KABARBURSA.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1 hingga 5,5 persen pada tahun 2025. Target ambisius ini diungkapkan dalam Rapat Paripurna bersama DPR RI untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025.
Sri Mulyani menegaskan bahwa target ini bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pasca-pandemi COVID-19.
“Pemerintah mengusulkan indikator ekonomi makro sebagai dasar asumsi penyusunan RAPBN 2025,” jelasnya dalam rapat paripurna di DPR RI pada Senin 20 Mei 2024.
Dengan memperhatikan dinamika global dan potensi pemulihan ekonomi nasional, KEM PPKF disusun untuk memberikan arah yang jelas bagi ekonomi Indonesia di tahun depan. Inflasi diperkirakan akan berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan berkisar antara Rp 15.300 hingga Rp 16.000 per dolar AS. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun diperkirakan berada di antara 6,9 hingga 7,3 persen.
Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai USD 75 hingga USD 85 per barel, dengan target lifting minyak bumi sebesar 580 ribu hingga 601 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1.003 hingga 1.047 juta barel setara minyak per hari.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya KEM PPKF 2025 sebagai landasan fiskal pada masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kebijakan fiskal harus menjadi pondasi agar proses pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Dengan kebijakan yang dirancang untuk merespons dinamika domestik dan global, serta mengatasi tantangan ekonomi, Sri Mulyani yakin kebijakan APBN tahun 2025 akan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.
“Desain kebijakan fiskal 2025 akan menjadi tumpuan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
Target Presiden Baru
Pasangan terpilih dalam pemilihan presiden 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6-7 persen. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memberi sejumlah solusi agar target itu tercapai.
Bhima mengatakan, bahwa pasangan Prabowo – Gibran harus hati-hati terhadap manajemen risiko fiskal.
“Soal belanja negara yang populis harus hati hati manajemen risiko fiskalnya,” ujar Bhima kepada Kabar Bursa, Jumat 10 Mei 2024.
Seperti diketahui, Prabowo-Gibran memiliki program makan siang gratis. Bhima menyarankan program ini bisa diuji coba dengan anggaran maksimum Rp5 triliun pada dua tahun pertama kepemimpinan Prabowo.
Hal tersebut diungkapkan Bhima karena menurutnya situasi pendapatan negara tidak berlimpah. Begitu juga mencari utang baru, tidak gampang dikarenakan situasi global yang meredup.
Selain itu, lanjut dia, ketimpangan bisa dijawab dengan penerapan kebijakan fiskal progresif seperti pajak kekayaan yang menyasar aset bersih dari 10 persen penduduk paling kaya.
“Redistribusi lewat pajak makin penting selain melanjutkan reforma agraria secara substantif membagikan HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan skala besar ke masyarakat sekitar,” terang Bhima.
Solusi Tekanan Global
Di sisi lain, Bhima juga berbicara mengenai langkah atasi tekanan global. Kata dia, ini bisa memanfaatkan friendshoring atau upaya bilateral antar negara karena Indonesia berada di garis non blok.
“Misalnya dengan Amerika Serikat (AS) yang mulai menarik investasi dari China bisa dimanfaatkan di bidang pemasok buah buahan tropis, hasil ikan dan pakaian jadi Indonesia bisa dapat prioritas utama replacement dari China,” jelasnya
Solusi berikutnya, lanjut Bhima, pemerintahan mendatang wajib melakukan diversifikasi ekspor ke negara-negara yang ekonominya masih relatif baik.
“Contohnya penetrasi ekspor ke India perlu didorong lewat serangkaian kerjasama bilateral,” tandasnya.
Perlu dicatat, salah satu target Prabowo-Gibran yang spektakuler adalah mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 persen, di atas tren pertumbuhan satu dekade terakhir yang stagnan di 5 persen.
Anggota Dewan Pakar TKN, Drajad Wibowo pernah mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan agar Indonesia menjadi negara maju.
Sementara itu Anggota Dewan Pakar TKN lainnya, Mulya Amri menyampaikan target pertumbuhan itu adalah dorongan dari pertumbuhan ekonomi terkini yakni 5 persen.
Upaya untuk mencapai itu adalah, kata dia, dengan melakukan hirilisasi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengelola bahan baku dalam negeri.
Transisi Presiden Baru
Menjelang transisi masa jabatan presiden dan wakil presiden yang baru, selepas terpilihnya Prabowo Subianto dan Rala Bumingraka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Sorotan pun tertuju pada masa depan ekonomi Indonesia. Pasca-jabatan Presiden Jokowi yang diwarnai oleh ambisi tinggi namun hasil yang tak sebanding, muncul pertanyaan apakah perekonomian Indonesia akan membaik di bawah kepemimpinan baru Prabowo Subianto dan Rala Bumingraka.
Target pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2024 yang ditetapkan pada 16 Agustus 2023 sebesar 5,2 persen, seolah menjadi penanda stagnasi yang menghantui.
