KABARBURSA.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa sebanyak 90,06 persen dari realisasi anggaran Kementerian ESDM pada tahun 2023 telah dialokasikan untuk proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, di antaranya adalah pembangunan pipa gas Cirebon—Semarang (CISEM).
“Dari total anggaran sebesar Rp6,8 triliun, realisasi anggaran mencapai Rp6,18 triliun atau setara dengan 90,06 persen. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Arifin dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu 20 Maret 2024.
Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan proyek-proyek penting seperti Pipa Gas CISEM, bantuan bagi nelayan dan petani, penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta program konversi motor listrik.
Arifin menjelaskan bahwa tahap pertama pembangunan pipa gas CISEM telah berhasil menyelesaikan pembangunan sepanjang 60.509 meter dengan total investasi mencapai Rp1,04 triliun.
Selanjutnya, pembangunan tahap kedua dari proyek tersebut, dengan nilai investasi sekitar Rp3,34 triliun, akan segera dimulai dengan menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui skema kontrak multi tahun.
Lebih lanjut, Arifin menyebutkan bahwa dana anggaran Kementerian ESDM tahun 2023 juga digunakan untuk membangun jaringan gas sebanyak 950,71 ribu sambungan rumah, dengan realisasi sebanyak 60,33 ribu sambungan rumah pada tahun yang sama.
Terkait program BBM Satu Harga, Arifin mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 berhasil ditambahkan 89 lokasi baru, sehingga totalnya saat ini mencapai 512 lokasi BBM Satu Harga.
Arifin juga menambahkan bahwa sebanyak 14.160 paket Konkit Nelayan didistribusikan di 50 Kabupaten/Kota, dan 39.465 paket Konkit Petani tersebar di 69 Kabupaten/Kota.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (19/3). Agenda rapat kerja tersebut mencakup evaluasi pelaksanaan program TA 2023, program prioritas TA 2024, pengawasan proses pencabutan IUP, dan evaluasi tarif listrik untuk industri dan bisnis di Batam.
