KABARBURSA.COM – Revisi Undang-Undang Migas (UU Migas) yang masih belum selesai menjadi fokus perhatian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Federasi ini yang merupakan wadah bagi serikat-serikat pekerja di bawah naungan Pertamina, menyampaikan kekhawatiran atas lambatnya pengesahan revisi UU Migas yang telah melalui tiga periode kepresidenan, yakni dari era SBY, Jokowi, hingga kini dengan presiden terpilih tahun 2024, diduga karena kurangnya “sponsor”.
“Apa yang terjadi, katanya karena kurangnya “sponsor”. Untuk informasi lebih lanjut, sebaiknya ditanyakan langsung kepada anggota dewan,” kata Presiden FSPPB Arie Gumilar melalui siaran persnya kepada Kabar Bursa, Rabu, 20 Maret 2024.
FSPPB terus berupaya mempercepat penyelesaian revisi UU Migas dengan menyampaikan beberapa masukan. Menurut Arie, ada beberapa poin krusial yang harus diakomodasi dalam naskah revisi UU Migas yang baru nantinya.
“Salah satu usulan utama kami adalah mengembalikan peran Pertamina sebagai perusahaan bukan hanya sebagai operator, tetapi juga sebagai regulator. Dengan demikian, Pertamina akan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menentukan strategi bisnisnya,” tegas Arie.
Poin-poin lainnya termasuk pembentukan petroleum fund yang vital bagi kemandirian energi nasional. “Dana dari hasil minyak ini dapat dialokasikan untuk kegiatan eksplorasi, karena tanpa eksplorasi kita tidak akan mendapatkan cadangan baru. Selain itu, diperlukan persiapan teknologi untuk menyongsong energi baru terbarukan,” jelasnya.
Arie menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan revisi UU Migas. Terutama, dalam konteks saat ini, sektor energi, khususnya migas, terus menjadi wilayah dominasi bagi tiga kelompok elit, yakni penguasa, pengusaha, dan politisi.
“Oleh karena itu, salah satu upaya federasi adalah memberikan edukasi kepada masyarakat melalui komunitas pemuda dan mahasiswa. Salah satu contohnya adalah Dewan Energi Mahasiswa (DEM), di mana kami berupaya memberikan pemahaman agar isu-isu migas tidak hanya menjadi konsumsi bagi tiga elit tersebut, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah Arie. (*/adi)
