KABARBURSA.COM – Konflik Iran-Israel yang kian memanas membuat dunia terkejut dan sekaligus meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan hal ini pasti menimbulkan dampak yang luas pada perekonomian nasional dan global, yang mutlak harus diantisipasi dengan kebijakan.
Menurut dia, antisipasi mitigasi kebijakan perlu dirumuskan dan dijalankan sesegera mungkin ditengah kondisi lingkungan yang menegang.
“Eskalasi lanjutan masih belum dapat dipastikan, tetapi faktor yang mendamaikan hampir tidak ada sama sekali sehingga mustahil akan segera berhenti,” kata Didik J Rachbini kepada Kabar Bursa, Sabtu, 20 April 2024.
Pasalnya, kata dia, bagi Indonesia, khususnya untuk presiden terpilih hasil Pemilu 2024, kondisi tidak pasti ini bisa dan akan membuat berantakan dalam menjalankan kebijakan ekonominya dan sekaligus menambah beban baru bagi masyarakat.
Karena itu, dia meminta agar presiden dan wakil presiden terpilih untuk melupakan angan-angan tentang pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama masa kampanye. Dia meminta pemerintahan baru fokus pada kebijakan menjaga inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok merupakan kebijakan utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan
“Sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga angan-angan dalam kampanye lupakan saja. Fokus pada daya tahan masyarakat, daya beli mereka, menahan agar tidak terjadi pengangguran yang besar,” ujar dia.
Menurutnya, terdapat tiga kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan. Untuk menjaga daya beli tidak turun, maka pemerintah harus sekuat tenaga dan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi.
Di samping itu, Bank Indonesia berperanan penting mengendalikan dari sisi moneternya. Sejauh ini BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi dan lebih keras lagi menjalankannya pada saat dunia dalam ketegangan yang memuncak.
“Ini merupakan duet pemerintah dengan Bank Indonesia,” ucap Didik.
Sementara, dia menjelaskan, pada sisi sektor riil Pemerintah Pusat dan daerah sudah wajib memantau harga-harga kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam.
Sebagai informasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan wadah koordinasi dengan beranggotakan berbagai instansi pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), ketua pasar dan perbankan.
Pembentukan TPID di dasari oleh pemikiran bahwa upaya mewujudkan stabilitas harga membutuhkan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia.
Selanjutnya, dia mengatakan, kebijakan yang kedua adalah fiskal, satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai oleh pemerintah. Kebijakan ini dijaga agar pengeluaran produktif, mampu membantu masyarakat bawah dan rentan. Kebijakan fiskal yang baik adalah prident, berhati-hati dan mampu mengendalikan defisit.
“Jangan jor-joran, proyek besar kendalikan, dan populisme jangan serampangan,” ujar dia.
Lalu, Kebijakan untuk mempertahankan produktivitas dan dunia usaha di dalam negeri. Harus diingat bahwa sektor dalam negeri adalah bagian terbesar, yakni 75 persen. Meskipun eksternal sedang goyang tetapi menjaga ekonomi dan usaha dalam negeri terutama menengah kecil sangat penting di masa genting.
Selanjutnya, kebijakan perdagangan luar negeri. Dia meminta agar pemerintah yang baru dapat memaksimalkan kawasan yang sedikit terpengaruh perang sebagai mitra dagangnya, Karena jalur ke Eropa dan Timur Tengah pasti terganggu. Tetapi mitra dagang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus.
“Kan ada mitra datang seperti Jepang, China, ASEAN, India, dan lain-lainnya,” pungkas dia.
