian, pengumuman hasil pemilu diharapkan akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa daerah yang proses rekapitulasinya belum selesai.
“Masih sesuai rencana[penetapan hasil pemilu], sesuai dengan undang-undang, 35 hari setelah pemilu, kita umumkan,” kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa 19 Maret 2024.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah mengadakan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kabareskrim Polri, Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI menjelang penetapan hasil Pemilu 2024. Rapat tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi dan mencegah potensi kerusuhan atau kekecewaan terkait hasil penghitungan suara. Langkah-langkah antisipatif tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara dalam menghadapi situasi pasca-pemilu.
“KPU terus berupaya untuk tepat waktu tanggal 20 Maret 2024,” ujar Hadi. “Tanggal 20 tepat waktu diumumkan hasil pemungutan suara Pemilu 2024.”
KPU sendiri mengklaim sudah pasti menuntaskan rekapitulasi pada dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Maluku pada hari ini. KPUD dua provinsi tersebut sudah berada di Kantor KPU Pusat. Pada saat berita ini ditulis, KPU pun sudah memulai rekapitulasi Jawa Barat.
Sedangkan dua provinsi Papua, KPU memang masih berupaya keras proses rekapitulasi bisa dituntaskan hari ini. Mereka mengklaim KPUD Papua dan Papua Pegunungan akan berupaya terbang dan tiba di Jakarta malam ini. Rekapitulasi dua provinsi di Bumi Cenderawasih ini berpeluang digelar dini hari atau besok.
“[KPUD Papua dan Papua Pegunungan] masih di Papua,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz.
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan diumumkan sebagai pemenang Pemilu Pilpres 2024, dan Prabowo dipastikan akan dilantik pada Oktober 2024 mendatang, dan akan mengambil alih pemerintahan Jokowi. Berbagai tantangan ekonomi dan program akan dilakukan Prabowo guna mensejahterakan rakyat. Tetapi itu bukan tanpa kendala.
Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), berpolemik terkait program makan siang gratis. Menurutnya, anggaran untuk program ini sebaiknya ditiadakan. Hal ini disampaikan dalam konteks mengingat perlunya alokasi anggaran yang lebih efisien.
Sebelumnya, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, ID FOOD, juga menyuarakan perluasan program Susu Gratis. Mereka menghitung bahwa untuk memenuhi program ini, diperlukan impor sebanyak 2,5 juta sapi perah. Polemik mengenai program makan siang gratis dan perluasan program Susu Gratis ini menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan anggaran dan penentuan prioritas program-program pemerintah dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat.
ID FOOD: Perlu Impor 2,5 Juta Sapi Perah buat Susu Gratis
Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, ID FOOD, menghitung bahwa untuk memenuhi program Susu Gratis yang diusung oleh calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diperlukan impor sapi perah hingga 2,5 juta ekor.
Dirgayuza Setiawan, Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD, menyampaikan bahwa impor tersebut diperlukan karena Indonesia masih kekurangan populasi indukan sapi perah.
Saat ini, hanya terdapat sekitar 400 ribu sapi perah produktif di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan nasional, diperlukan peningkatan empat kali lipat dari jumlah tersebut, menjadi 1,2 juta ekor sapi perah.
“Belum termasuk tambahan kebutuhan untuk program susu gratis. Jika seluruh proteinnya berasal dari susu, maka diperlukan sekitar 2 hingga 2,5 juta sapi perah aktif,” ungkap Dirgayuza kepada media pada Kamis, 29 Februari 2024.
Dirgayuza menjelaskan bahwa program susu gratis sebelumnya juga pernah diusung oleh Presiden Soeharto, namun hanya bertahan sampai tanda tangan Letter of Intent dari International Monetary Fund (IMF).
“Kebijakan Presiden Soeharto itu dulu bertahan sampai di TTD LOI dari IMF di mana berbagai pasar yang kita miliki dibuat menjadi pasar bebas. Kembali saya belum tahu nanti kebijakan Presiden baru akan seperti apa,” tambahnya.
Meskipun demikian, Dirgayuza juga menunggu arah dan kebijakan pemberian susu gratis jika Prabowo dan Gibran terpilih sebagai presiden selanjutnya.
“Kami yakin beliau dan timnya tidak akan membiarkan kita terus menerus melakukan impor,” tandasnya.
Polemik Makan Siang Gratis, Indef: Mending Ditiadakan
Menurut Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), anggaran untuk program makan siang gratis seharusnya tidak diambil dari sumber-sumber seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemangkasan subsidi BBM, atau menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai gantinya, Esther menyarankan agar anggaran untuk program tersebut lebih cocok berasal dari peningkatan penerimaan pajak.
Esther menjelaskan bahwa saat ini rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai 37,95 persen, sementara rasio perpajakan terhadap GDP masih rendah, hanya sekitar 10 persen. Oleh karena itu, menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ruang fiskal. Dengan meningkatkan penerimaan pajak, anggaran untuk program makan siang gratis dapat diperoleh tanpa mengorbankan sektor-sektor lain seperti pendidikan atau subsidi BBM.
“Memang ini adalah program yang saya kritisi program makan siang gratis, susu gratis. Tapi kalau kita lihat lagi fiskal space-nya kita utang itu sudah hampir sekitar 37,95 persen porsinya utang terhadap PDB artinya porsi utang ini kan hampir separo 38 persen dari PDB sementara tax ratio kita baru sekitar 10 persen,” jelas Esther, Kamis 14 Maret 2024.
“Nah, ke depan tentunya ini pembiayaannya dari mana ya satu-satunya cara itu adalah meningkatkan fiskal space kita caranya bagaimana yaitu kalau kita lihat dari struktur APBN kita backgroundnya adalah pajak,” tambahnya.
Selanjutnya, jika anggaran untuk program makan siang gratis diambil dari dana BOS sangatlah tidak adil. Pasalnya porsi anggaran untuk pendidikan dalam APBN masih sedikit yakni 20 persen. Bahkan porsinya terhadap PDB hanya 2-4 persen.
“Saya dengar dari dana BOS itu lebih parah lagi, berarti karena itu mengurangi dana dari sektor pendidikan. Nah, ini masih sangat kecil dana untuk sektor pendidikan dibandingkan Indonesia dengan negara-negara lain sehingga ini memprihatinkan,” ujarnya.
Adapun jika program makan siang gratis memangkas subsidi BBM, maka akan berdampak terhadap kenaikan biaya transportasi, bahkan mendorong inflasi lebih tinggi lagi.
“Terus kalau diambil dari subsidi BBM itu berarti tidak hanya meningkatkan biaya transportasi tapi itu akan mendorong ke arah inflasi. Karena kita tahu penyumbang inflasi terbesar itu dari biaya transportasi, akomodasi kemudian pangan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Esther mengusulkan lebih baik Pemerintahan yang baru nanti mengalokasikan anggaran untuk program lain yang lebih produktif dibandingkan program makan siang gratis.
“Lebih baik program tersebut itu diarahkan untuk program-program yang lebih produktif meskipun argumentasinya adalah untuk peningkatan pengembangan UMKM, biar UMKM kecipratan, cuman ribet nggak sih bagaimana nanti monitoring dan evaluasinya ketika program makan siang gratis itu di launching,” pungkasnya.
