KABARBURSA – Parlemen Indonesia mendukung percepatan proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk, mengapresiasi langkah OECD yang berhasil mempercepat pembukaan diskusi aksesi menjadi hanya tujuh bulan, dibandingkan negara lain yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Ini merupakan sebuah capaian bersejarah.
“Implementasi Peta Jalan Aksesi bukanlah business as usual. Kami berharap proses politik yang melibatkan parlemen akan berjalan lancar dengan dukungan mayoritas koalisi Pemerintah pada parlemen mendatang,” ujar Lodewijk di Jakarta, Rabu 29 Mei 2024.
Lodewijk memahami keinginan Pemerintah untuk menjadi anggota OECD dalam tiga tahun. Untuk itu, DPR meminta OECD terus mendukung pemahaman publik dan membantu mempercepat proses aksesi.
Ia menekankan pentingnya koordinasi yang kuat dengan OECD karena proses aksesi sangat kompleks.
Dalam kunjungannya ke Gedung DPR RI pada Selasa (28/5), Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, berkomitmen untuk terus mendorong percepatan proses aksesi karena Indonesia layak menjadi anggota.
Sejak 2007, Indonesia telah menjadi mitra kunci OECD dengan berbagai kemajuan reformasi, termasuk kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan ASEAN.
Indonesia juga turut mendirikan South East Asia Programme (SEARP) pada 2014 bersama Jepang, yang menjadi program penting OECD untuk membuka akses ekonomi ke kawasan ASEAN.
Proses legislasi yang diperlukan akan menentukan kecepatan aksesi Indonesia. Sekjen Cormann menyambut baik dukungan parlemen terhadap Pemerintah dalam mengkaji peraturan sesuai standar OECD dan berkomitmen untuk melanjutkan pembicaraan dengan parlemen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai pentingnya keanggotaan OECD bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.
Indonesia menargetkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebesar 30.300 dolar AS, dengan masyarakat kelas menengah mencakup 70 persen populasi serta PDB mencapai 9,8 triliun dolar AS pada 2045.
Dengan keanggotaan resmi OECD, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi global.
Tantangan Dihadapi Indonesia
Sejumlah tantangan dihadapi Indonesia dalam menjalani proses aksesi untuk menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam aksesi ini adalah membawa seluruh kementerian menjadi satu frekuensi.
“Tentu (tantangannya) untuk membawa seluruh kementerian berada dalam frekuensi yang sama,” ungkap dia dalam konferensi pers workshop proses aksesi Indonesia dalam OECD, di Jakarta, Rabu 29 Mei 2024.
Airlangga menuturkan, proses aksesi ini berjalan tidak muda karena harus ada penyesuaian. Namun begitu, dia menyatakan seluruh kementerian telah melakukan sinkronisasi.
“Contoh OSS (Online Single Submission), itu memakan waktu dan harus ada juga sinkronisasi dengan tata ruang,” imbuhnya.
“Sehingga ini menjadi tantangan-tantangan praktis ke depan yang harus dilihat. Oleh karena itu tidak hanya dari segi komitmen dari pemerintah pusat, tetapi implementasinya berjalan,” tambah dia.
Di sisi lain, Airlangga mengatakan proses aksesi OECD ini bisa membuat Indonesia lepas dari negara middle income dan menjadi negara maju.
Dia juga menyampaikan proses aksesi ini bisa membantu proses target Indonesia emas tahun 2045 guna meningkatkan ekonomi yang inklusif berkelanjutan.
“Itu adalah target internal agar seluruh stakeholder bisa bekerja bersama-sama dan terlibat dalam proses aksesi baik itu dalam standar praktis. Ini akan melibatkan pihak Kadin, Apindo, swasta, dan seluruh stakeholder,” kata Airlangga.
Ketua umum Partai Golkar itu melanjutkan, Presiden Joko Widodo telah membuat tim percepatan untuk masuk sebagai anggota OECD melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 17 tahun 2024 tentang tim nasional persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam tim nasional OECD.
Airlangga menyebut, tim tersebut bakal melibatkan dari 26 sektor yang menjadi persyaratan.
“Kami mengintegrasikan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional. Implementasi OECD akan melanjutkan reform struktural yang dilakukan Indonesia. Di dalam implementing regulation tentu kami melihat best praktis yang dilakukan berbagi negara termasuk di dalam OECD,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann merasa senang mendorong proses aksesi bisa berjalan cepat karena Indonesia memang sudah layak menjadi anggota. Sejak 2007, Indonesia sudah menjadi mitra kunci OECD dan banyak kemajuan reformasi yang dicapai oleh Indonesia termasuk kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan ASEAN.
Cormann menyambut baik dukungan parlemen pada Pemerintah dalam proses mengkaji peraturan sesuai standar OECD dan berkomitmen untuk terus melanjutkan pembicaraan dengan parlemen.
Cormann sendiri kini tengah berada Indonesia dan sempat melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bogor, pada Selasa, 28 Mei 2024. Adapun tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memberikan informasi terkini mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia.
